PT Rifan Financindo · Rifan Financindo · Rifanfinancindo

Jonan Pasrahkan Jumlah Setoran Wajib Freeport ke Sri Mulyani

 Freeport tidak bisa melanjutkan ekspor karena terhalang Peraturan Menteri ESDM | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyerahkan kebijakan fiskal terkait Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, kebijakan fiskal masuk ranah peraturan seperti Undang-Undang Perpajakan yang menjadi wewenang koleganya tersebut.

Diketahui, Freeport tidak bisa melanjutkan ekspor karena terhalang Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016, turunan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Perusahaan mendapat izin ekspor jika mengubah izin usaha Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK. ( Baca juga: PPU: Idealnya Cabai Rawit Merah Maksimal Rp 90.000/Kg )

“Nanti biar Menteri Keuangan lihat mana yang bisa menganut ketentuan yang lama dan yang tidak. Ini dominannya domain seperti Perda Pungutan,” ujar Jonan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (13/2).

Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariono sebelumnya menuturkan, pemerintah akan memberikan insetif kepada Freeport apabila ketentuan fiskal diubah menjadi prevailing.

Meski tak merinci insentif yang dimaksud, Bambang menuturkan itu akan berdampak ekonomis sama seperti ketentuan fiskal bersifat nail down

Karenanya, Freeport meminta perubahan status menjadi IUPK dengan kepastian fiskal mengikuti kontrak sebelumnya (nail down), bukan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku (prevailing).

Beleid itu membuat status KK Freeport gugur per 10 Februari dan resmi berganti menjadi IUPK yang berakhir hingga kontrak kadaluwarsa pada 2021.

Pemerintah Akan Berikan Freeport Insentif Fiskal | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), akan menentukan besaran fiskal tetap kepada PT Freeport Indonesia hingga habis masa kontraknya atau naildown.

Pemerintah seakan dibuat tunduk atas permintaan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Pemerintah akan menyiapkan insentif agar besaran fiskal Freeport menjadi naildown meskipun seharusnya prevailling.

Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Bambang Gatot. Ia mengatakan, meskipun status Kontrak Karya telah diubah menjadi Izin Usaha Khusus Pertambangan (IUPK), pemerintah tetap akan mengusahakan besaran atau kebijakan fiskal sama dengan rezim kontrak karya.

“Sesuai IUPK konsekeuensinya apa saja. Masalah nanti dia (Freeport) dapatkan seperti yang disampaikan tadi naildown ya kita upayakan. Jadi insentifnya diupayakan apa ada seperti itu,” kata Bambang di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, seperti yang diberitakan, Senin, 13 Februari 2017.

Sekadar informasi, PT Freeport Indonesia selalu meminta dua kepastian jika harus merubah status Kontrak Karya menjadi IUPK. Ia menginginkan ketika berubah status menjadi IUPK, jaminan hukum dan fiskal yang bersifat naildown tetap didapatkan.

Bambang menjelaskan, pemerintah akan melihat perkembangan ini kedepannya. Pemerintah akan mengambil jalan tengah berupa pemberian insentif atas permintaan Freeport atas jaminan kepastian fiskal.

“Masalah nanti ada yang disampaikan prevailing atau naildown kita lihat perkembangannya, bukan berarti ada atau tidak ya, tapi kita lihat perkembangannya,” ucap dia.

Rifan Financindo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s