Uncategorized

Pertumbuhan Ekonomi 2016, Pertaruhan Perdana Sri Mulyani

Kebijakan Kontroversial Sri Mulyani | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya

Hanya beberapa hari bekerja di atas kursi yang pernah didudukinya di era pemerintahan sebelumnya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia sudah mengernyitkan dahi atas postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 beserta target asumsi makro yang harus dikawalnya.

Sri Mulyani Indrawati didapuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro yang digeser menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 27 Juli 2016 lalu.

Kebijakan kontroversial yang pertama kali diambil sang bendahara negara baru adalah, memotong lagi alokasi belanja negara Rp133,8 triliun yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp65 triliun dan transfer dana ke daerah sebesar Rp68,8 triliun. Hal itu dilakukannya demi menjaga agar defisit anggaran sampai akhir tahun tidak lebih dari perkiraan Rp219 triliun.

“Kami perlu merevisi APBNP ini untuk menciptakan confidence bahwa APBN tidak menjadi instrumen yang memberatkan ekonomi tetapi mendorong ekonomi. APBN tidak menjadi sumber ketidakpastian tetapi menjadi sumber kepastian,” ujar Sri Mulyani, Jumat (5/8) lalu.

“Pemangkasan anggaran akan berdampak buruk pada ekonomi. Saya perkirakan maksimum hanya akan mencapai 5 persen, di bawah target pemerintah sendiri,” kata Faisal beberapa waktu lalu.

Keputusan yang dinilai Mohammad Faisal, Direktur Penelitian Center of Reform on Economic (CORE) justru berpotensi menjadi penghambat langkah pemerintah menembus target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen tahun ini.

“Kuartal II tahun 2016, ekonomi kita tumbuh cukup tinggi. Untuk kuartal III, barang kali lebih rendah. Tapi kami sudah lakukan langkah persiapan agar tidak menciptakan kondisi yang seolah menurun,” ujar Sri Mulyani akhir bulan lalu.

Padahal, sentimen positif berhasil muncul kala pertumbuhan ekonomi Indonesia di paruh pertama berhasil mencapai 5,04 persen, akibat terdongkrak penguatan ekonomi mencapai 0,26 persen di kuartal II dari capaian kuartal I sebesar 4,92 persen.

Sri Mulyani sendiri menyadari, apa yang dilakukannya bakal membuat laju ekonomi Indonesia tersendat. Ia meyakini, pertumbuhan ekonomi kuartal III tak akan mampu melewati torehan kuartal sebelumnya, yang cukup kokoh di angka 5,18 persen.

Hasilnya terbukti pada Senin kemarin (7/11), saat Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laju pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2016 sebesar 5,02 persen atau melemah 0,16 persen dari kuartal sebelumnya.

Tetapi, boleh jadi capaian kuartal III 2016 patut disyukuri. Pasalnya, secara tahunan (year on year/yoy) pertumbuhan ekonomi Indonesia masih setia di angka 5,04 persen, seperti halnya capaian di paruh pertama. Meskipun jalan di tempat, ekonomi Indonesia tak terbawa arus perlambatan ekonomi dunia, layaknya China yang stagnan pertumbuhannya dikisaran 6,7 persen.

Lepas dari rasa lega tersebut, pemerintah harus menyadari bahwa ada setumpuk indikator yang harus dibenahi agar rapor di akhir tahun sesuai dengan ekspektasi, tumbuh 5,2 persen.

Setidaknya, rasa lega itu pula yang tergambar dari raut muka Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bersyukur ekonomi Indonesia masih bisa bertahan di atas 5 persen.

Bila melihat hitung-hitungannya, dengan angka kumulatif sebesar 5,04 persen (yoy) sampai kuartal III 2016 maka setidaknya ekonomi Indonesia harus melaju setidaknya 5,37 persen di kuartal terakhir. Namun, kalau hanya mengejar kisaran 5 persen sampai 5,1 persen, setidaknya, pertumbuhan ekonomi kuartal IV harus tumbuh 4,88 persen sampai 5,28 persen.

Tercatat, pada kuartal IV 2014, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen. Lalu pada kuartal IV 2015 meningkat sedikit menjadi 5,04 persen. Catatan ini yang diyakini pemerintah akan kembali terulang dan tak menutup harapan bisa membaik di kuartal IV 2016.

Bila membuka lembaran lama, boleh jadi harapan pemerintah dapat terwujud. Pasalnya, menurut catatan dua tahun terakhir, gairah pertumbuhan ekonomi kian memuncak jelang tutup tahun, dengan kisaran 5 persen dalam genggaman tangan.

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi kuartal IV masih besar peluangnya untuk melampaui raihan kuartal III, atau di atas 5,02 persen.

“Kalau melihat pencapaian kuartal III, kuartal IV bisa di atas 5,02 persen. Tapi secara rata-rata, belum akan terkejar di akhir tahun sebesar 5,2 persen. Mungkin, hanya 5 persen sampai 5,1 persen saja,” ujar Yustinus

Namun, dirinya tak yakin kalau secara kumulatif di akhir tahun, pertumbuhan ekonomi bisa parkir di angka 5,2 persen.

Kemudian, kalangan dunia usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia rupanya juga tak yakin pertumbuhan ekonomi di ujung tahun bisa menembus 5,2 persen. Namun, peningkatan di kuartal IV masih terbuka lebar.

“Sebenarnya, koreksi dari Menteri Keuangan dikisaran 5 persen itu lebih realistis. Tapi peluang di kuartal IV masih ada,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik Raden Pardede.

Catatan ini yang diyakini Jokowi akan kembali terulang pada periode terakhir di tahun kedua kepemimpinannya.

Masih berdasarkan catatan sejarah, pada kuartal IV 2015, konsumsi pemerintah memang menanjak sekitar 40 persen dari kuartal III 2015, dengan realisasi konsumsi di akhir tahun mencapai 91,2 persen atau sebesar Rp1.810 triliun dari total pagu APBNP 2015 sebesar Rp1.984,1 triliun.

Serupa dengan bos-nya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bahkan meyakini bahwa dua sampai tiga minggu terakhir, belanja pemerintah akan melimpah dan berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi 2016.

“Kuartal IV belanja pemerintah akan naik. Karena ada realisasi pembayaran, realisasi penggunaan anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik,” yakin Jokowi.

“Dari segi pemerintah, kita tahu tidak mungkin, karena pemerintah tengah melakukan rasionalisme terhadap anggaran untuk menutup kekurangan Rp219 triliun. Dari sisi pemerintah tak mungkin. Kemungkinan hanya dari swasta yang bisa digenjot,” imbuh Raden Pardede.

Dengan hanya lima bulan terakhir di tahun ini menjadi Menteri Keuangan, mampukah Sri Mulyani membuktikan perhitungan yang dibuatnya tidak keliru?

Namun begitu, penerimaan negara yang terbatas dan pemangkasan anggaran justru memberikan dampak pesimis bagi dunia usaha bahwa konsumsi pemerintah akan bisa menopang pertumbuhan ekonomi kuartal IV.

APBNP 2016 memang dirancang saat Kementerian Keuangan dipimpin Bambang Brodjonegoro. Namun sebagai pemegang tongkat estafet jenderal Lapangan Banteng, Sri Mulyani mengambil kebijakan yang berpengaruh besar terhadap laju ekonomi Indonesia.

Sri Mulyani Antisipasi Dana Repatriasi Tax Amnesty di Desember | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana repatriasi program tax amnesty atau pengampunan pajak bakal masuk sepenuhnya di Desember 2016. Pasalnya, dana repatriasi peserta amnesti pajak periode pertama diperbolehkan masuk hingga akhir tahun 2016.

Ditegaskan oleh Sri Mulyani berdasarkan ketetapan waktu dana repatriasi akan masuk Desember, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Undang-undang (UU) tax amnesty nomor 11 tahun 2016. Lebih lanjut dia juga meyakini bahwa batas waktu dana repatriasi masuk tersebut akan mampu dipatuhi.

BI sendiri sebelumnya menyatakan arus modal yang masuk ke Indonesia akan tetap deras hingga akhir tahun 2016. Arus modal yang masuk tersebut bukan hanya berasal dari penanaman modal asing (PMA), tapi juga berasal dari dana repatriasi program tax amnesty. Bank sentral memperkirakan gelombang dana yang masuk tersebut akan terjadi pada bulan Desember 2016.

“Dari timeline, memang sampai akhir Desember dana tersebut bisa masuk. Tidak sampai tahun depan,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (8/11/2016).

“Kita tunggu, mereka pasti akan melakukan sesuai deklarasinya. Kalau deklarasi akan direpatriasi, dan karena itu bisa mendapatkan rate dalam negeri Maka yang harus dipenuhi itu,” pungkasnya.

Meski angka pasti dana repatriasi belum dapat dipastikan, sebelumnya Bank Indonesia (BI) ‎sempat mengungkapkan bahwa dana repatriasi yang sudah masuk ada sekira Rp40 triliun. Sementara dana repatriasi yang berpotensi masuk ke Tanah Air pada periode pertama amnesti pajak mencapai Rp143 triliun.

RI Punya Modal Kuat Hadapi Sentimen Ekonomi Global | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya

Sri Mulyani menerangkan, dari sisi perbankan telah terjadi koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk menghadapi sentimen global tersebut.

Kemudian, dari sektor riil pemerintah telah melakukan perbaikan dari sisi belanja. Memang, belanja pemerintah turun pada kuartal III 2016, namun akan membaik pada kuartal IV 2016.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Indonesia memiliki modal untuk menghadapi ketidakpastian global baik dari rencana kenaikan suku bunga The Federal Reserve (The Fed) ataupun pemilihan umum (pemilu) yang sedang berlangsung di Amerika Serikat (AS). Sri Mulyani mengatakan, pengelolaan ekonomi Indonesia telah mempertimbangkan kemungkinan adanya sentimen global tersebut.

“Itu semua akan dilihat bagaimana kita mencoba untuk menetralisir dan memperkuatnya. Dari perbankan saya rasa OJK dan Bank Indonesia akan melakukan koordinasi untuk melihat kemampuan dari neracanya kalau terjadi adanya perubahan kegiatan ekonomi ataupun sentimen,” jelas dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Selasa (8/11/2016).

Dari sisi ekspor impor, Sri Mulyani mengaku memang sedang tertekan. Namun, Sri bilang, hal itu bakal diantisipasi dengan adanya sumber pertumbuhan dalam negeri yang ditopang baik investasi maupun konsumsi.

“Dari sisi ekonomi riil, ekonomi Indonesia kemarin pertumbuhan ekonominya relatif cukup baik, yang dianggap titik-titik untuk diperbaiki belanja pemerintah, karena kuartal III dilakukan penyesuaian pada APBN. Tapi itu secara seasonal, tapi pada kuartal IV akan ternetralisir,” jelas dia.

“Kemudian di ekspor impor, kita lihat ekspornya masih cukup dalam artinya hubungan ekonomi di luar masih cukup lemah dan ini kita harus fokus juga dari sisi menetralisir dari sisi sumber pertumbuhan dalam negeri, dan kita lihat apakah itu dari sisi investasi apakah dari belanja pemerintah atau faktor konsumsi,” jelas dia.

“Jadi kalau dari sisi makro ekonomi kita relatif dianggap memiliki kinerja yang bisa menimbulkan confident sehingga mengurangi spekulasi dan sentimen negatif kalau itu sumbernya berasal dari luar negeri. Kalau dari sisi mikro maupun reformasi, Indonesia juga baru disampaikan kalau menjadi negara reform yang paling cepat naiknya dari sisi ease of doing business,” tandas dia.

Sri menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dianggap sebagai penangkal untuk menghadapi sentimen global. Terlebih, defisit anggaran Indonesia relatif kecil dibanding dengan negara berkembang lainnya.

Rifanfinancindo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s