Uncategorized

Menaker Dorong BPJS Cover Asuransi TKI

BPJS sangat layak mencover asuransi ketenagakerjaan TKI | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan sebagai Badan Negara, BPJS sangat layak mencover asuransi ketenagakerjaan TKI,” ujarnya di Kantor Kementrian Ketenagakerjaan saat menerima audiensi beberapa pegiat buruh migran dan keluarga korban TKI asal NTT, Seasa, 27 /92016.

Kementerian Ketenagakerjaan sedang mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencover asuransi bagi TKI di luar negeri. Cara ini dipandang lebih mudah dan menguntungkan TKI.

BPJS juga dinilai mampu menjamin kebuthan tenaga kerja Indonesia, terutama terkait jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua.

BPJS juga bisa membuka – di negara yang banyak mempekerjakan TKI”.

Selama ini, asuransi TKI yang bekerja di luar negeri discover oleh Konsorsium Asuransi TKI. Pada praktiknya sering terjadi kendala yang dialami TKI dalam mengurus klaim asuransi. Menurut Hanif, hal itu akan beda jika ditangani oleh BPJS yang merupakan badan milik Negara. Menurut Menteri Hanif, wacana agar BPJS menangani asuransi TKI adalah rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberikan kepada Presiden dan Kemnaker agar pelayanan asuransi kepada TKI lebih baik.

Selain mengucapkan rasa belasungkawa terhadap keluarga korban, Menteri Hanif juga akan mempelajari terkait hak asuransi untuk Dolfina dan Yufrinda. Jika kedua korban adalah TKI legal, menteri berjanji membantu pencairan asuransi.

Para pegiat buruh migran yang melakukan audiensi adalah Jaringan Buruh Migran Indonesia, International Migrants Alliance, Keluarga Buruh Migran Indonesia, sejumlah mahasiswa serta perwakilan keluarga dua korban TKI asal NTT yang meninggal di Malaysia.

Menteri Hanif juga memberi bantuan secara pribadi kepada keluarga kedua korban, serta berkomitmen membantu biaya pendidikan untuk kedua anak almarhum Dolfina, yakni Ernafina Teu (7) dan Yulius Taek (3).

Hal lain yang mendaji kendala pengurusan pencairan asuransi adalah karena identitas salah satu korban, yakni Yufrinda Selan dipalsukan dengan nama Melinda Sapay. Selain dipalsukan namanya, korban juga dipalsukan alamat dan tahun kelahiran. Korban sebetulnya beralamat di Desa Tupan, Kecamatan Batu Putih, Timor Tengah Selatan. Namun pada KTP dan paspor, korban beralamat di Desa Camplong, Kecamatan Fafuleu, Kabupaten Kupang, NTT. Korban lahir pada tahun 1997, tetapi diubah menjadi 1994.

Menurut Iweng, modus pemalsuan identitas bukan hal baru yang dilakukan oleh oknum perusahaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di NTT dalam kejahatan human trafficking.

Sesuai dengan ketentuan, tiap TKI yang meninggal berhak menerima asuransi kematian sebesar Rp 75 juta serta uang pemakaman Rp 5 juta. Namun hingga saat ini kedua keluarga korban baru menerima asuransi Rp 30 juta.

Koordinator Jaringan Buruh Migran Indonesia, Iweng Karsiwen yang mendampingi keluarga korban bertemu Menteri, menduga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menhambat atau tidak mau mencairkan asuransi tersebut untuk kepentingan sendiri.

BPJS Ketenagakerjaan Diajak Turut Tangani Asuransi TKI | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

Beberapa kali TKI yang terkena musibah atau menjadi korban perdagangan manusia atau human trafficking di luar negeri sulit mendapatkan asuransi.

Pemerintah masih memiliki sejumlah PR (pekerjaan rumah) dalam melindungi warganya yang bekerja di luar negeri atau para tenaga kerja Indonesia (TKI).

BPJS, lanjut Hanif, juga dinilai mampu menjamin kebutuhan TKI terutama terkait jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. “BPJS juga bisa membuka perwakilan di negara yang banyak mempekerjakan TKI,‎” tutur dia.

Selama ini, asuransi yang digunakan para pejuang devisa ini ditanggung oleh konsorsium asuransi TKI. Namun pada praktiknya sering terjadi kendala yang dialami TKI dalam mengurus klaim asuransi.

Karena itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Hanif Dhakiri mendorong agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan turut ‎cover asuransi para TKI.

Cara itu diharapkan lebih mudah dan menguntungkan TKI.

“Sebagai badan negara, BPJS sangat layak cover asuransi ketenagakerjaan TKI,” ucap Hanif saat menerima audiensi pegiat buruh migran dan keluarga korban perdagangan manu‎sia dari NTT di Kantor Kemenakertrans, Jakarta, Selasa (27/9/2016).

“Asuransi akan diproses secepatnya. Berkasnya bisa diserahkan kepada staf saya. Prosesnya tidak akan dipersulit selama data lengkap,” ujar Hanif.

Hanif menuturkan, hal itu akan beda jika ditangani oleh BPJS yang merupakan badan negara. Apalagi rekomendasi agar BPJS menangani asuransi TKI juga pernah dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hanif juga berjanji akan memproses pengurusan asuransi secepatnya. Ia mengatakan tidak akan mempersulit proses tersebut bila data yang diajukan sudah lengkap.

Menaker Dorong BPJS Beri Perlindungan Asuransi Bagi TKI di Luar Negeri | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menerima audiensi beberapa pegiat buruh migran dan keluarga korban TKI asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (27/09/2016).

“Sebagai Badan Negara, BPJS sangat layak mencover asuransi ketenagakerjaan TKI. BPJS juga bisa membuka perwakilan di negara yang sangat banyak mempekerjakan TKI,”ujarnya di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan.

Menteri Hanif menilai cara tersebut dipandang lebih mudah dan menguntungkan TKI.

Dalam audiensi itu, Menteri Hanif mengatakan, pihaknya sedang mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan perlindungan asuransi bagi TKI di luar negeri.

Seperti telah diketahui, asuransi TKI di luar negeri selama ini ditanggung oleh Konsorsium Asuransi TKI.

Namun, pelaksanaan asuransi tersebut sering menemui kendala perihal pengurusan klaim asuransi.

Oleh karena itulah, Hanif menganggap pengurusan asuransi akan berbeda apabila ditangani oleh badan milik negara, seperti BPJS.

BPJS juga dinilai mampu menjamin kebutuhan tenaga kerja Indonesia, terutama terkait jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua.

Para pegiat buruh migran yang mengikuti audiensi bersama Kemenaker terdiri dari Jaringan Buruh Migran Indonesia, International Migrants Alliance, Keluarga Buruh Migran Indonesia, sejumlah mahasiswa serta perwakilan keluarga dua korban TKI asal NTT yang meninggal di Malaysia Dolfina Abuk dan Yufrinda Selan.

Menteri Hanif menegaskan pelibatan BPJS dalam mengcover jaminan sosial bagi TKI merupakan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan kepada Presiden dan Menaker.

Namun, pelaksanaan asuransi tersebut sering menemui kendala perihal pengurusan klaim asuransi.

Oleh karena itulah, Hanif menganggap pengurusan asuransi akan berbeda apabila ditangani oleh badan milik negara, seperti BPJS.

Selain mengucapkan rasa belasungkawa terhadap keluarga korban, Menteri Hanif memberi bantuan secara pribadi kepada keluarga korban, serta berkomitmen akan membantu biaya pendidikan kedua anak almarhum Dolfina, yakni Ernafina Teu (7) dan Yulius Taek (3).

Menteri Hanif pun berjanji membantu pencairan klaim asuransi kepada kedua TKI yang meninggal.

Koordinator Jaringan Buruh Migran Indonesia, Iweng Karsiwen yang mendampingi keluarga korban bertemu Menteri, menduga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menghambat atau tidak mau mencairkan asuransi tersebut untuk kepentingan sendiri.

Kendala lain pengurusan pencairan asuransi ialah identitas korban bernama Yufrinda Selan yang dipalsukan menjadi Melinda Sapay.

Sesuai ketentuan, tiap TKI yang meninggal berhak menerima asuransi kematian sebesar Rp 75 juta serta uang pemakaman Rp 5 juta.

Namun, hingga saat ini kedua keluarga korban baru menerima asuransi Rp 30 juta.

Sementara, tahun kelahiran korban yang sebetulnya lahir tahun 1997 diubah menjadi 1994.

Modus pemalsuan identitas, lanjut Iweng, bukan hal baru yang dilakukan oleh oknum perusahaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di NTT dalam Tindakan Kejahatan human trafficking.

Tidak hanya nama saja, tetapi alamat dan tahun kelahiran korban turut dipalsukan.

Dari yang sebenarnya beralamat di Desa Tupan, Kecamatan Batu Putih, Timor Tengah Selatan, pada KTP dan Paspor korban menjadi beralamat di Desa Camplong, Kecamatan Fafuleu, Kabupaten Kupang, NTT.

Rifan Financindo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s