Uncategorized

Sri Mulyani: Dulu Kasus Gayus, dari Unit Sampai Direktur Saya Copot…

Pengawasan ketat di internal dinilai cara efektif mencegah praktik korupsi | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tidak akan segan menindak tegas oknum pegawai pajak nakal yang main-main memanfaatkan jabatannya untuk korupsi.

“Saya terus terang tidak pernah segan, dulu masalah Gayus dari unit sampai diekturnya saya copot untuk melihat (lebih dalam kasus itu),” ujar perempuan yang kerap disapa Ani itu.

Begitu disampikan Sri Mulyani saat ditanya Anggota DPR Kardaya Warnika di rapat kerja antara Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Senin (28/11/2016).

Ia juga mengungkapkan akan tetap memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) saat memutuskan menindak pegawai pajak nakal.

Mesti begitu, mantan Direktur Pelaksaan Bank Dunia itu mengatakan tidak mau bertindak semena-mena mencopot pegawai pajak sebelum ada indikasi atau bukti kuat.

“Ini bukan masalah berani atau enggak berani. Kami selalu akan taat perundang-undangan karena kalau enggak kami juga akan mudah sekali di PTUN kan,” kata Ani.

Ani menunggu informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apakah kasus suap oknum pejabat pajak yang ditangkap belum lama ini tersistem atau hanya individu.

Jika tidak terlibat, pejabat tersebut disarankan untuk dicopot sebagai bentuk tanggung jawab bawahnya yang melakukan korupsi. Kardaya meyakini, dengan pencopotan itu akan membuat para pejabat di tingkat lebih tinggi mengawasi lebih ketat bawahannya. Pengawasan ketat di internal dinilai cara efektif mencegah praktik korupsi.

Sebelumya, Anggota Komisi XI Kardaya Warnika meminta Sri Mulyani bertindak tegas atas kasus suap di Ditjen Pajak. Kalau perlu, saran ia, atasan pegawai pajak yang ditangkap KPK diproses secara hukum bila terlibat kasus suap tersebut.

Singgung Soal Gaji, Pegawai Pajak Ini Curhat ke Sri Mulyani | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa

Dalam rapat kerja itu, anggota Komisi XI DPR M Misbakhun membacakan sepucuk surat yang berisi curahan hati (curhat) pegawai DJP di hadapan Sri Mulyani. “Saya hanya ingin sampaikan kegundahan teman-teman di Ditjen Pajak. Kebetulan banyak sahabat saya kerja di sana,” ujar Misbakhun menyampaikan prolog sebelum membacakan curhat pegawai DJP seperti dalam siaran pers, Senin (28/11).

Komisi XI DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari ini, Senin (28/11). Raker itu juga membahas isu-isu aktual, termasuk persoalan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Curhatan berjudul Menaikkan Gaji 1000 Kali Lipat? itu berisi keluhan pegawai pajak yang selalu dianggap rakus, tamak dan korup. Curhatan itu memang dikhususkan untuk SMI.

Berikut ini adalah salinan lengkap curhatan pegawai DJP yang menggunakan nama pena SomeOno.

“Menaikkan Gaji 1000 Kali Lipat?”

Cara yang efektif untuk menghapus corruption by need adalah meningkatkan penghasilan. Peningkatan penghasilan sangat berpengaruh bahkan bisa menghindarkan dari tindakan koruptif karena membuat alasan terdesak kebutuhan menjadi tidak relevan.

Menurut teori tipologi korupsi ada 2 yaitu : corruption by need (korupsi karena terdesak kebutuhan hidup) dan corruption by greed (korupsi karena serakah).

Kalau mau memerangi korupsi ya harus menghilangkan excuse/alasan untuk korupsi. Misalnya, kalau karena penghasilannya kurang ya ditingkatkan.

Kalau kata orang dulu, emang kalau orang nyebur sumur anda mau ikut? Pasti kan cuma mau ikut hal yang enak-enak saja toh. Kalau hal yang tidak enak pasti bilang tunggu dulu.

Namun bila yang terjadi adalah corruption by greed maka mau penghasilannya hampir nyundul langit juga nggak akan berhenti. Jadi kalau dibilang nggak usah menaikkan penghasilan aparat toh mereka korupsi juga, jelas sesat pikir.

Kalau alasannya karena orang lain melakukannya ya tinggal dibilang manusia itu bukan bebek. Diberi akal pikiran dan hati nurani kok nggak dipakai. Ikuti yang baik, tinggalkan/jangan ikuti yang buruk. Gitu aja kok repot.

Masalahnya adalah jika ulah segelintir orang dianggap gambaran dari semua orang yg berada dalam organisasi yang sama.

Jangankan dinaikkan 1.000 kali, dibayarkan 100 persen saja pasti banyak yang sujud syukur kok.

Kalau kata orang dulu, emang kalau orang nyebur sumur anda mau ikut? Pasti kan cuma mau ikut hal yang enak-enak saja toh. Kalau hal yang tidak enak pasti bilang tunggu dulu.

Mau dinaikkan gaji 1.000 kali lipat jelas tidak akan berpengaruh bagi yang serakah/tamak. Tapi pasti berpengaruh bagi mayoritas yang tidak tamak.

Masalahnya adalah jika ulah segelintir orang dianggap gambaran dari semua orang yg berada dalam organisasi yang sama.

Ibu, tolong jangan hakimi kami dengan stigma:
1. Lalai
2. Boros
3. Tamak

Ibu boleh geram (malah harus geram) saat ada pegawai Kemenkeu yang bertindak khianat. Tapi nggak perlu diumbar terus. Ada KPK dan nanti hakim yang memutuskan.

Ibu boleh geram.
Mungkin maksud ibu baik karena maksudnya adalah bagi oknum yang menodai integritas DJP/Kementerian Keuangan. Tapi mengumbar hal tersebut diruang publik dan dengan resiko diplintir oleh wartawan, melukai hati kami.

Kami tidak minta dinaikkan gaji 1000 kali lipat. Kami cuma minta please jangan tambah luka kami dengan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan ke publik seolah kami semua sama dengan oknum yang khianat tersebut.

Percayalah bu, Kami selalu dan tidak akan pernah bosan mencintai negeri ini.

Mohon maaf jika ada kata yang kurang sopan.

By someOno
27112016

Tekan Korupsi, Menkeu Janjikan Pembenahan Sistem dan SDM Perpajakan | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa

Sri Mulyani mengakui masih ada kerawanan yang terjadi dari sisi penegakan hukum, terutama para pegawai yang terlibat dalam pemeriksaan maupun penagihan pajak, karena sebagian besar kasus pelanggaran hukum terjadi dari bagian tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjanjikan pembenahan dalam sistem maupun sumber daya manusia terkait sektor perpajakan, seperti pajak dan bea cukai, agar perilaku korupsi makin berkurang.

Untuk itu, ia mengatakan akan ada upaya untuk memperkuat sistem teknologi informasi agar interaksi pegawai dengan Wajib Pajak makin berkurang dan tagihan pajak yang disampaikan tidak menimbulkan sengketa maupun persoalan baru.

“Saya rasa keduanya berkontribusi (terhadap upaya pelanggaran peraturan). Kami tidak akan mengeliminasi apa pun,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI membahas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oknum pegawai pajak serta bea cukai di Jakarta, Senin (29/11/2016), seperti dikutip dari Antara.

Selain itu, Sri Mulyani juga akan mengkaji ulang Peraturan Presiden (Perpres) No 37 tahun 2015 mengenai tunjangan remunerasi bagi pegawai pajak yang justru menimbulkan beban tersendiri dan tidak memberikan manfaat kepada kinerja, terutama bagi pegawai lapangan.

“Saya berjanji akan melakukan koreksi terhadap Perpres, sehingga insentifnya tidak seperti sekarang ini, kalau level direktur ke atas aman, tapi eselon III justru mereka itu yang mengalami pendekatan dengan wajib pajak. Jadi kami sudah mendengar feedback dan menjadi bahan bagi kami,” katanya.

Namun, Sri Mulyani menegaskan, apabila dibutuhkan interaksi antara pegawai dengan Wajib Pajak terkait pemeriksaan lanjutan, maka diperlukan suatu standar operasi prosedur yang jelas agar proses pengawasan dapat lebih mudah dan berkualitas.

“Kalaupun ada interaksi, dengan sistem kita bisa mengecek yang ngawur kepada wajib pajak. Kemudian mengatakan harus bayar dengan STP (Surat Tagihan Pajak) dengan basis atau tidak. Jadi kalau berinteraksi, dia tidak membawa yang saya sebutkan angkanya dibawa dari langit,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, para anggota Komisi XI DPR RI rata-rata bertanya mengenai remunerasi pegawai, penanganan kasus korupsi di sektor perpajakan, penguatan sistem teknologi informasi di pajak maupun bea cukai serta proses reformasi birokrasi yang telah berjalan.

Sri Mulyani siap memberikan “reward and punishment” yang seimbang kepada para pegawai pajak maupun bea cukai bagi yang melakukan tindakan pelanggaran hukum dengan mempertimbangkan UU Aparatur Sipil Negara maupun yang berprestasi.

“Saya terus terang tidak pernah segan. Dulu masalah Gayus, bagian unit sampai direkturnya saya copot. Saya tidak akan melakukan hal yang semena-mena. Kita tetap melihat maximum punishment dan sinyal yang salah harus ditindak. Tapi jajaran baik harus diproteksi dan reward yang sesuai dengan yang diharapkan,” ujarnya.

PT Rifan Financindo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s