Uncategorized

Sri Mulyani Tegaskan Bakal Kejar Pajak dari Google

DJP akan  melanjutkan pemeriksaan pajak  Google | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan tetap melanjutkan pemeriksaan pajak terhadap Google.

Kalau perlu, kata Sri Mulyani, para Menteri Keuangan di seluruh dunia bisa duduk dalam suatu forum internasional untuk membahas soal pemungutan pajak kegiatan ekonomi berbasis daring. Melalui forum itu diharapkan akan timbul kesepakatan dan kesamaan interpretasi atas bisnis yang makin marak ini.

“Mungkin kami akan bawa ini ke forum internasional. Tetapi sekarang ini saya minta Tim Kemenkeu dan DJP untuk memberikan kajian, kemudian proposal (tentang) bagaimana proses dan bentuk pemungutan pajak dari aktivitas ekonomi seperti ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyatakan, telah meminta tim Kementerian Keuangan untuk menganalisa perlaksanaan aktivitas ekonomi berbasis daring (online) di Indonesia dan membandingkannya dengan negara lain. Hal itu untuk mencegah agar jangan sampai pemerintah membuat aturan yang menjadikan industri berbasis online di Indonesia tidak kompetitif dan gagal dikeruk potensi penerimaannya.

“Jangan sampai kita membuat rezim peraturan yang kemudian dianggap tidak kompetitif, dan bisa menjadi sangat tidak mampu mengoleksi potensi penerimaan negara,” ujarnya.

“DJP akan menggunakan pasal yang ada, kan kita punya wadah untuk mendiskusikan hal itu. Kalau sepakat atau tidak sepakat, ada peradilan pajak,” tutur Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (16/9).

Sebelumnya, kantor perwakilan Google di Indonesia, PT Google Indonesia, telah menolak ditetapkan sebagai Badan Usaha Tetap (BUT). Dalihnya, Google Indonesia tidak menerima pemasukan dari iklan karena bisnis iklan langsung dilakukan oleh Google Singapura. Konsekuensinya, Google terbebas dari pengenaan pajak atas pemasukan yang diperoleh dari iklan yang berasal dan ditayangkan di Indonesia.

Suatu perusahaan, kata Sri Mulyani, pasti memiliki argumen sebagai pembelaan diri. Kendati demikian, Indonesia juga telah mengatur kegiatan usaha yang disebut sebagai objek pajak maupun orang yang menjadi subjek pajak, termasuk pembentukan Badan Usaha Tetap (BUT).

Sri Mulyani mengungkapkan, persoalan pajak dari aktivitas dengan basis (platform) online atau e-commerce saat ini menjadi masalah di seluruh dunia. Pasalnya, ativitas ekonomi via dunia maya bisa menembus batas ruang suatu negara.

“Kami harus lihat, seperti AS dan Eropa yang rebutan siapa yang harus mengumpulkan pajak dari Apple. Di Australia pun sama. Jadi kami perlu lihat kompleksitas negara lain dalam memungut pajak dari aktivitas ekonomi online seperti ini,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Tak ayal, lanjutnya, pemerintah di tiap negara memutar otak agar pemungutan pajak atas kegiatan ini dilakukan secara adil. Hal-hal yang menjadi pertimbangan diantaranya letak aktivitas ekonomi, besar nilai tambah, dan lokasi pajak akan dipungut.

“E-commerce yang menggunakan platform online, di mana penjual dan pembeli dihubungkan lewat elektronik menimbulkan satu persoalan serius,” ujarnya.

Upaya pemeriksaan yang dilakukan terhadap Google dan perusahaan media sosial seperti Facebook dan Twitter, merupakan langkah DJP untuk melindungi hak memungut pajak atas kegiatan ekonomi yang dilakukan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ini Pemicu Google Tersandung Masalah Pajak | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya

Perusahaan raksasa Internet asal Amerika Serikat (AS), Google, disorot tajam di Indonesia setelah menolak diperiksa terkait persoalan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut Ditjen Pajak, Inggris adalah negara yang mampu membuat Google mau membayar pajak atas bisnisnya di negeri Ratu Elizabeth tersebut.

Pendekatan moral dibangun agar kepatuhan membayar pajak hadir dari inisiatif bukan paksaan atau ancaman. Saat ini, negara yang berhasil menerapkan hal tersebut adalah Inggris.

Hingga saat ini Google menolak disebut BUT. Padahal menurut Ditjen Pajak, Google Indonesia sudah berbentuk badan hukum dengan status sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) sejak 15 September 2011 dan menginduk kepada dari Google Asia Pacific Pte Ltd.

Darussalam mengatakan persoalan Google dan perusahaan penyedia layanan internet lainya sudah mulai dicegah oleh banyak negara.

Bahkan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan negara G-20 sudah menyepakati satu hal.

“Mewajibkan wajib pajak untuk mengungkapkan skema tax planningnya. Ini tertuang dalam aksi no 12 Base Erosion Profit Shifting (BEPS),” kata dia.

Ketentuan kewajiban pengungkapa tax planning itu disebut dengan mandatory disclosure rule (MDR). Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa Indonesia harus menerapkan MDR untuk mencegah skema aggressive tax planning.

Menurut pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, persoalan pajak Google dan sejumlah perusahaan layanan internet di suatu negara, dipicu oleh praktik perencanaan pajak yang agresif atau aggressive tax planning.

“Kasus ini kan sebenarnya dipicu semakin maraknya praktik aggressive tax planning dimana intensi melakukan tax planning dengan cara mencari kelemahan ketentuan pajak baik dalam level domestik dan internasional,” ujar Darusalam kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Namun perusahaan asal AS itu belum membayar pajak untuk transaksi yang dilakukan di tanah air. Google hanya menempatkan perwakilannya yakni Google Indonesia yang berkantor di Jakarta dan bukan sebagai Badan Usaha Tetap (BUT).

Sementara di Indonesia, pengenaan pajak bisa dilakukan bila suatu badan usaha merupakan BUT. Persoalan BUT diakui Ditjen Pajak sangat pelik.

Saat mencapai titik agresif itu, para wajib pajak mencoba mencari kelemahan ketentuan pajak di satu negara.

Di Indonesia, kelemahan ketentuan pajak bisa terlihat dari persoalan Google. Seperti diketahui, pendapatan Google dari Indonesia mencapai triliunan rupiah, terutama dari iklan.

Pemerintah Harus Tegas Menghadapi Google | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya

Mantan pegawai Ditjen Pajak itu menambahkan, Google Indonesia tak bisa berkelit dari kewajiban pajak meski statusnya hanya sebagai perwakilan Google Inc yang berbasis di California. Karenanya, salah satu inisiator Undang-Undang Tax Amnesty itu mengingatkan Google Indonesia untuk bersikap kooperatif kepada petugas pajak yang bekerja berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur undang-undang.

Apabila pihak Google tidak menunjukkan sikap kooperatif kepada otoritas perpajakan di Indonesia, lanjutnya, maka pemerintah harus segera melakukan upaya terpadu untuk memberikan tindakan sepadan dan pantas. Yakni dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan kepada Google di Indonesia, atau bahkan memblokir operasionalnya di seluruh wilayah NKRI.

Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mengatakan pemerintah harus tegas dalam menegakkan aturan agar sikap Google Indonesia tidak diikuti perusahaan multinasional lain yang menolak untuk diperiksa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dirinya pun mengapresiasi langkah Ditjen Pajak yang gigih berupaya memeriksa kewajiban perpajakan Google Indonesia. Menurut dia, semua pihak perlu menyemangati DJP agar tak surut langkah dalam mengejar kewajiban pajak raksasa teknologi informasi asal Amerika Serikat (AS) itu.

“Tindakan tegas ini penting supaya tidak menjadi preseden buruk bagi perusahaan multi-nasional lainnya yang beroperasi sejenis Google untuk tidak melakukan upaya yang sama terhadap otoritas pajak Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (17/9/2016).

“Apa yang dilakukan oleh Google sudah mencerminkan adanya arogansi terhadap otoritas pemerintah Republik Indonesia. Karena itu, Saya mendukung penuh upaya Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan yang keras terhadap Google sesuai aturan perpajakan yang ada,” pungkasnya

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, sikap Google merupakan bentuk arogansi terhadap otoritas pemerintah Republik Indonesia. Menurutnya, pemerintah RI jelas memiliki kewenangan untuk memungut pajak kepada entitas bisnis dari mana pun yang mendapatkan penghasilan di wilayah NKRI, sesuai dengan prinsip-prinsip aturan perpajakan yang diatur oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Rifan Financindo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s