Uncategorized

Garap Masela, Inpex & Shell diberi insentif baru

Pemerintah memberikan insentif kepada Inpex dan Shell untuk proyek Masela | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

Menteri Kordinator bidang Kemaritinan dan Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan memberikan insentif kepada Inpex Corporation dan Shell Indonesia sebagai kontraktor proyek blok Masela seperti perpanjangan masa kontrak.

Luhut juga menyebut berdasarkan penilaian, bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di blok Masela bisa sebesar 60%:40% dimana 60% untuk pemerintah dan 40% untuk kontraktor atau sebesar 70%:30%. Sementara untuk penambahan kapasitas produksi kilang LNG yang akan dibangun belum dibicarakan antara pemerintah dan kontraktor di blok tersebut.

Luhut juga bilang Inpex dan Shell meminta investasi yang sudah dikeluarkan sebesar US$ 1,2 miliar. “Mereka minta boleh tidak dimasukin ke cost recovery? Ya kami bisa bicarakan,”kata Luhut.

Selain itu, Luhut juga bilang pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan bagi hasil (split) yang lebih dinamis karena letak sumur migas yang berada di laut dalam. Selain itu, jika mengacu pada revisi PP nomor 79 yang akan segera terbit, maka operator blok migas bisa mendapatkan bagi hasil yang lebih dinamis.

“Kami hitung lagi kenapa mesti 85%:15%? Kan bisa 70%:30%. Di PP nomor 79 tidak akan dipatok kamu split-nya 85%:15% karena kalau sumur-sumur dalam itu risikonya tinggi. Kalau dikasih 85%:15% dan risikonya tinggi ya tidak mau dong mereka mengambil,”kata Luhut.

Proyek blok Masela dengan skema onshore atau pembangunan kilang LNG di darat diproyeksi tidak akan bisa berjalan jika tanpa insentif khusus dari pemerintah. Untuk itu pemerintah pun siap memberikan insentif khusus untuk proyek blok Masela.

“Insentif kami kasih kok, seperti kemarin dia (Inpex) kan sudah habis 10 tahun nih, dia tanya boleh tidak saya dapat 10 tahun karena perubahan ini, ya saya bilang “kenapa ga bisa?”jelas Luhut pada Rabu (14/9).

Kontrak Inpex di Masela Bisa 30 Tahun | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

Sebagaimana diketahui, Blok Masela dikelola oleh Inpex Corporation dengan saham 65 persen dan Shell Indonesia 35 persen.

Sebelumnya kedua perusahaan itu telah mendapatkan persetujuan POD untuk pengembangan kilang di laut (off shore) pada 2010silam. Namun, karena ada temuan baru cadangan gas, dari semula hanya 6,9 TCF menjadi 10,7 TCF, Inpex kemudian mengajukan revisi POD off shore kepada SKK Migas pada Maret 2015. Revisi tersebut juga mempertimbangkan penambahan kapasitas kilang liquified natural gas (LNG) dari semula 2,5 MTPA menjadi 10,7 MTPA.

Namun pada revisi POD tersebut, pemerintah tidak menyetujui pengelolaan gas dengan skema off shore tetapi memilih pengembangan di darat (on shore).

Pemerintah akan memberikan tambahan kontrak 10 tahun kepada Inpex Corporation untuk mengembangkan lapangan gas abadi blok Masela, di Maluku Tenggara Barat.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan seusai rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta.

Di sisi lain, Luhut yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM mengaku terus mendorong realisasi pengembangan Blok Masela. Dia meminta Inpex terus melakukan percepatan termasuk revisi rencana pengembangan (plan of development/POD) yang tadinya setahun menjadi hanya delapan bulan.

”Nanti kita lihat POD mereka, karena kan ini skemanya onshore. Tiga bulan ini mereka tidak bergerak. Makanya ini kami lihat,” katanya.

Sementara, Senior Communication Manager Inpex Corporation Usman Slamet mengatakan, pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah terkait rencana pengembangan Blok Masela. Adapun, diskusi dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas masih intensif dilaksanakan agar proyek Abadi dapat segera berjalan.

Menurut Usman, Inpex dan pemerintah mempunyai kesamaan komitmen yakni menjalankan proyek dengan cepat di dalam koridor aturan yang berlaku.

”Dan, tentunya proyek migas yang akan memberikan manfaat sebesar besarnya bagi negara. Kita masih menunggu keputusan pemerintah terhadap hal-hal yang dibutuhkan agar proyek lapangan gas abadi investable,” kata dia saat dihubungi.

Luhut mengakui, pemerintah akan mengabulkan permintaan Inpex mendapatkan kontrak menjadi 30 tahun untuk menggarap Blok Masela.

”Kami kasih kok. Dia (Inpex) minta kan kemarin, boleh enggak kami dapat 10 tahun(tambahan)? Kenapa tidak,” kata Luhut.

Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas asal Jepang itu sebelumnya menyampaikan empat insentif dalam menggarap Blok Masela. Di antaranya, tambahan perpanjangan kontrak menjadi 30 tahun dari semula 20 tahun, sejak masa gas berproduksi. Selain itu, Inpex akan mengajukan tax holiday, kewajiban untuk mengurangi porsi produksi ke dalam negeri (domestic market obligation/DMO), serta permintaan investment credit.

Permintaan Inpex untuk penambahan jangka waktu kontrak bukan tanpa alasan. Usulan itu berdasarkan fakta bahwa kontraktor itu telah menghabiskan 10 tahun terakhir masa kontraknya karena pemerintah meminta revisi skema pengembangan dari di laut (offshore) menjadi di darat (onshore). Kontrak exsting Inpex di Blok Masela sendiri akan berakhir pada 2028.

Sesuai Peraturan Pemerintah No 35/2004 mengenai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, jangka waktu kontrak kerja sama paling lama 20 tahun. Adapun, perpanjangan kontrak bisa diajukan paling cepat 10 tahun dan paling lambat dua tahun sebelum masa kontrak berakhir.

Pemerintah Beri Sinyal Perpanjangan Masa Kontrak Blok Masela | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

Pemerintah memberi sinyal akan memberikan tambahan perpanjangan masa kontrak Blok Masela karena perubahan skema pembangunan kilang gas alam cair.

Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Inpex Masela Limited sebagai operator Blok Masela mengusulkan agar waktu 10 tahun yang telah habis untuk melakukan kajian menyusun rencana pengembangan (plan of development/PoD) dengan skema pembangunan kilang terapung atau floating liquefied natural gas (FLNG).

Seperti diketahui, pengajuan revisi PoD 1 telah dilakukan Inpex Corporation dan Shell Indonesia sejak September 2015. Inpex sendiri telah mengajukan PoD dengan cadangan terbukti sebesar 6,05 triliun kaki kubik (tcf) dan kapasitas FLNG 2,5 juta ton per tahun selama 30 tahun. Sedangkan, produksi gas hanya 400 MMscfd, dan kondensat 8.100 barel per hari (bph).

Namun, Inpex merevisi proposal karena terdapat kemungkinan cadangan yang lebih besar yaitu sebesar 10,73 tcf. Hal itu menyebabkan kapasitas FLNG meningkat menjadi 7,5 juta ton per tahun dengan IRR 15% dan membutuhkan investasi sebesar US$14,8 miliar. Produksi gas juga naik menjadi 1.200 MMscfd dan kondensat 24.460 bph. Proposal tersebut ditolak dan ditetapkan agar dilakukan pembangunan kilang darat.

“Dari assessment mereka ini boleh 60:40 (60 negara-40% kontraktor) atau 70 (pemerintah):30 (kontraktor),” katanya.

Usman Slamet, Senior Manager Communication & Relations Inpex Indonesia, mengatakan pihaknya masih berkomunikasi dengan Pemerintah secara intensif agar bisa mempercepat proyek. Pembicaraan tentang rencana pengerjaan proyek juga kondisi yang bisa membuat proyek berjalan sesuai skala ekonomi masih dilakukan.

“Spirit kami sama dengan pemerintah. Kami ingin proyek ini berjalan. Kami percaya proyek ini memberikan manfaat sebesar-besarnya buat Indonesia,” katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, pengubahan skema pengembangan berpengaruh terhadap penambahan belanja modal (capital expenditure/capex) perusahaan yang lebih besar dan masa pengerjaan proyek yang mundur.

Diperkirakan, lapangan baru memproduksi gas pertamanya pada 2026 atau dua tahun sebelum masa kontraknya berakhir pada 2028. Dengan demikian, diharapkan kesepakatan bisa segera tercapai. Penambahan kapasitas dan masa kontrak dilakukan untuk menyiasati pemanfaatan yang minim.

Penyusunan syarat-syarat dan ketentuan (terms and conditions) yang baru dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti masa kontrak yang diperpanjang lebih dari 20 tahun, rasio pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR) yang sama dengan skema pengembangan FLNG, pemberian insentif fiskal berupa investment credit, tax holiday juga penambahan kapasitas kilang dilakukan untuk menjaga skala ekonomi proyek.

Namun, pada Maret 2016, Presiden Joko Widodo memutuskan agar gas Lapangan Abadi, Masela dikembangkan dengan skema pembangunan kilang berubah menjadi kilang darat (onshore liquefied natural gas/OLNG). Penambahan perpanjangan masa kontrak 10 tahun itu, tutur Luhut, merupakan insentif yang bisa saja diberikan.

Adapun, Blok Masela akan habis masa kontraknya pada 2028. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No.35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas, kontraktor bisa mendapat masa perpanjangan selama 10 tahun hingga 20 tahun.

“Dia (Inpex) kan sudah habis 10 tahun nih. Dia tanya, boleh enggak saya dapat 10 tahun karena perubahan ini? Ya saya bilang, kenapa enggak bisa?” ujarnya usai menghadiri rapat di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (14/9/2016).

Selain perpanjangan masa kontrak, tutur Luhut, skema bagi hasil pun tak akan diterapkan tak hanya 85% bagi pemerintah dan 15% bagi kontraktor yaitu 85:15. Pertimbangan risiko juga keekonomian lapangan, jelas Luhut, akan menjadi pertimbangan bagi hasil yang lebih baik bagi kontraktor misalnya 70:30.

Rifan Financindo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s