PT Rifan Financindo · Rifan Financindo · Rifanfinancindo

Mei, Pertaruhan Kesuksesan Bagi Hasil Gross Split ala Jonan

Pelaku usaha memilih untuk menunggu dampak dari perubahan rezim PSC  | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

Direktur Indonesian Petroleum Association (IPA) Sammy Hamzah berkaca dari pelaksanaan gross split bagi lapangan migas non konvensional melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 38 Tahun 2015, yang hingga saat ini tidak bisa menggaet investor.

“Kami apresiasi saat ini ada implementasi gross split. Yang kami ingin tekankan, tolak ukur pemain existing saat ini adalah perbandingan dengan apa yang dimilikinya saat ini. Jika memang tidak lebih baik, ya tidak diambil,” terang Sammy, Kamis (19/1).

Pelaku usaha hulu migas tidak mau terlalu optimistis dengan pemberlakuan kontrak bagi hasil produksi (Production Sharing Contract/PSC) gross split sebagai pengganti PSC cost recovery. Daripada terlalu yakin, pelaku usaha memilih untuk menunggu dampak dari perubahan rezim PSC tersebut.

Menurutnya, mengganti sistem PSC bukan satu-satunya cara dalam menggaet investasi hulu migas. Pemerintah, lanjutnya, seharusnya bisa memastikan bahwa tingkat keekonomian bisa lebih baik dibandingkan PSC cost recovery.

Memang, urusan penganggaran kegiatan operasional tidak menjadi ranah regulator hulu migas itu. Namun, pelaku usaha masih membutuhkan kejelasan mengenai persetujuan rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) dan rencana kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) melalui Work Program and Budget (WP&B).

Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah juga seharusnya menjabarkan secara rinci peran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) setelah gross split mulai diberlakukan.

Pasalnya, investor masih belum menemukan bukti bahwa proses perizinan bisa lebih mudah dan menghasilkan rentang waktu yang lebih sedikit antara eksplorasi dan produksi migas pertama.

“Kami tunggu bagaimana SKK Migas mengelola ini. Apakah benar nantinya proses lebih simpel dan time to production lebih pendek,” terangnya.

Sebelumnya, pemerintah sendiri berharap implementasi gross split bisa membuat rentang waktu antara eksplorasi dan produksi migas pertama bisa menjadi 12 atau 13 tahun, dari angka saat ini yakni 15 tahun.

Sebagai informasi, pemerintah akhirnya mengubah rezim PSC cost recovery menjadi gross split yang tercantum di dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017. Gross split sendiri adalah skema bagi hasil produksi migas, di mana split antara pemerintah dan KKKS dilakukan tepat setelah produksi migas bruto dihasilkan.

Di dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan split dasar bagi produksi minyak sebesar 57 persen bagi pemerintah dan 43 persen bagi KKKS. Sementara itu, split dasar bagi produksi gas terbilang 52 persen bagi negara dan 48 persen bagi KKKS.

Sistem ini berbeda dengan PSC cost recovery, di mana split antara pemerintah dan KKKS akan dilakukan setelah produksi bruto dikurangi produksi tertentu dari sebuah blok migas (First Tranche Petroleum/FTP) dan pemulihan biaya produksi migas yang dikeluarkan KKKS (cost recovery).

Selain itu, Sammy mengatakan bahwa bukti keberhasilan gross split ini nantinya juga bisa terlihat di dalam lelang Wilayah Kerja (WK) migas bulan Mei mendatang. Jika sistem ini gagal menarik investor, ia yakin pemerintah akan membuka diri dengan masukan lain dari dunia usaha.

“Time will tell. Nantinya bisa dilihat ketika penawaran WK migas baru di bulan Mei, apakah akan menggembirakan atau tidak,” jelas Sammy.

Pinta Pengusaha Terkait Penerapan Bagi Hasil Migas Gross Split | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

‎Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sammy Hamzah mengatakan, dalam pencarian kandungan migas khususnya unkonvensional membutuhkan teknologi dengan investasi tinggi, saat rezim bagi hasil cost recovery hal tersebut sulit dilakukan, karena keterbatasan negara mengganti biaya kegiatan operasi.

Pengusaha mengapresiasi upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola hulu minyak dan gas (migas) dengan ‎mengubah skema bagi hasil produksi migas dari cost recovery menjadi gross split.

“Kami apresiasi saat ini ada gross split,” kata Sammy, dalam sebuah diskusi di kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Hal tersebut, menurut dia, bisa terwujud melalui perubahan skema bagi hasil menjadi gross split, karena biaya seluruh operasi menjadi tanggungan kontraktor dan negara tidak lagi menggantinya.

Namun Sammy, mengingatkan agar konsep gross split yang ditawarkan pemerintah ke investor dapat menarik‎.

“Kami tunggu bagaimana SKK Migas kelola. Apakah benar yg dijanjikan proses lebih simple dan time to production lebih pendek. Kami mewanti-wanti pemerintah bahwa peran SKK Migas dijabarkan secara rinci‎,” tutur Sammy.

Selain itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) selaku pihak yang mewakili pemerintah berkontrak dengan kontraktor harus membuktikan pemberlakuan gross split dapat menyederhankan proses bisnis jadi sederhana.

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menyatakan, skema bagi hasil tersebut merupakan yang terbaik untuk diterapkan saat ini, ‎karena memberikan manfaat bagi negara dan kontraktor.

“Ini buatan manusia bukan buatan tuhan, akalau ada kekurang ada, tapi yakin ini yang terbaik,” dia menjelaskan.

Dia mengatakan, melalui proses skema bagi hasi gross split membuat poses bisnis menjadi transparan dan sederhana, karena kontraktor tidak lagi menegosiasikan proses ‎anggaran kegiatan operasi ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai Wakil pemerintah dalam kontrak hulu migas. ‎”Bisnis proses transparan dan simple itu bisa terjadi,” kata dia.

“Kalau nggak ada jaminan, kenapa mesti berubah? Berubah adalah usaha untuk jadi lebih baik,” tutup dia.

Arcandra menegaskan, perubahan mekanisme bagi hasil dari cost recovery menjadi gross split merupakan upaya pemerintah mengubah sistem hulu migas ke arah yang lebih baik.

Arcandra mengungkapkan, penerapan skema bagi hasil gross split akan mewujudkan cita-cita efisiensi, karena negara tidak lagi mengganti biaya kegiatan operasi hulu migas yang telah dikeluarkan kontraktor (cost recovery). Dari sisi kontraktor pun akan melakukan efisiensi untuk meminimalisir pengeluaran karena negara tidak lagi menanggungnya.

‎”Scaling dikatakan fit for all belum tentu, tapi ini terbaik. Kalau bisa saving proses procurment, cita-cita efisiensi,” tutur Arcandra.

Arcandra: Pakai Gross Split, Pengeluaran Kontraktor Migas Terukur | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, menjelaskan skema bagi hasil baru tersebut membuat negara tak lagi dibebani biaya dari cost recovery yang timbul akibat ketidakefisienan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama). Selain itu, lanjutnya, gross split akan mengubah perilaku pengeluaran atau spending behavior kontraktor.

“Ini otomatis akan mengubah spending behaviour kalau tidak ada penggantian dari negara. Kalau pakai uang sendiri, dia beli barang mahal dan berkualitas tinggi, dia akan mikir untuk membeli yang mahal,” jelas Arcandra di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Kontrak bagi produksi (Production Sharing Contract/PSC) Blok ONWJ yang diteken oleh SKK Migas dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ, jadi kontrak pertama yang ditandatangani di 2017. Kontrak blok yang berada di Laut Jawa tersebut juga jadi kontrak pertama yang menggunakan skema PSC gross split.

Menurut Arcandra, cost recovery tidak mendorong kontraktor melakukan efisiensi. Pasalnya, dengan pengeluaran yang diganti negara, kontraktor lebih cenderung untuk membeli item-item yang mahal dan tak bersusah payah mendapat barang dengan kualitas sama namun harga lebih murah.

“Anda kalau dibayarin, pasti pilih yang mana? Sama kayak air mineral, kalau dia dibayarin dia bisa saja belinya di hotel mewah, yang penting tempatnya nyaman, mendapatkan barangnya mudah. Kalau pakai uang sendiri, dia cari air mineral cari tempat paling murah, carinya dari pedagang kaki lima. Bahkan kalau perlu beli dari pabriknya,” ujar Archandra.

Dia mengilustrasikan, perilaku orang akan cenderung memilih tiket pesawat kelas eksekutif saat semua pengeluarannya diganti tempat kerjanya, namun orang tersebut akan lebih memilih mencari tiket kelas ekonomi, bahkan tiket pesawat promo, saat harus memakai uang dari kantongnya sendiri.

Rifanfinancindo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s