Uncategorized

Semangat Gotong Royong Bisa Mengikis Kemiskinan

Semangat gotong royong bangsa ini belum cukup kuat | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang

Semangat gotong royong mampu mengentaskan kemiskinan. Salah satu wujud gotong royong adalah membayar pajak dengan benar. Hanya dengan penerimaan pajak yang cukup dan belanja yang tepat sasaran, angka kemiskinan bisa dipangkas. Rasio pajak terhadap PDB atau tax ratio Indonesia yang baru 11% merupakan bukti bahwa semangat gotong royong bangsa ini belum cukup kuat.

Pajak yang cukup untuk membiayai pembangunan, kata Menkeu, juga merupakan wujud kedaulatan negara. Pajak yang rendah membuat negara terjebak dalam belitan utang besar dan kesulitan membiayai program yang menyangkut nasib rakyat, khususnya rakyat miskin. Negara tetangga, seperti Filipina, tax ratio-nya sudah 12,9% pada 2012. Pada tahun yang sama, tax ratio Malaysia mencapai 16,1% dan Thailand sebesar 16,5%.

“Mari kita tunjukkan semangat gotong royong kita dengan membayar pajak dengan benar,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara Supermentor-16 End Poverty: Bisakah Umat Manusia Mencapai Nol Persen Kemiskinan di Abad 21? di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (17/10).

Untuk mendongkrak penerimaan pajak, pemerintah menggulirkan program amnesti pajak (tax amnesty/TA). Pogram ini bertujuan memutuskan mata rantai ketidakpercayaan antara pemerintah dan pembayar pajak serta menciptakan tradisi membayar pajak. TA juga menjadi momentum bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperbaiki administrasi perpajakan, meningkatkan kredibilitas dengan membersihkan diri dari unsur korupsi. “Ke depan, DJP harus menjadi lembaga terpercaya dan itu bukan tugas ringan,” ungkap Sri Mulyani.

Selain Sri Mulyani, acara yang digagas Chairman Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patti Djalal ini juga menghadirkan Kepala Ekonom ‎Bank Dunia Vivi Alatas, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves, duta UNDP Reza Rahadian, dan Dubes Australia untuk Indonesia Paul Grigson.

Seluruh rakyat Indonesia hendaknya sudah mengetahui kemudahan yang disiapkan pemerintah, yakni Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sehat, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan berbagai jenis program pemerintah untuk membantu warga menengah-bawah.

Pajak terkumpul, yang merupakan wujud semangat gotong rotong, demikian Menkeu, harus dibelanjakan dengan benar agar redistribusi benar-benar terwujud. Pemerintah berusaha dengan cermat mendesain belanja yang baik agar rakyat miskin juga mengalami perbaikan kesejahteraan.

Belanja pemerintah, kata Menkeu, diarahkan untuk mendongrak laju pertumbuhan ekonomi, memangkas kemiskinan, dan mempersempit kesenjangan sosial. Belanja APBN akan diarahkan, terutama, untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan masyarakat perdesaan. Infrastruktur dimaksud, bukan hanya infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi, melainkan juga infrastruktur dasar, seperti air bersih dan sanitasi.

“Belanja yang salah adalah masalah besar dan itulah yang selama ini kita alami. Karena itu, pemerintah berusaha mendesain dengan cermat dan mengeksekusi dengan tepat rencana belanja dana APBN,” ungkap Sri Mulyani. Pada masa lalu, subsidi BBM yang terlalu besar adalah contoh belanja yang salah. Ke depan, pemerintah terus mempertajam mata anggaran belanja agar seluruh rakyat, terutama yang miskin dan tertingal, ikut menikmati.

Pada Maret 2016, penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin absolut adalah 10,86%. Pemerintah menargetkan pada akhir 2017 penduduk miskin turun menjadi 10% dan pada 2018 tinggal 7-8%. Namun, bersamaan dengan penurunan penduduk miskin, tingkat kesenjangan juga membesar. Pada Maret 2016, rasio Gini di Indonsia 0,40, turun dari 0,41 tahun lalu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Ekonom ‎Bank Dunia Vivi Alatas mengimbau semua pihak untuk menjadi connector, yakni pihak yang menyampaikan berbagai informasi penting kepada rakyat tentang berbagai program yang disiapkan pemerintah untuk rakyat.

Generasi Y
Sementara itu, Chairman Foreign Policy Community of Indonesia Dino Pati Djalal mengemukakan, generasi Y atau lebih dikenal dengan generasi millenial berkesempatan besar mengentaskan kemiskinan ekstrem atau dengan pengeluaran US$ 1,25 per hari. Kreativitas dan semangat berwirausaha yang didukung pemanfaatan teknologi informasi (TI) bisa mendekatkan orang dengan pasar dan menjadikan masyarakat lebih produktif.

“Kemiskinan secara global berangsur turun dari 40% total penduduk dunia menjadi 20%, bahkan 17% total penduduk dunia dalam beberapa tahun terakhir. Masih ada sekitar 800 juta penduduk miskin. Kita yakin dengan peran generasi millenial, penduduk miskin bisa terentaskan, terutama yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Molor sedikit dari tahun 2030 saya kira tidak masalah,” kata dia.

Menurut Dino, sejalan dengan target dunia mengentaskan kemiskinan pada 2030, generasi seusianya beserta generasi putra-putrinya berkesempatan besar turut mengentaskan kemiskinan. Dalam satu tahun terakhir, secara global, sekitar 1,1 miliar penduduk miskin dengan pengeluaran US$ 2 per hari terentaskan.

“Dalam ekonomi bebas atau pasar bebas, ketimpangan merupakan satu keniscayaan. Jadi, yang penting ada akses mobilitas dan kesempatan yang sama, sehingga pemerintah perlu memberikan ruang mobilitas yang tinggi pada setiap warga,” ujar dia.

Dino menambahkan, pada satu sisi, ketimpangan Indonesia yang terukur lewat rasio Gini berada di kisaran 0,4 dan dinamis naik-turun. Ketimpangan di negara maju dan berkembang secara umum makin melebar. Kuncinya adalah memberikan akses yang sama terhadap mobilitas dan kesempatan bagi setiap penduduk.

Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves menekankan pentingnya pengurangan ketimpangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan inklusif. “Dunia tengah bergerak mengentaskan kemiskinan dan mengupayakan kemakmuran bersama. Meski tingkat kemiskinan ekstrem terus turun, angkanya masih cukup tinggi,” tutur dia.

Dia menjelaskan, ketidakproduktifan kerap menjadi akar kemiskinan. Solusinya ada dua, yakni investasi di SDM lewat pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta investasi di bidang infrastruktur penunjang, seperti sanitas. “Ini pekerjaan berat pemerintah, termasuk pemda, karena pembangunan infrastruktur tersebut di level pemda,” papar dia.

Tantangannya, menurut Rodrigo Chaves, adalah perlunya upaya sungguh-sungguh untuk mengurangi ketimpangan yang telah menghambat berbagai negara dalam membagikan kemakmuran pertumbuhan ekonomi di antara mayoritas penduduknya.

“Saya kira isu kemiskinan dan ketimpangan juga menjadi agenda penting pemerintah Indonesia. Yang terpenting adalah mengurangi ketimpangan kesempatan. Sangat tidak fair ketika seseorang menjadi miskin karena faktor di luar kendali mereka, seperti akses pendidikan dan sanitasi yang timpang. Di sini, peran pemda sangat penting,” tandas dia.

Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson menambahkan, kaum muda dengan keahliannya, baik pengusaha, akademisi, pekerja paruh waktu dan fulltime maupun programer, bisa menjadi bagian perubahan dan turut mengentaskan kemiskinan.

“Di Australia, kami berinvestasi besar-besaran di bidang pendidikan. Pemerintah juga memperbaiki kemiskinan dengan memberi kesempatan kepada setiap orang secara merata lewat akses pendidikan maupun infrastruktur dasar lainnya, seperti listrik dan transportasi. Kesenjangan juga akan lebih cepat diatasi lewat penggunaan TI yang menjadi jembatannya,” ucap dia.

Masih 40%
Menurut Menkeu, 10 tahun lalu anggaran pendidikan masih Rp 50-70 triliun, tapi sekarang sudah Rp 400 triliunan. Tapi ini belum cukup karena masih ada 50 ribu ruang kelas yang rusak. “Juga ada Rp 100 triliun anggaran kesehatan, tapi masih ada yang belum diimunisasi, apakah itu karena tidak tahu, tidak mau, atau tidak mampu,” tutur dia.

Melalui kebijakan fiskal, menurut Menkeu, pemerintah juga berupa mengatasi tantangan jangka pendek atau kekinian. Anggaran negara harus bisa menjadi instrumen untuk memerangi kemiskinan dan kesenjangan.

“Pajak adalah instrumen yang sangat penting. Pertama dari yang paling kaya untuk redistribusi dengan demikian ekonomi bisa tumbuh sekaligus kemiskinan bisa diatasi,” papar dia.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengakui, saat ini 40% dari total penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. “Kondisi itu perlu diputus. Pemerintah siap meningkatkan pelayanan dasar, termasuk air bersih dan sanitasi serta pendidikan,” ujar dia.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga telah mengambil kebijakan antipopulis dengan menghapus subsidi dan dananya direalokasikan ke belanja produktif. “Mengatasi kesenjangan adalah hal paling pelik, tapi bisa dilahirkan. Amanah uang Rp 2.000 triliun milik 250 juta rakyat Indonesia harus dibelanjakan dengan baik dan penuh amanah. Dan, masyarakat memiliki andil agar Indoensia menjadi negara besar,” tegas dia.

Sri Mulyani menjelaskan, perlu ada desain pembangunan yang tertata . “Itu bukan seperti ilmu yang rumit. Indonesia bisa belajar dari negara yang sudah jauh lebih merdeka sejak 200-500 tahun lalu,” tegas dia.

Kepala Ekonom ‎Bank Dunia Vivi Alatas melihat kemiskinan bisa terentaskan dengan meningkatkan akses untuk kesehatan, pendidikan, TI, dan bidang lainnya. Dengan begitu pula, tingkat maupun angka kemiskinan serta kesenjangan di Indonesia berkurang.

Vivi mengatakan, kemiskinan bermula dari kurangnya pemerataan akses kesehatan di Indonesia‎. Hanya 35% anak-anak Indonesia yang mendapatkan imunisasi. “Hanya 40% anak Indonesia yang memperoleh ASI eksklusif sehingga memunculkan masalah stunting di Indonesia. Stunting di Indonesia lebih tinggi dibanding negara tetangga,” kata dia.

“Di Indonesia, gagal panen saja bisa menambah angka kemiskinan, jadi rawan sekali. Untuk itu, kita, negara, harus hadir karena punya peran sangat besar,” tandas dia.

Pada era serba teknologi canggih ini, Vivi berharap, generasi muda dapat berpartisipasi menyebarkan pemahaman mengenai kesehatan dan pendidikan yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Itu dapat dilakukan lewat media sosial dan lainnya demi membantu penyebaran informasi kepada keluarga miskin.

Masyarakat Indonesia, kata Vivi, juga minim informasi fasilitas KUR, padahal KUR dapat digunakan sebagai modal untuk berwirausaha dan mengangkat seseorang dari kemiskinan. ‎Ia mencontohkan kondisi di Zimbabwe, di mana faktor kesehatan berperan dalam kemiskinan melalui super konektor.

“Jeritan kemiskinan bukan diatasi dengan menunggu, tapi dengan berusaha. Jadi, kunci mengubah nasib adalah dengan bekerja, jangan hanya yang instan. Dengan mengawal kesehatan, pendidikan, dan penyaluran anggaran sesuai target sasaran, serta bekerja keras, kemiskinan Indonesia bisa diakhiri,” tegas Vivi.

Tanpa Pajak, Mustahil Bikin Program Pengentasan Kemiskinan | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang

“Indonesia memiliki rasio penerimaan pajak yang sangat rendah, kurang dari 11 persen. Padahal, perpajakan adalah tulang punggung. Tanpa pajak, mustahil membuat program-program pengentasan kemiskinan,” ujar Sri Mulyani dalam seminar Supermentor 16 di Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat, Senin, 17 Oktober 2016.

Sri Mulyani pun menambahkan, salah satu cara meningkatkan rasio penerimaan pajak adalah melalui program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurut dia, tax amnesty adalah bagian dari reformasi perpajakan yang menyeluruh. “Untuk memutus tali ketidakpercayaan antara pembayar pajak dan negara,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berujar, pajak merupakan instrumen terpenting untuk mengumpulkan penerimaan negara. Pajak merupakan redistribusi dari masyarakat terkaya untuk memenuhi layanan dasar bagi masyarakat. Karena itu, menurut Sri Mulyani, ketaatan membayar pajak sangatlah penting.

Selain itu, Sri Mulyani menilai, kedaulatan negara hanya bisa ditegakkan apabila masyarakatnya taat membayar pajak. “Pajak identik dengan sebuah negara yang mengatakan diri sebagai negara yang berdaulat. Tidak mungkin Indonesia menjadi negara yang dihormati apabila kita tidak bisa mengumpulkan pajak,” katanya.

“Yang bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat adalah membuat Direktorat Jenderal Pajak bersih dari korupsi. Ini suatu harapan yang wajar, tapi juga suatu tugas yang maha berat,” kata Sri Mulyani.

Reformasi perpajakan, Sri Mulyani mengatakan, juga berupa perbaikan undang-undang di bidang perpajakan serta peningkatan kompetensi aparat pajak.

Menkeu: pajak instrumen atasi kesenjangan, kemiskinan | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pajak merupakan istrumen penting untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan melalui fungsi redistribusi dimana penerimaan negara dari pajak dapat digunakan untuk pembelanjaan kebutuhan sosial dan pemenuhan jasa dasar bagi masyarakat miskin.

Rasio penerimaan pajak yang relatif rendah yakni 10,9 persen pada 2014, menyebabkan upaya percepatan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia melambat dalam sepuluh tahun terakhir.

“Rantai kemiskinan harus diputus, keluarga miskin harus mampu menikmati pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi,” ujar Menkeu dalam acara “Supermentor16: End Poverty” yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), di Jakarta, Senin malam.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2016 sebesar 10,86 persen dengan rasio gini 0,40.

Kesenjangan juga menjadi masalah utama di Tanah Air dimana satu persen penduduk Indonesia menguasai 50 persen aset negara.

Fakta itulah yang kemudian mendorong pemerintah melakukan reformasi bidang perpajakan dengan meluncurkan program amnesti pajak.

Tanpa ada penerimaan pajak, kata Menkeu, sulit bagi pemerintah untuk membuat program pengentasan kemiskinan yang bisa menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negara sekaligus mewujudkan kehidupan bangsa yang berbasis gotong royong.

Dengan bertambahnya penerimaan negara dari sektor pajak dan didukung dengan desain pembangunan yang inklusif, diharapkan angka kemiskinan di Indonesia menurun hingga 7 persen pada 2019 dengan target rasio gini 0,36.

Kebijakan yang akan diikuti dengan revisi UU perpajakan, peningkatan kompetensi aparat pajak, serta perbaikan teknologi informasi ini ditujukan untuk membangun tradisi kepatuhan masyarakat membayar pajak.

“Pajak identik dengan sebuah negara yang mengatakan dirinya sebagai negara berdaulat. Kedaulautan hanya bisa ditegakkan apabila kita membayar pajak,” tutur Sri Mulyani.

Rifan Financindo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s