Uncategorized

Cerita Boediono Kelola APBN Pasca Krismon 1997-1998

Krisis 98 Indonesia mengalami dampak paling parah | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya

Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) di tahun 2001-2004, Boediono, yang juga Wakil Presiden RI periode 2009-2014 bercerita saat mengelola APBN Indonesia di saat kondisi negara baru saja mengalami krisis tahun 1997/1998.

“Masalah mula-mula tahun 2001, di pasar keuangan adalah satu pertanyaan, Indonesia dengan beban utang yang tiba-tiba nongol sekitar Rp 600 triliun, sustainability APBN-nya bagaimana?,” kata dia dalam Seminar Nasional di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Dengan beban utang yang begitu tinggi, menjadi sulit bagi pemerintah meyakinkan investor mau masuk ke Indonesia. Sebab, saat itu APBN mengalami proses yang lepas kendali.

Indonesia sendiri saat krisis 98 mengalami dampak paling parah dibanding negara-negara lain di kawasan Asia. Sebabnya bermacam, salah satunya adalah langkah yang tidak pas, di mana terjadi komplikasi poltik dan ekonomi saat itu.

“Memang waktu itu semua menunggu. Tidak ada yang mau masuk ke Indonesia. Itu tantangan bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa kita bisa melewati masa beban utang yang besar ini, sehingga APBN kita sustainable,” tambahnya.

“Ini menyebabkan kita mengalami suatu dampak yang luar biasa. Di 97/98 tiba-tiba PDB kita hilang 1/7-nya. Diikuti PHK dan gerakan politik yang menimbulkan perubahan sistem politik kita,” ungkapnya.

“Paling gampang memang pengeluarannya dipotong. Tapi pertumbuhan ekonomi dulu masih belum bagus juga. Dengan pertumbuhan ekonomi seperti itu, kita coba menggenjot penerimaan pajak yang tidak terlalu bagus, tapi kita lakukan waktu itu,” tandasnya.

Ditambah lagi, waktu itu, kata dia Indonesia mendapat nasib kurang baik, di mana terjadi iklim el nino yang parah, dan membuat semua produksi pangan Indonesia anjlok. Harga beras bahkan menjadi naik hampir tiga kali lipat dalam satu tahun.

Sri Mulyani Puji Kemampuan Boediono Kelola APBN Saat Menjabat Menkeu | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya

“Jadi kalau dilihat dari kontribusinya, Pak Boediono sebagai Menkeu tidak hanya menstabilkan kembali, tapi juga mengembalikan keseluruhan prinsip-prinsip pengelolaan APBN. Tidak boleh jadi sumber krisis,” ujar Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Tantangan APBN dari Masa ke Masa, di Kementerian Keuangan, Jakarta Rabu (30/11/2016).

“Karena waktu Pak Boediono selesai, eksposur utang kita masih tinggi. Ada sekitar 80-90%. Pak Boediono menurunkan dari sekitar lebih dari 100% jadi sekitar 80% itu. Dan mulai kita reprofiling dari utang, sehingga dia lebih merata,” tambah Sri Mulyani.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, memuji mantan Wakil Presiden (wapres), Boediono, saat masih menjabat Menkeu. Boediono dinilai sebagai pelopor dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hati-hati.

Selain itu, Sri Mulyani juga memuji kemampuan Boediono dalam upaya melepaskan RI dari beban utang.

Bukan itu saja, Sri Mulyani juga memuji Boediono karena saat menjabat Menkeu di 2001-2004 telah menghasilkan sejumlah aturan penting untuk pengelolaan keuangan negara. Aturan itu antara lain Undang-Undang (UU) nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Pak Boediono banyak sekali melahirkan UU keuangan negara dan perbendaharaan, yang merupakan fondasi keuangan negara dan perbendaharaan yang dihasilkan. Jadi beliau yang melahirkan UU, saya yang mulai menjalankan,” tutur Sri Mulyani.

Kedua UU itu menjadi pegangan Sri Mulyani saat mulai menjabat Menkeu pada 2005 lalu.

Boediono Sebut Indonesia Terparah Saat Krisis 1998 | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya

Mantan Wakil Presiden RI Periode 2009-2014 sekaligus mantan Menteri Keuangan periode 2001-2004, Boediono menilai Indonesia paling parah saat terjadi krisis ekonomi 1998.

Menurutnya, penyebab krisis 1998 bermacam-macam dan solusinya sangat berat. Pasalnya, selain masalah ekonomi, masalah sosial politik juga menjadi problematikan paling besar dan dampaknya luar biasa.

“Setelah menjabat waktu itu, 2001-2004, saya baru menyadari bahwa dari krisis 1998 itu memang kita yang terparah dibandingkan dengan teman-teman (negara) lain,” kata Boediono saat Seminar Nasional Tantangan Pengelolaan APBN dari masa ke masa di Kemeterian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Apalagi pada saat itu Indonesia juga dihadapkan dengan nasib yang kurang baik dari segi iklim. Iklim pada saat itu sedang mengalami el-nino (musim kering) yang parah dan berdampak ke semuanya.

“Memang saya akui mungkin kita awalnya mengambil langkah kurang pas, bahkan PDB kita waktu itu berkurang sepertujuhnya. Kemudian diikuti dengan PHK dan merembet ke gerakan politik yang menimbulkan perubahan sistem politik kita,” terang dia.

“Akibatnya, harga pangan kita ikutan anjlok. Naik tiga kali lipat dalam satu tahun, dan berhasil menggoyang ekonomi Indonesia,” tuturnya.

“Ini yang harus dipegang, harga beras. Karena kalau dia goyang, Indonesia akan alami krisis sosial, bukan ekonomi lagi,” ujar mantan menteri keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini.

Atas dasar itu, Boediono mengingatkan bahwa kondisi harga beras menjadi satu hal yang harus dipantau dan tidak boleh dilewatkan pemerintah. Sebab, jika suatu saat harga pangan terutama beras naik tinggi, maka dampaknya tidak hanya ke ekonomi.

PT Rifan Financindo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s