Uncategorized

Dituding Tak Bayar Pajak di Indonesia, Ini Jawaban Google

Jawaban Google Indonesia Saat di Tuding Tak Bayar Pajak | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC

PT Rifan Financindo Berjangka Pusat Cabang Jakarta STC

Indonesia bukan satu-satunya negara yang tengah mengincar Google agar patuh terhadap kewajiban pajak. Setidaknya ada tiga negara lain yang sedang menguber-uber Google agar membayar pajaknya, yakni Inggris, Perancis, dan Italia.

Di samping Google, perusahaan OTT asing lain yang tengah disorot oleh Pemerintah Indonesia soal pajak ini termasuk Yahoo, Facebook, dan Twitter.

Google Indonesia angkat bicara soal tudingan melakukan pelanggaran pajak atau tak membayar pajak di Indonesia. Tudingan itu muncul setelah Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengumukan bahwa Google telah menolak untuk diperiksa.

Juru bicara Google Indonesia menyebutkan bahwa selama ini pihaknya telah membayar pajak dan mengikuti berbagai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Perusahaan pun sudah berdiri sebagai badan hukum Indonesia

Dengan kata lain Google Indonesia belum menjadi wajib pajak. Keberadaannya di Indonesia hanya sebagai kantor perwakilan saja, sehingga transaksi bisnis yang terjadi di Tanah Air tidak berpengaruh ke pendapatan negara.

Padahal, transaksi bisnis periklanan di dunia digital (yang merupakan ladang usaha Google) pada tahun 2015 saja mencapai 850 juta dollar AS atau sekitar 11,6 triliun.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, 70 persen dari nilai itu didominasi perusahaan internet global (OTT) yang beroperasi di Indonesia, termasuk Google.

“PT Google Indonesia telah beroperasi sebagai perusahaan Indonesia sejak tahun 2011. Kami telah dan akan terus bekerja sama dengan pemerintah Republik Indonesia dan telah dengan taat membayar semua pajak yang berlaku di Indonesia,” ujar Head of Corporate Communication Google Indonesia, Jason Tedjakusuma, saat dihubungi KompasTekno, Jumat (16/9/2016).

Sebelumnya, pada Kamis (15/9/2016), raksasa mesin pencari itu dikabarkan menolak pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Ditjen Pajak. Tidak diketahui alasan penolakan tersebut.

Tahap selanjutnya, ada kemungkinan Ditjen Pajak akan melakukan penyelidikan lebih dalam karena terindikasi ada pelanggaran pajak. Penyelidikan paling cepat dilakukan pada akhir September.

“Kami akan meningkatkan tahapan ke investigasi karena mereka menolak diperiksa. Ini merupakan indikasi adanya tindak pidana,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Hanif.

Masalah pajak ini memang sudah menjadi perhatian pemerintah sejak beberapa tahun belakangan. Google Indonesia dianggap tidak membayar pajak, salah satunya karena belum menjadi badan usaha tetap (BUT).

Ini ‘Dosa’ Google yang Dikejar Ditjen Pajak | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC

PT Rifan Financindo Berjangka Pusat Cabang Jakarta STC

Apa sebenarnya kesalahan Google?

Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus, M Haniv, menjelaskan Google bukan merupakan Badan Usaha Tetap (BUT). Sementara selama ini telah menerima penghasilan dari dalam negeri, terutama dari iklan perusahaan lain. Harusnya Google telah berbentuk BUT di Indonesia, karena meraup penghasilan dari dalam negeri.

Google menjadi salah satu perusahaan multinasional yang sekarang tengah diincar oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), selain Facebook dan Yahoo. Namun Google melawan, dengan mengembalikan surat perintah pemeriksaan.

Haniv menambahkan, selama ini Google memang memiliki kantor di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Akan tetapi, menurut Haniv itu hanyalah kantor perwakilan, bukan BUT.

“PT-nya itu seperti representative office, itu kantornya itu hanya menyetorkan fee. Fee itu hanya beberapa persen dari revenue,” tandas Haniv.

Karena itu, Google selama ini bisa bebas berusaha di Indonesia tanpa membayar pajak. Pemerintah tidak ingin ini terjadi.

Karena Google tidak berbentuk BUT, maka perusahaan yang bertransaksi dengannya tidak wajib melakukan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Mereka kan menerima revenue (penerimaan) perusahaan dari dalam negeri. Kalau BUT itu perusahaan dalam negeri wajib memotong PPN, tapi karena bukan BUT jadi perusahaan dalam negeri setor-setor saja. Misalnya Unilever pakai iklan di Google, itu karena bukan BUT, jadi nggak wajib potong,” terangnya di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Di samping itu, Google juga tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh). Sebab, syarat untuk pemungutan PPh badan harus merupakan BUT. Padahal penghasilan Google di Indonesia sangat besar.

“PPh juga nggak kena, karena bukan BUT. Itu baru bisa dipungut kalau BUT,” ujarnya.

PEMERIKSAAN PAJAK: Google Membangkang | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC

PT Rifan Financindo Berjangka Pusat Cabang Jakarta STC

Google membangkang. Salah satu perusahaan raksasa digital ini memulangkan surat perintah pemeriksaan sehingga menyulut langkah lanjutan dari Ditjen Pajak.

M. Haniv, Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Khusus mengatakan upaya pembicaraan lanjutan dan negosiasi terkait pembayaran pajak perusahaan tersebut terhenti. Hal ini dikarenakan bulan lalu surat perintah pemeriksaan dikembalikan.

Dari pemerintah sendiri, lanjutnya, sudah bersiap melakukan perhitungan dengan tarif pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang lebih rendah dari tarif normalnya. Haniv memahami pajak di luar negeri memang lebih rendah.

“Intinya harga diri perusahaannya lah yang disentuh,” tegas Haniv.

Langkah investigasi dan tindakan yang lebih keras akan dilakukan secepatnya. Namun, dalam momentum kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, pihaknya akan menunggu hingga akhir September 2016.

“Artinya mereka menolak pemeriksaan. Kita akan tingkatkan itu menjadi bukti permulaan atau semacam investigasi karena menolak untuk diperiksa itu indikasi pidana,” katanya kepada para awak media di Kantor Pusat DJP, Kamis (15/9/2016).

Pada saat yang bersamaan, payung hukum terkait pajak dalam e-commerce juga belum selesai. Dengan tidak menjadi BUT, penyetoran pajak berupa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN) pun memang tidak diwajibkan.

Namun, perusahaan tersebut sudah menerimaan penghasilan dari perusahaan lain di dalam negeri, salah satunya dari uang iklan. Oleh karena itu, aspek fairness akan diambil seperti negara lain seperti Australia, Inggris, dan Prancis. Pasalnya, negara-negara itu juga mengalami situasi yang sama.

Data dashboard amnesti pajak pada pukul 18.00 WIB terpantau berubah format. Komposisi realisasi penerimaan negara dari kebijakan ini berubah bukan hanya menjadi uang tebusan, tapi juga dari pengentian pemeriksaan bukti permulaan dan pembayaran tunggakan pajak.

Uang tebusan baru mencapai Rp18,9 triliun atau 11,5% dari target Rp165 triliun. Sementara, penerimaan dari penghentian pemeriksaan bukti permulaan dan pembayaran tunggakan pajak masing-masing Rp0,3 triliun dan Rp2,2 triliun. Secara total penerimaan mencapai Rp21,3 triliun.

Dua pos penerimaan tersebut, memang bagian dari implikasi dari pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 11/2016. Namun, dalam catatan Bisnis, estimasi Rp165 triliun yang dipatok sebelumnya murni dari uang tebusan.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan instruksi perhentian pemeriksaan memang sedari awal hanya digunakan untuk wajib pajak (WP) yang jelas mengikuti tax amnesty. Artinya, sambung dia, pemeriksaan tetap jalan sepanjang WP bersangkutan tidak mengikuti tax amnesty.

“Kalau enggak , ya enggak berhenti. Apalagi faktur fiktif, enggak ada ampun,” katanya.

Seperti diketahui, Otoritas Fiskal resmi memberhentikan pemeriksaan baru. Hal ini secara resmi tertuang dalam Instruksi Dirjen Pajak No. INS-03/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Undang-Undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak.

DJP, dalam beleid itu, tidak akan menerbitkan instruksi/ persetujuan/ penugasan pemeriksaan dan/atau surat perintah pemeriksaan baru sejak beleid ini selesai berlaku, atau saat berakhirnya kebijakan pengampunan pajak.

“Karena saya mendengar pada akhir September kemungkinan akan dibuka lagi keran untuk peningkatan law enforcement. Karena kita akan lihat hasil dari tax amnesty ini tapi langkah ini kita akan diskusikan dengan pak Dirjen,” katanya.

Rifan Financindo

Advertisements

One thought on “Dituding Tak Bayar Pajak di Indonesia, Ini Jawaban Google

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s