PT Rifan Financindo · Rifan Financindo · Rifanfinancindo

Jawab Sindiran Jokowi soal SPJ, Sri Mulyani: Sekarang Cuma 2 Laporan!

Sebelumnya laporan SPj sebanyak 44 laporan | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang

Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal lantaran 70% Pegawai Negeri Sipil (PNS) sibuk mengurus laporan surat pertanggungjawaban (SPJ). Jokowi pun menyindir agar Kementerian dan Lembaga (K/L) bisa mengubah rezim akuntansi dan pelaporan keuangan di Indonesia agar tidak ribet.

Setahun cuma 12 bulan, kok 44 laporan. Jadi hanya 2 laporan saja. Saya minta pengguna anggaran terus kritisi kami, saya minta Kemenkeu untuk terbuka terhadap ide dan kritik,” kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Selasa (28/2/2017).

Menjawab sindiran tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kalau saat ini Laporan SPJ sudah berkurang banyak. Dia pun mengurangi jumlah laporan dari sebelumnya 44 laporan menjadi hanya tinggal dua laporan.

Selain SPJ, Sri Mulyani juga memangkas jumlah petunjuk teknis (juknis) dari sebelumnya berjumlah 307 buah menjadi hanya tinggal 85 buah.

“Menurut saya sih seharusnya turun lagi jadi 30, kalau Pak Presiden bilang ‘jadi 2 saja’ Saya bilang ’30 saja’,” tandasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini bercerita, keluhan Jokowi tentang SPJ ini muncul setelah tiga Minggu dia menjabat sebagai Menkeu.

“Baru tiga Minggu saya dia bilang ‘Bu Sri itu LPJ (SPJ) membebani’ Saya kira itu laporan dinas, saya baru tahu kalau itu laporan pertanggungjawaban. Pak Presiden ingin ada simplikasi, laporan yang baik enggak harus complicated,” imbuh dia.

Kementerian dan Lembaga Kena Sindir Sri Mulyani | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyindir kementerian dan lembaga yang asal dalam membuat rencana pengunaan anggaran 2016 lalu.

“Waktu bikin perecanaan, memangnya waktu itu mikirnya seperti apa?,” tanya Sri Mulyani saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanan Anggaran 2017 di Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Akibatnya, saat ia masuk ke kabinet pada pertengahan tahun lalu, pekerjaan rumah yang terpaksa ia lakukan adapah merevisi kembali Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian dan lembaga.

“Apakah sengaja asal jalan dulu (anggaran), lalu buat aja yang bagus-bagus supaya Kemenkeu dan Bappenas setuju lalu direvisi seenaknya?,” sambung perempuan yang kerap disapa Ani itu.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak ingin kejadian serupa terjadi pada tahun ini. Ia meminta kementerian dan lembaga lebih cermat membuat perencanaan anggaran.

“Perencanaan yang konsisten pada tujuan pembangunan nasional sangat penting, jadi jangan asal buat perencanaan,” ujarnya.

Ia mengingatkan, perencanaan anggaran merupakan hal penting yang harus diperhatikan secara detail oleh kementerian dan lembaga. Sebab tanpa perencanaan yang baik, tujuan penggunaan anggaran justru bisa tidak tercapai.

Ia berharap, dengan perencanaan dan penggunaan anggaran yang cermat, belanja sebesar itu mampu menggerakan ekonomi nasional lebih maksimal.

Tahun ini, anggaran belanja pemerintah mencapai Rp 2080 triliun. Sekitar Rp 1.500 triliun merupakan belanja pemerintah pusat dan daerah.

Cerita Sri Mulyani Ditelepon Jokowi Hingga Sukses Pangkas LPJ | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengkritik pengurusan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di Kementerian/Lembaga. Jokowi menilai, PNS lebih sibuk mengurus LPJ, bahkan sampai 44 laporan.

Sri Mulyani mengaku, pada saat mendapat telepon langsung baru menjabat selama 3 minggu sebagai Menteri Keuangan. LPJ dianggap membebani, lantaran PNS harus rela kerja hingga malam hari hanya untuk menyelesaikan.

“Tahun lalu, Pak Presiden katakan bahwa beliau melihat banyak inefisiensi dan kompleksitas perencanaan anggaran dengan banyaknya LPJ,” kata Sri Mulyani saat membuka Rakornas Pelaksanaan Anggaran K/L 2017 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

“Baru tiga minggu dan ditelepon saya, dibilang, Bu Sri Mulyani itu LPJ membebani. Saya kira itu laporan dinas, saya baru tahu kalau itu laporan pertanggungjawaban,” tutur Sri Mulyani.

Dengan instruksi dari Presiden Jokowi, Sri Mulyani mengungkapkan, sampai saat ini telah berhasil mengurangi jumlah laporan yang semula berjumlah 44 LPJ, menjadi hanya 2 LPJ. Begitu juga dengan petunjuk teknis yang semula berjumlah 307 menjadi 85.

“Saya minta pengguna anggaran terus kritisi kami, saya minta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk terbuka terhadap ide dan kritik. Juknis (petunjuk teknis) ada 307 sekarang sudah jadi 85,” jelasnya.

Di era teknologi informasi sekarang ini, menurut Sri Mulyani, Presiden Jokowi ingin adanya simplikasi pada pengurusan dan penggunaan anggaran di sisi pertanggung jawaban.

Baca: Sri Mulyani: 4-6 Persen Anggaran K/L Mubazir Tiap Tahun

Sri Mulyani menyebutkan, APBN 2017 telah ditetapkan belanja negara sebesar Rp 2.080,5 triliun. Kementerian /Lemabaga sebagai pengguna anggaran belanja berperan penting dalam optimalisasi anggaran belanja terutama untuk peningkatan sarana infrastruktur dan kesejahteraan sosial serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Apalagi, kata Sri Mulyani, rapat koordinasi ini dilakukan untuk menyamakan persepsi seluruh kementerian/lembaga (K/L) dalam mengelola keuangan negara dari sisi belanja negara.

“Rakornas ini sudah dilaksanakan sejak tahun dan spending review 2013, rakornas dilakukan untuk mengenali betapa pentingnya peran K/L dalam mengelola keuangan negara dari sisi belanja negara,” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi nasional pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2017, Sri Mulyani juga meminta kepada seluruh K/L untuk mengoptimalisasi anggaran belanja yang telah dialokasikan.

Lanjut Sri Mulyani, pelaksanaan rakornas juga didasari pemikiran bagaimana semakin pentingnya peranan K/L dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan program strategis nasional.

“Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada K/L yang memiliki komitmen dan membuktikan dalam menggunakan anggaran negara, bukan untuk kepentingan k/L tetapi untuk masyarkat, diharapkan komitmen terus kuat, untuk keadilan dan kemakmuran,” tandasnya

Selain itu, rakornas juga dapat mengevaluasi berbagai kendala yang menghambat kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2016, antara lain pelaksanaan kegiatan yang tidak terencana dengan baik dan menumpuk diakhir tahun, ketidaktepatan waktu penyelesaian tagihan kepada negara, dan penyampaian data kontrak ke KPPN.

Optimalisasi belanja negara, kata Sri Mulyani, diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan multiplier effect perekonomian, khususnya bagi masyarakat. Apalagi,

“Oleh karena itu, rakornas ini untuk menyamakan pesepsi dan memastikan pelaksankan anggaran bisa berjalan selancar mungkin dengan tata kelola yang baik,” tambahnya.

PT Rifan Financindo

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s