Uncategorized

Bos Pajak ultimatum Google harus bayar tunggakan pajak tahun ini

Pemerintahan Jokowi-JK masih terus mengejar pajak Google | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Bandung

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Bandung

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan negosiasi dengan Google. Mengingat, pemeriksaan untuk mengetahui jumlah tunggakan pajak dari perusahaan raksasa asal Amerika Serikat tersebut masih berjalan.

Meski masih dalam negosiasi, Ken menegaskan Google tetap harus membayar pajak di tahun ini. Sayangnya, mantan Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak ini enggan membeberkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Google.

Pemerintahan Jokowi-JK masih terus mengejar pajak Google yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 2 triliun dalam lima tahun terakhir. Angka tersebut didapat dari hitungan penerimaan iklan Google yang tembus 5,5 triliun.

“Di dalam pemeriksaan itu ada closing, closing itu adalah pernyataan dari kedua belah pihak. Misalnya saya ngoreksi 10, oh tidak saya tidak setuju, intinya ngomong ini hanya delapan ya, silakan,” kata Ken di kantornya, Jakarta, Senin (7/11).

“Google harus bayar pajak tahun ini. Pokoknya selesai pemeriksaan. Mudah-mudahan dengan adanya penguatan ini (Ditjen Pajak dan TNI) kita sudah sangat bersatu,” imbuhnya.

Dia berharap, dengan adanya bantuan dari Panglima TNI, kasus penunggakan pajak seperti Google tidak akan terulang di lain waktu.

Pemerintah Minta Google Indonesia Bayar Pajak Tahun Ini | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Bandung

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Bandung

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan pemerintah akan menarik pajak dari Google tahun ini, setelah selesai melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan multinasional asal Amerika Serikat itu.

Proses pemeriksaan mencakup pembahasan hasil akhir pemeriksaan atau closing conference, di mana akan dilakukan pernyataan kedua belah pihak tentang jumlah pajak yang harus dibayar.

Dengan demikian, menurut Pasal (2) ayat (5) huruf (N) UU Pajak Penghasilan, Google seharusnya berstatus sebagai BUT sehingga setiap pendapatan maupun penerimaan yang bersumber dari Indonesia dikenakan pajak penghasilan.

“Ya harus tahun ini, pokoknya selesai pemeriksaan,” ujar Ken di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional X Ditjen Pajak Kemenkeu di Jakarta, Senin (7/11).

Namun, Google menolak adanya pemeriksaan pajak lebih lanjut dari otoritas pajak Indonesia dan tidak mau adanya penetapan status sebagai BUT, padahal pendapatan Google dari Indonesia mencapai triliunan rupiah, terutama dari iklan.

Ditjen Pajak telah memantau pajak dari Google, Twitter, Facebook maupun Yahoo dari April 2016, untuk menggali potensi penerimaan dari bisnis teknologi informasi yang saat ini telah berkembang pesat. Menurut catatan Ditjen Pajak, Google di Indonesia telah terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di KPP Tanah Abang III dengan status sebagai PMA sejak 15 September 2011, dan merupakan dependent agent dari Google Asia Pacific Pte Ltd di Singapura.

Dirjen Pajak: Google Harus Bayar Pajak Tahun Ini | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Bandung

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Bandung

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menargetkan Google Indonesia membayar pajak pada akhir 2016. “Harus tahun ini,” katanya di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 7 November 2016.

Ken mengatakan, dalam tahap tersebut, wajib pajak dan pemeriksa pajak akan membahas temuan pemeriksaan. “Isinya pernyataan kedua belah pihak,” ujarnya. Nantinya pernyataan tersebut akan dituliskan ke dalam berita acara.

Ditjen Pajak hingga saat ini belum menyebutkan jumlah total tunggakan pembayaran pajak Google. Namun tunggakan Google ditaksir sebesar Rp 5,5 triliun dalam lima tahun.

Ken mengatakan pembayaran dilakukan setelah pemeriksaan terhadap perusahaan tersebut selesai. Dalam pemeriksaan, akan ada closing conference atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Google Indonesia tercatat tidak membayar pajak meski memperoleh pendapatan di Indonesia. Google juga tidak mendaftarkan diri menjadi badan usaha tetap di Indonesia. Google, yang tidak terdaftar sebagai BUT, menyulitkan pemerintah menagih pajak kepada perusahaan tersebut.

Rifanfinancindo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s