Uncategorized

KPPU Awasi Persaingan di Network Sharing

KPPU menilai semua permasalahan network sharing bermuara pada persaingan usaha | PT Rifan Financindo Berjangka

PT Rifan Financindo Berjangka

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, dia sudah mendapatkan salinan draf revisi dua PP tersebut dari kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Beleid baru ini sedianya segera diteken oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. “Tunggu revisi PP dulu, Chief,” kata menteri yang akrab disapa Chief RA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ternyata ikut mengawasi dinamika yang terjadi pada industri telekomunikasi, khususnya terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 52/2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan PP No. 53/2000 tentang frekuensi dan orbit satelit.

Menurut dia, jika ada perbedaan pendapat yang terjadi pada network sharing, KPPU menilai semua permasalahan tersebut bermuara pada persaingan usaha. Oleh sebab itu KPPU ingin menelisik lebih lanjut mulai dari regulasi itu dibuat hingga bagaimana menata industri telekomunikasi.

“KPPU mencium kegaduhan ini disebabkan karena regulasinya yang selalu terlambat dalam melakukan penyesuaian. Padahal teknologi telekomunikasi terus berkembang,” papar Syarkawi

Di dalam revisi dua PP tersebut, tersemat upaya untuk menerapkan kebijakan berbagi jaringan atau network sharing antaroperator telekomunikasi. Tujuannya, agar tercipta efisiensi industri.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan, pihaknya tengah menunggu aturan baru telekomunikasi tersebut untuk dipelajari dengan teliti. Dengan demikian, efisiensi industri telekomunikasi melalui network sharing dapat terjadi dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Sementara, Komisioner KPPU Muhammad Nawir Messi mengatakan, bahwa efisiensi tanpa diimbangi oleh fairness atau azas keadilan, tak akan membuat industri telekomunikasi Indonesia bebas dari sengketa persaingan usaha.

Subsidi tarif on-net ini dinilai KPPU tidak wajar dan tidak memberikan azas keadilan. Dikarenakan biaya yang dikenakan oleh operator bisa mencapai delapan kali lipat dari biaya interkoneksi. Padahal tarif pembicaraan on-net hanya Rp 50 per menit.

“Itu sebenarnya sumber tidak efisiensinya industri telekomunikasi di Indonesia. Itu sama sekali tidak pernah disentuh dan dibicarakan oleh regulator. Saya meragukan cita-cita revisi PP 52 dan 53 yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi industri yang berdampak kepada konsumen,” tegas Messi.

Masalah fairness ini juga berkaitan dengan berapa besar uang yang telah dikeluarkan oleh Telkom Group dalam membangun infrastruktur telekomunikasinya selama ini. Semua biaya yang dikeluarkan harus diperhitungkan di dalam perhitungan baik itu interkoneksi maupun network sharing.

Dia menjelaskan, sebelum dilakukan network sharing seharusnya regulator membuat level playing field yang sama. Jika tidak ada level playing field yang sama, Nawir memperkirakan potensi persaingan usaha tidak sehat masih akan terjadi.

“Sangat wajar jika BUMN telekomunikasi kita menjadi sangat dominan saat ini. Karena operator telekomunikasi yang lain tidak ada yang mau membangun. Itu yang dinamakan natural monopoli,” kata Messi.

“Kalau kompensasi ini tidak ada maka akan selalu menimbulkan persoalan. Dan ujung-ujungnya diselesaikan di KPPU,” terang Messi dalam acara dialog bertajuk Implementasi Network Sharing dalam Persaingan Usaha di Kampus UI Salemba.

Dia juga pesimistis adanya network sharing ini akan membuat tarif pungut di level konsumen akan turun signifikan. Selama persoalan tarif on-net dan off-net diselesaikan oleh regulator.

“KPPU akan menelisik operator telekomunikasi yang sengaja membuat tarif telekomunikasi antar operator (off-net) mahal untuk menyubsidi layanan di dalam operator itu sendiri (on-net),” tegas dia.

KPPU: Jangan Sampai Network Sharing Malah Bikin Persaingan Tidak Sehat | PT Rifan Financindo Berjangka

PT Rifan Financindo Berjangka

Industri telekomunikasi menjadi salah satu perhatian dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pasalnya rencana network sharing yang sedang digulirkan membuat gaduh.

Muhammad Nawir Messi komisioner KPPU, menyetujui adanya efesiensi di industri telekomunikasi nasional melalui network sharing. Namun menurut Nawir efesiensi tanpa diimbangi oleh fairness, tak akan membuat industri telekomunikasi Indonesia bebas dari sengketa persaingan usaha.

Nawir menjelaskan sebelum dilakukan network sharing harusnya regulator membuat level playing field yang sama. Jika tidak ada level playing field yang sama, Nawir memperkirakan potensi persaingan usaha tidak sehat masih akan terjadi.

Komisioner KPPU ini melihat hanya Telkom Group saja yang ‘jungkir balik’ membangun dan memenuhi komitment pembangunan di Indonesia Timur dan daerah terpencil. “Sehingga sangat wajar jika BUMN telekomunikasi kita menjadi sangat dominan saat ini. Karena operator telekmunikasi yang lain tidak ada yang mau membangun. Itu yang dinamakan natural monopoli,”kata Nawir.

Fairness di mata komisioner KPPU ini tidak hanya pada titik tertentu saja melihatnya. Tetapi harus dilihat berapa besar uang yang telah dikeluarkan oleh Telkom Group dalam membangun infrastrktur telekomunikasinya selama ini.

Semua biaya yang dikeluarkan harus diperhitungkan di dalam perhitungan baik itu interkoneksi maupun network sharing. “Kalau kopensasi ini tidak ada maka akan selalu menimbulkan persoalan. Dan ujung-ujungnya diselesaikan di KPPU,”terang Nawir.

Mengenai kisruh yang terjadi pada network sharing, Syarkawi mengendus semua permasalahan tersebut bermuara pada persaingan usaha. Oleh sebab itu KPPU ingin menelisik lebih lanjut mulai dari regulasi itu dibuat hingga bagaimana menata industri telekomunikasi.

“KPPU mencium kegaduhan ini disebabkan karena regulasinya yang selalu terlambat dalam melakukan penyesuaian. Padahal teknologi telekomunikasi terus berkembang,”papar Syarkawi dalam keterangan persnya.

Syarkawi Rauf Ketua Komisioner KPPU mengatakan, Tujuannya agar industri telekomunikasi nasional menjadi efesien.

KPPU tengah menunggu aturan baru telekomunikasi tersebut untuk dipelajari dengan teliti agar efesiensi industri telekomunikasi melalui network sharing dapat terjadi dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Namun Syarkawi juga tak menginginkan network sharing yang digulirkan oleh Kominfo merugikan operator telekomunikasi yang telah berusaha di industri tersebut.

Jangan Sampai Network Sharing Rugikan Negara dan Ciptakan Persaingan Tidak Sehat | PT Rifan Financindo Berjangka

PT Rifan Financindo Berjangka

dalam sebuah diskusi, Muhammad Nawir Messi, M.Sc. komisioner KPPU menyetujui adanya efesiensi di industri telekomunikasi nasional melalui network sharing. Namun menurutnya efesiensi tanpa diimbangi oleh fairness, tak akan membuat industri telekomunikasi Indonesia bebas dari sengketa persaingan usaha.

Fairness di mata komisioner KPPU ini tidak hanya pada titik tertentu saja melihatnya. Tetapi harus dilihat berapa besar uang yang telah dikeluarkan oleh pihak yang selama ini mau membangun infrastrktur telekomunikasinya selama ini. Terutama bagi operator yang mau dan masih konsisten membangun di daerah pelosok.

“Semua biaya yang dikeluarkan harus diperhitungkan di dalam perhitungan, baik itu untuk konsep interkoneksi maupun network sharing. Kalau kopensasi ini tidak ada maka akan selalu menimbulkan persoalan. Dan ujung-ujungnya diselesaikan di KPPU,” tuntas Nawir.

Di sisi lain Syarkawi juga tak menginginkan network sharing yang digulirkan oleh Kominfo, ternyata justru merugikan operator telekomunikasi yang telah berusaha di industri tersebut. “Pokoknya jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” terangnya.

Lebih jauh perihal kemungkinan terjadi kisruh, jika konsep network jadi dijalankan, Syarkawi menilai, semua permasalahan tersebut bermuara pada persaingan usaha. Oleh sebab itu KPPU ingin menelisik lebih lanjut mulai dari regulasi itu dibuat hingga bagaimana menata industri telekomunikasi.

“KPPU mencium kegaduhan ini disebabkan karena regulasinya yang selalu terlambat dalam melakukan penyesuaian. Padahal teknologi telekomunikasi terus berkembang,”papar Syarkawi.

Di tengah kisruh tarif interkoneksi yang saat ini penerapannya telah tertunda, wacana berbagi jaringan atau network sharing kembali mencuat kepermukaan. Dan nampaknya pertempuran operator untuk mewujudkan konsep berbagi jaring, melalui revisi peraturan pemerintah (PP) 52 dan 53 tahun 2000, mulai menemui titik terang.

Kondisi tersebut tidak lepas dari kabar bahwa pihak pemerintah, dalam hal ini Kementrian Komunikasi dan Informatika, telah mendapatkan salinan draft revisi PP 52 dan 53 tahun 2000 dari kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menanggapi akan segera disahkannya revisi peraturan pemerintah (PP) 52 dan 53 tahun 2000, Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan, sektor telekomunikasi merupakan salah satu industri yang menjadi perhatian KPPU. Karenanya KPPU akan segera mempelajari jika ada peraturan baru, terkait aturan main di Industri telekomunikasi.

Syarkawi melanjutkan, jika KPPU tengah menunggu aturan baru telekomunikasi tersebut untuk dipelajari dengan teliti, agar efesiensi industri telekomunikasi melalui network sharing dapat terjadi dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

“Draf terbaru dari revisi PP 52 dan 53 tahun 2000 sudah saya terima. Nantinya revisi peraturan tersebut, tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden Joko Widodo,” ucap Rudiantara, Mentri Komunikasi dan Informatika, dalam sebuah kesempatan.

Jika benar revisi tersebut tinggal menunggu tanda tangan dari orang nomor 1 di Republik Indonesia, persaingan operator telekomunikasi di Indonesia, akan memulai babak baru. Dimana salah satunya, kemungkinan besar konsep berbagi jaringan akan segera diterapkan.

Rifan Financindo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s