PT Rifan Financindo · Rifan Financindo · Rifanfinancindo

Program PINA Dorong Percepatan Target Prioritas Pembangunan Nasional

Pembiayaan alternatif untuk proyek infrastruktur strategis nasional | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengadakan Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) di Istana Negara dengan disaksikan Presiden Joko Widodo.

“Program PINA didesain untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan modal besar yang dinilai baik secara ekonomi dan menguntungkan secara finansial,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2).

Baca: Jokowi Buka Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah

Acara ini merupakan titik awal keberhasilan PINA setelah Menteri PPN/Kepala Bappenas diberikan mandat oleh Presiden untuk menggalang sumber pembiayaan alternatif agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang mempunyai nilai komersial dan berdampak untuk meningkatkan perekonomian.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) secara bersama-sama memberikan pembiayaan investasi dalam bentuk ekuitas kepada PT Waskita Toll Road, yang saat ini memiliki konsesi untuk 15 ruas jalan tol. Adapun 8 ruas jalan tol berlokasi di Pulau Jawa dengan total panjang 408,41 kilometer, di mana 5 ruas diantaranya merupakan ruas Tol TransJawa dengan total panjang 305,27 kilometer. Pembebasan lahan untuk seluruh proyek ini rata-rata sudah mencapai 68 persen.

Dengan program PINA, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan kepada PT Waskita Toll Road untuk mencukupi kebutuhan porsi ekuitas tahap awal sebesar Rp 3,5 triliun. Proses fasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas yang telah sampai financial closing ini juga tidak terlepas dari dukungan yang diberikan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR. Kementerian PPN/Bappenas, sebagai motor penggerak dan fasilitator PINA, mendorong agar skema ini dapat menjadi alternatif pembiayaan di tengah keterbatasan keuangan negara.

Sementara itu, pembebasan lahan proyek-proyek ruas Tol TransJawa yang diharapkan fungsional pada Hari Raya Idul Fitri 2017 mendatang sudah mencapai 90 persen. Konstruksi jalan tol sudah mencapai rata-rata 40 persen dan untuk beberapa ruas sudah mencapai lebih dari 90 persen.

“Prioritas proyek yang dipilih untuk didanai dengan skema PINA memiliki empat kriteria, yakni mendukung percepatan target prioritas pembangunan nasional; memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia; memiliki kelayakan komersial dan memenuhi kriteria kesiapan (readiness criteria),” kata Menteri Bambang.

Dukungan finansial memegang peranan yang sangat krusial dalam percepatan pembangunan infrastruktur, dalam hal ini pembangunan jalan tol yang berperan untuk mengakselerasi pembangunan nasional dan memberi daya ungkit perekonomian.

Acara Financial Closing PINA ini diharapkan mampu menjadi pemicu keterlibatan lembaga pengelola dana-dana jangka panjang atas proyek-proyek infrastruktur strategis dan prioritas lainnya.

PINA dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang berasal dari penanam modal, dana kelolaan, perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lain, dan sumber pembiayaan lain yang sah.

Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan proyek PINA yang akan menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Jokowi Luncurkan Skema Pendanaan Program PINA | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo

Kepa‎la Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, skema PINA adalah salah satu cara Pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur secara masif. Di tengah minimnya dana yang dimiliki, maka skema-skema seperti PINA diharap bisa ikut serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata di setiap daerah.

“‎Kita ingin mendorong peran swasta serta dana-dana pensiun, sehingga pembiayaan infrastruktur tidak lagi tergantung APBN. Semangat tersebut telah kami implementasikan dengan mengembangkan fasilitasi terhadap PINA,” kata Bambang di Istana Negara, Jumat (17/2).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) meresmikan financial closing pembiayaan investasi non anggaran pemerintah (PINA) tahun 2017. Skema pembiayaan ini merupakan skema baru selain program public private patnership (PPP) maupu kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Program PINA, lanjut Bambang, didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang membutuhkan modal besar, tapi tetap dinilai baik secara komersial. Untuk dapat menjalankan proyek-proyek ini, BUMN dan swasta pengembang infrastruktur harus memiliki kecukupan modal minimum.

Bambang menjelaskan, Pemerintah saat ini mendorong partisipasi swasta, terutama dana-dana kelolaan jangka panjang seperti asuransi, dan dana pensiun untuk mencapai target-target pembangunan infrastruktur nasional. Pemanfaatan dana-dana tersebut untuk proyek-proyek infrastruktur bukan hanya menguntungkan, tetapi juga dapat menjadi salah satu alternatif investasi jangka panjang.

Program PINA telah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal sembilan ruas jalan tol senilai Rp 70 triliun, di mana lima diantaranya adalah Tol Trans Jawa. Pada pilot program PINA ini, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar Rp 3,5 triliun sehingga total ekuitas menjadi Rp 9,5 triliun dari kebutuhan Rp 16 triliun.

“Program PINA akan mendorong agar kekurangan ekuitas tersebut dapat dipenuhi di tahun ini atau awal tahun depan dengan mangajak berbagai institusi pengelola dana yang ada. Dengan demikian, target agar Tol Trans Jawa terhubung per akhir 2018 dapat terwujud. Untuk mengakselerasi pembangunan nasional dan juga memberi daya ungkit perekonomian,” papar Bambang.

Selama ini permodalan BUMN ditopang dan sangat tergantung kepada anggaran pemerintah melalui Penanaman Modal Negara (PMN). Ruang fiskal APBN saat ini semakin terbatas sehingga dibutuhkan sumber-sumber non-anggaran pemerintah dengan memanfaatkan dana kelolaan jangka panjang yang setengah menganggur seperti pada dana-dana pensiun dan asuransi baik dari dalam maupun luar negeri.

Pilot project ini bukanlah satu-satunya yang kami fasilitasi melalui PINA. Setelah Tol Trans Jawa, telah ada beberapa calon investee yang sedang dalam proses fasilitasi oleh Bappenas.

Rifanfinancindo

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s