Uncategorized

Ekspor Tambang Mentah Bakal Dilonggarkan, Tapi Ada Syaratnya

Syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk mendapatkan fasilitas tersebut | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya

Dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), hanya mineral yang sudah diolah dan dimurnikan saja yang bisa diekspor mulai 12 Januari 2014. Tapi pemerintah memberikan relaksasi selama 3 tahun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (PP 1/2014).

“Kalau jalan keluar yang mungkin ada adalah dengan kalau mereka mau kontraknya diubah menjadi IUPK. Tapi kemudian, mereka harus membuat komitmen bahwa smelter akan dibangun dalam lima tahun ini, setiap tahun harus ada progres yang harus dicapai,” ungkap Menko Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Pemerintah berencana kembali memberikan kelonggaran atau relaksasi atas ekspor mineral mentah. Akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

Dalam kurun waktu tiga tahun (sampai 12 Januari 2017) diharapkan perusahaan-perusahaan tambang menjalankan hilirisasi mineral di dalam negeri, menyelesaikan pembangunan smelter. Namun ternyata harapan itu tidak terwujud.

Di samping itu juga dimungkinkan adanya kenaikan bea keluar. Besaran tarif tengah didiskusikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kelihatannya begitu. Tapi itu Menkeu dan Menteri ESDM lah,” tegas Darmin.

Darmin memastikan bahwa pemerintah akan menindak tegas bagi perusahaan yang tetap melakukan ekspor tanpa harus membangun smelter.

“Ada komitmen tertulis bahwa dia akan mematuhi, berapa persen per tahunnya itu ada di Permen ESDM. Tapi setiap tahun ada sampai tahun ke-5 harus 100%. Kalau enggak, tahun pertama pun akan ada sanksinya,” pungkasnya.

Jonan akan Revisi Aturan Minerba, Freeport Sudah Bisa Ajukan Perpanjangan Kontrak | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

“Pembahasan perpanjangan mungkin nggak akan dua tahun, tapi kita sepakat bahwa ini boleh lah 5 tahun sebelum masa berakhir,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Salah satu pasal yang akan diubah adalah tentang perpanjangan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara. Awalnya 2 tahun paling cepat menjadi 5 tahun.

Aturan yang tengah dirancang tersebut juga akan mencantumkan ketentuan bahwa kontrak karya yang melakukan perpanjangan secara otomatis akan berubah menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

“Langsung menjadi IUPK,” kata Jonan.

Hal ini lantas langsung dikaitkan dengan PT Freeport Indonesia. Sebab perusahaan tersebut akan mengakhiri masa kontrak pada 2021 mendatang. Jonan memastikan revisi ini tidak hanya untuk Freeport.

“Ini untuk siapa saja. Jangan tanya Freeport atau siapa itu nggak ada hubungannya. Pokoknya semua. Tidak PP dibuat hanya untuk 1 perusahaan,” tegasnya.

“Kalau mau ekspor tidak melakukan pemurnian, yaitu harus berubah menjadi IUPK. Karena UU minerbanya yaitu IUPK tidak ada batas waktu 5 tahun, kalau kontrak karya harus,” pungkasnya.

Sebagai IUPK, perusahaan juga diperbolehkan untuk melakukan ekspor tanpa harus melewati proses pemurnian. Untuk itu pemerintah juga akan mengubah PP Nomor 1 Tahun 2014 tentang perlaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Keran ekspor konsentrat dibuka lagi awal tahun | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian BUMN sepakat membuka keran ekspor konsentrat tembaga, yang berlaku awal tahun depan.

Menteri ESDM, Igansius Jonan mengingatkan, perusahaan pertambangan yang mendapatkan relaksasi ekspor ini hanyalah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Artinya, untuk perusahaan tambang yang masih berstatus Kontrak Karya tidak akan diberikan.

Keputusan relaksasi ekspor itu rencananya berlaku mulai 12 Januari 2017. Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (Minerba) kegiatan ekspor berakhir 12 Januari 2017.

“Karena di UU Minerbanya itu yang IUPK tidak ada batas waktu. Tapi yang KK ada,” terangnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (22/12).

Karena menurut Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Minerba disebutkan, status Kontrak Karya ini memiliki batas waktu ekspor sampai lima tahun sejak aturan tersebut diterbitkan.

Sementara untuk skema perubahan Kontrak Karya menjadi IUPK pun, kata Jonan, tidak banyak, hanya mengikuti aturan saja. Misalnya, ketentuan perpajakan yang tadinya nail down dalam Kontrak Karya bila menjadi IUPK berubah menjadi prefilling. Lalu, pengurangan batas wilayah kerja dan sebagainya sesuai yang ada dalam Renegosiasi Kontrak.

Sayangnya Menteri Jonan tidak bisa menjelaskan lebih detil jenis komoditas yang berhak dapat relaksasi. Yang jelas kata dia, konsentrat tembaga dapat relaksasi. Sedangkan untuk komoditas nikel ore dan bauksit tidak.

“Sebenarnya tidak banyak ya. Jadi tidak ada masalah,” ungkapnya.

Rifanfinancindo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s