PT Rifan Financindo · Rifan Financindo · Rifanfinancindo

Regulasi Baru, Pengusaha Tambang Asing Wajib Setor Saham 51 Persen ke Negara

Divestasi saham IUP dan  IUPK dilakukan secara bertahap | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral baru saja merilis regulasi baru di bidang tambang berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (IUPK) setelah lima tahun berproduksi, wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap.

Regulasi anyar ini mewajibkan semua pengusaha tambang asing melakukan pembagian saham 51 persen untuk Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan pada tahun ke 10, sahamnya paling sedikit 51 persen sudah dimiliki peserta Indonesia.

Dalam skema pembagiannya, divestasi saham akan diberikan secara bertahap yaitu tahun ke enam 20 persen, tahun ke tujuh 30 persen, tahun ke delapan 37 persen, tahun kesembilan 44 persen, dan tahun ke 10 51 persen dari jumlah seluruh saham.

“Semua pemegang kontrak karya dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) wajib tunduk pada UU Nomor 4 tahun 2009 tentang minerba yang wajib melakukan divestasi saham sampai 51 persen,” ujar Jonan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Mantan Menteri Perhubungan itu memaparkan saham akan ditawarkan kepada pemerintah terlebih dahulu.

“Jadi kalau pemerintah, BUMN dan BUMD tidak mau menyerap, sahamnya bisa diserap oleh swasta nasional,” ungkap Jonan.

Jika tidak sesuai harganya, maka akan dioper kepada BUMN, BUMD lalu penawaran terakhir kepada swasta nasional.

Jonan usulkan bea ekspor konsentrat 10 persen | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar menetapkan bea keluar untuk ekspor konsentrat atau mineral mentah sebanyak 10 persen

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Tetap ada biaya keluar, kami usulkan maksimum paling tidak 10 persen, asalkan ekspor konsentrat sesuai aturan berlaku,” kata Jonan ketika menggelar jumpa pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis malam.

Saat ini ekspor konsentrat dikenakan biaya 5 persen, selanjutnya usulannya akan diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Keuangan.

Dengan revisi tersebut perusahaan tambang tetap dapat melakukan ekspor konsentrat, hanya saja harus merubah perizinan dari kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) .

“Aturan ini tidak ada paksaan, intinya kalau mau ekspor konsentrat harus mengubah menjadi IUPK, setelah itu barulah bisa memperpanjang izin,” katanya.

Jonan menjelaskan tujuan dari perubahan aturan tersebut berdasarkan karena pengelolaan Minerba harus memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pendapatan negara, untuk selanjutnya dipergunakan bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, sebelumnya ia juga menjelaskan jika perusahaan pertambangan masih berstatus Kontrak Karya (KK) seperti PT Freeport Indonesia maka tidak bisa melakukan ekspor konsentrat dan harus mengubah statusnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pemerintah terus berupaya mendorong terwujudnya pembangunan fasilitas pemurnian didalam negeri. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 dalam rangka memberikan manfaat yang optimal bagi negara serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Kementerian ESDM jelaskan perubahan PP Usaha Minerba | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC

Menteri ESDM Ignasius Jonan ketika ditemui di Kementerian ESDM Jakarta, Kamis malam, menerangkan perubahan tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi negara serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang IUP Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjelaskan beberapa poin penting perubahan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No.23/2010 terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

Poin penting dari PP No.1/2017 tersebut pertama adalah perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan IUP/IUPK paling cepat 5 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha.

Tujuan utama dari PP tersebut adalah guna melaksanakan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Jonan juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus berupaya mendorong terwujudnya pembangunan fasilitas pemurnian didalam negeri.

Kedua, perubahan ketentuan tentang divestasi saham hingga 51 persen secara bertahap. “Bisa diupayakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), karena berusaha menasionalkan kepemilikan,” kata Jonan.

Ketiga, pengaturan tentang penetapan harga patokan untuk penjualan mineral dan batubara. “Pemerintah yang menentukan patokan harga,” tegas Jonan.

Keempat, penghapusan ketentuan bahwa pemegang Kontrak Karya (KK) yang telah melakukan pemurnian dapat menjual hasil pengolahan dalam jumlah dan waktu tertentu.

Kelima, pengaturan lebih lanjut terkait tatacara pelaksanaan peningkatan nilai tambah dan penjualan mineral logam akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

PT Rifan Financindo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s