Uncategorized

Tiga Kementerian Terlibat Bahas Aturan Ekspor Mineral

Diharapkan akan selesai akhir tahun 2016 | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang

Wacana relaksasi ekspor mineral sebelumnya diwacanakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM, Luhut Binsar Pandjaitan dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) jadi pembahasan rapat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi tingkat menteri untuk membahas pemanfaatan hasil tambang. Dalam rapat itu, dibahas terkait dengan hilirisasi mineral dalam negeri dan relaksasi aturan ekspor mineral.

Dalam aturan itu, pemegang kontrak karya, dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) hanya memperoleh waktu ekspor konsentrat mineral dalam jangka waktu tiga tahun sebelum diundangkan.

Kelonggaran ini diharapkan, agar perusahaan tambang dalam negeri menyelesaikan pembangunan smelter sebelum masa tersebut yaitu hingga 12 Januari 2017. Dalam wacana itu Luhut, ingin kembali memberikan kelonggaran, atau perpanjangan waktu dengan jangka tiga hingga lima tahun.

Rapat itu dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Usai rapat, Menteri Jonan mengatakan masih menggodok aturan tersebut yang ditargetkan selesai sebelum akhir tahun 2016. Namun, ia enggan untuk membeberkan poin penting yang menjadi konsep pemerintah.

Jonan tak mau berkomentar banyak terkait dengan komoditas apa saja yang akan diberikan kelonggaran aturan ekspor. Terkait dengan progres pembangunan smelter, Jonan juga masih enggan berkomentar. “Sedang di draft, nanti aja ya,” kata dia.

“Yang dibahas masalah hilirisasi minerba. Revisi PP sedang dibahas, mudah-mudahan selesai sebelum akhir tahun,” kata Jonan usai rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu 2 November 2016.

Menteri Menkumham,Yasonna Hamonangan Laoly menambahkan bahwa aturan ekspor itu dibatasi hingga waktu yang telah ditentukan. Ia mengatakan, pemerintah sudah hampir merampungkan keputusan yang akan diambil.

“Tadi, bahas pembangunan smelter dan lain-lain, kan undang-undangnya membatasi sampai 2017. Jadi solusinya seperti apa. Jadi nanti pak menko saja. Sudah hampir jadi keputusannya,” kata Yasonna di tempat yang sama

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengatakan masih mencari solusi terbaik bagi dunia usaha maupun terkait negara. Ia mengaku mendengar semua masukan yang berguna untuk mendapatkan solusi terbaik,

“Kita cari solusi terbaik, kita bicarakan yang terbaik. Mulai dari BUMN, Menkumham, ESDM, Kementerian Keuangan kita dalam rangka mencari solusi yang terbaik. Masih ada waktu untuk berdiskusi, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan, kita tunggu ya,” kata dia.

Darmin dan 3 Menteri Rapat Bahas Kelonggaran Ekspor Tambang Mentah | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang

Berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), hanya mineral yang sudah diolah dan dimurnikan saja yang bisa diekspor mulai 12 Januari 2014. Tapi pemerintah memberikan relaksasi selama 3 tahun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (PP 1/2014).

Tapi ternyata, belum semua komoditas mineral smelternya siap. Maka pemerintah berupaya mencari solusi baru. PP 1/2014 sedang berusaha direvisi, relaksasi akan diberikan untuk komoditas-komoditas mineral tertentu.

Menko Perekonomian, Darmin Nasution, siang ini memanggil Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartato, dan Menkum HAM Yasonna Laoly, untuk membahas rencana perpanjangan relaksasi ekspor tambang mentah.

Relaksasi alias kelonggaran diberikan, dengan harapan perusahaan-perusahaan tambang menjalankan hilirisasi mineral di dalam negeri, menyelesaikan pembangunan smelter (fasilitas pengolahan dan pemurnian) sebelum 12 Januari 2017.

“Yang dibahas soal hilirisasi minerba, sedang dibahas. Mudah-mudahan selesai sebelum akhir tahun,” kata Jonan, usai rapat di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Jonan menyatakan, revisi PP 1/2014 ditargetkan selesai akhir tahun ini. Tapi rapat hari ini belum menghasilkan keputusan apa pun.

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, menambahkan relaksasi yang diberikan pemerintah tidak akan merusak semangat hilirisasi. Sebaliknya, relaksasi dibuat supaya pembangunan smelter tetap dilanjutkan.

Saat ini pihaknya masih berusaha mengakomodasi kepentingan semua pihak. “Kita masih ada waktu untuk berdiskusi, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Semua input yang berguna agar kita mendapat solusi terbaik akan kita dengarkan,” tutupnya.

“Kami mencari solusi yang terbaik soal hilirisasi. Kita bicarakan antar kementerian, ada dari ESDM, BUMN, Kemenkum HAM, Kemenkeu,” ucapnya.

Inilah Jawaban Jonan Soal Revisi PP Minerba | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan pembahasan lagi untuk naskah revisi Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2014 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara atau Minerba.

“Nggak tau. Ini lagi dibahas. Yang dibahas masalah hilirisasi minerba,” singkat Jonan kepada wartawan di Kemenko Ekonomi, Rabu (2/11/2016).

Namun Menteri ESDM, Ignasius Jonan tak banyak bicara menurutnya pembahasan tersebut masih dilakukan hingga saat ini. Siang ini, Jonan dan Archandra melakukan rapat soal PP tersebut dengan Menko Darmin Nasution di Lapangan Banteng.

Ketika ditanya kembali mengenai inti dari revisi PP tersebut, mantan Menteri Perhubungan ini lagi-lagi tak banyak bicara, yang keluar dari mulutnya hanya sedang dibahas masalah ini. “Sedang dibahas ya,” singkat Jonan lagi.

Namun yang pasti, lanjut Jonan, sampai akhir tahun ini pemerintah akan menargetkan perubahan aturan tersebut sampai akhir tahun 2016 ini. “Ada. Ya mudah-mudahan sebelum akhir tahun, nggak tahu yang lain sedang bahas,” katanya.

“Kan ada soal pembangunan smelter dan lain-lain, kan undang-undangnya membatasi sampai 2017. Jadi solusinya seperti apa. Jadi nanti pak Menko saja. Sudah hampir jadi keputusannya,” katanya.

Sementara itu di tempat yang sama Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly mengatakan keputusan revisi PP tersebut sudah hampir jadi, namun dirinya engga untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

Rifan Financindo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s