PT Rifan Financindo · Rifan Financindo · Rifanfinancindo

DPR akan Panggil Menkeu Soal Kenaikan Tarif STNK dan BPKB

Kenaikan sampai 2-3 kali lipat| PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

Anggota DPR RI asal Kalimantan Barat, Michael Jeno mengatakan, Komisi XI dalam waktu dekat akan memanggil Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk meminta penjelasan soal kenaikan tarif STNK, BPKB, mutasi, dan TNKB

Jeno mengatakan, kenaikan tarif dari sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan diberlakukan beberapa hari mendatang, akan memberatkan masyarakat kecil. “Banyak masyarakat yang membeli kendaraan secara kredit lantaran tak memiliki daya beli untuk tunai. Dengan situasi begitu bagi sebagian orang akan memberatkan. Apalagi kenaikannya sampai 2-3 kali lipat. Kenapa terlalu progresif,” kata dia.

“Soal kenaikan tarif kami belum mendapat kabar. Nanti Menkeu akan kami panggil untuk dimintai keterangan,” ujarnya di Pontianak, Selasa (3/1).

Soal PNBP, Komisi XI sebenarnya tengah menyusun daftar rancangan Undang-Undang (RUU)nya, yang masuk program legislasi nasional (prolegnas) di tahun 2017. “Dalam RUU tersebut dibahas soal penentuan tarif STNK, BPKB dan lain-lainnya, termasuk pendapatan dari perusahaan pengelola SDA. Sebenarnya sudah akan dibahas tahun lalu. Hanya saja Komisi XI sangat fokus pada RUU Pengampunan Pajak. Sehingga RUU PNBP ditunda tahun ini,” kata dia.

Jeno menilai, sebenarnya banyak sumber pendapatan negara yang bisa dioptimalkan. Paling memungkinkan, kata dia, adalah dari perusahaan-perusahaan pengelola sumber daya alam. “Kami sebenarnya sudah mengusulkan untuk mengoptimalkan pendapatan pajak dan nonpajak dari perusahaan SDA yang besar, seperti Freeport, Newmont, Exxon, dan lain-lain,” kata dia.

Ini Alasan Sri Mulyani Naikkan Tarif STNK dan BPKB | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan tarif pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dilakukan untuk memperbaiki pelayanan surat perizinan yang dilakukan Polri kepada masyarakat.

Sri Mulyani mengatakan kenaikan tarif PNBP ini merupakan kewajaran karena terakhir kali tarif tersebut mengalami penyesuaian pada 2010 dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan terkini yang dinamis. “Tarifnya sejak 2010 tidak pernah di-update. Ini sudah tujuh tahun. Jadi untuk tarif PNBP di kementerian lembaga memang harus disesuaikan, karena faktor inflasi maupun untuk jasa pelayanan yang lebih baik,” ujarnya.

“PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dalam hal ini adalah tarif yang ditarik oleh kementerian lembaga dan harus mencerminkan jasa yang diberikan. Jadi dia harus menggambarkan pemerintah yang lebih efisien, baik, terbuka, dan kredibel,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (3/1).

Untuk itu, menurut Sri Mulyani, dengan adanya kenaikan tarif PNBP tersebut maka masyarakat bisa lebih percaya terhadap jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan jumlah pungutan tidak resmi dapat ditekan. Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mengatur beberapa hal terkait tarif baru pengurusan surat-surat kendaraan bermotor.

Kenaikan tarif juga berlaku untuk penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru dan ganti kepemilikan (mutasi). Besaran tarifnya dari Rp 80 ribu untuk roda dua dan tiga menjadi Rp 225 ribu dan kendaraan roda empat dari Rp 100 ribu menjadi Rp 375 ribu, kemudian semua tarif baru tersebut mulai diberlakukan pada 6 Januari 2017.

Peraturan tersebut di antaranya penambahan atau kenaikan tarif untuk pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara. Untuk kendaraan roda dua dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu sementara untuk roda empat dari Rp 75 ribu menjadi Rp 200 ribu.

Tarif STNK dan BPKB Naik, Sri Mulyani Ingatkan Polri soal Layanan | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

Kepolisan Negara Republik Indonesia akan menaikan menaikan tarif pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) hingga BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) pada 6 Januari 2017.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bendahara negara menilai kenaikan tersebut merupakan hal yang wajar sebab sudah lama PNBP di Polri tidak pernah naik.

“Untuk PNBP, kami memang selalu update untuk setiap tahun, untuk Polri, semenjak 2010 itu tidak pernah dilakukan update terhadap tarif,” ujar Menkeu di Jakarta, Selasa (3/1/2017).

Keputusan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut ia, tarif baru PNBP Polri merupakan salah satu penyesuaian terhadap kenaikkan inflasi dan juga upaya untuk memperbaiki dan terus meningkatkan layanan kepada seluruh masyarakat.

PNBP sendiri merupakan salah satu komponen penting dalam penerimaan negara. Pada 2016 lalu, PNBP berkontribusi menyumbang Rp 262,4 triliun kepada kas negara.

Oleh karena itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga mengingatkan kepada seluruh kementerian atau lembaga, termasuk Polri, yang menaikan tarif PNBP harus memberikan bukti adanya perubahan dari kualitas layanannya.

“Jadi harus menggambarkan lebih efisien, baik, terbuka dan kredibel, sehingga masyarakat bisa lebih percaya terhadap jasa yang diberikan oleh pemerintah dengan baik,” kata perempuan yang kerap disapa Ani itu.

Rifan Financindo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s