PT Rifan Financindo · Rifan Financindo · Rifanfinancindo

Seekor Sapi Yang Bernama Freeport

Penerimaan negara dari Freeport Kalah dibanding cukai Sampoerna | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC

Apa yang dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan saat menjawab pertanyaan aktivis Senat Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) soal Freeport pada Selasa (21/2), memang lucu dan sarkastis.

Kalimat kontroversial yang dilontarkan Jonan itu merujuk dari besaran retribusi Freeport terhadap penerimaan negara, dan nilai kapitalisasi Freeport-McMoRan Inc, induk PT Freeport Indonesia.

“Dulu, saat saya awal masuk ke Kementerian ESDM, saya pikir Freeport itu sebesar gajah, tapi ternyata hanya sebesar sapi.”

Penerimaan negara dari Freeport tahun 2016 tercatat sekitar Rp8 triliun. Jumlah itu berasal dari royalti, pajak, dan bea keluar. Sebanyak Rp1,23 triliun, atau 15,37 persen merupakan penerimaan dari bea keluar.

Jumlah penerimaan dari Freeport tersebut masih kalah dibandingkan dengan setoran cukai perusahaan rokok, PT H.M. Sampoerna Tbk yang mencapai Rp29 triliun hanya dalam sembilan bulan awal tahun lalu.

Baca: Pekerja Freeport Hanya Diberikan Upah Setara UMR?

Nilai kapitalisasi pasar adalah nilai sebuah perusahaan berdasarkan perhitungan harga pasar saham dikalikan dengan jumlah saham yang beredar.

Sementara, nilai kapitalisasi pasar Freeport-McMoRan Inc di New York Stock Exchange (NYSE) tercatat sebesar US$18,4 miliar atau setara Rp244,72 triliun per akhir pekan lalu.

Jadi, pernyataan Jonan benar. Jika dibandingkan dengan Sampoerna menggunakan analogi gajah, maka Freeport memang sebesar sapi.

Namun, Freeport bisa jadi adalah sapi yang istimewa sejak masuk ke Papua dan ‘merumput’ cadangan tembaga dan emas Indonesia.

Posisi itu masih di bawah PT Bank Mandiri Tbk yang bernilai Rp258 triliun, perusahaan terbesar ketujuh di lantai bursa Indonesia. Sementara posisi puncak di Indonesia masih ditempati oleh Sampoerna dengan nilai Rp452 triliun.

Bagaimana tidak? Keleluasaan Freeport untuk ‘merumput’ tak lepas dari terbitnya Undang-Undang (UU) Penanaman Modal Asing yang syarat kontroversi.

Lebih nyentriknya lagi, setelah UU Penanaman Modal Asing, Freeport yang berasal dari Negeri Paman Sam menjadi perusahaan pertama yang menggunakan aturan tersebut untuk bisa menancapkan kukunya di gunung emas Papua. Waktu itu, namanya masih Freeport Sulphur Incorporated.

UU ini sangat nyentrik karena diterbitkan oleh Presiden Soeharto pada 1967, tak lama setelah Soekarno lengser akibat Surat Perintah 11 Maret (Super Semar). Intinya, Super Semar adalah tiket Soeharto untuk menjadi penguasa Indonesia saat itu.

Hasilnya, Irian Barat akhirnya diserahkan kepada Indonesia melalui badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang disebut United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Namun, penyerahan tersebut masih harus melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Padahal, pada 1967, status Irian Barat -yang terakhir kali diganti nama menjadi Papua oleh mantan Presiden Abdurahman Wahid- masih belum jelas. Pada 1962, status Irian Barat sempat dirundingkan oleh Indonesia dan Belanda melalui New York Agreement, yang tentu saja, difasilitasi oleh AS.

Pepera yang notabene menentukan status Irian Barat, baru dilaksanakan pada 1969. Padahal, Freeport sudah nongkrong di sana pada 1967 melalui UU Penanaman Modal. Dalam Pepera, rezim Soeharto memilih 1.026 orang sebagai perwakilan untuk menyatakan mufakat bergabung dengan Indonesia.

Oleh karena itu, Pepera yang dalam bahasa PBB disebut sebagai ‘Act of Free Choice’, kini sering diplesetkan menjadi ‘Act of No Choice’.

Hal itulah yang membikin Freeport menjadi sapi istimewa.

Perubahan Rezim

Sayangnya bagi Freeport, kini rezim telah berganti. Ia tak selamanya jadi sapi istimewa. Orde Baru telah ditumbangkan oleh Gerakan Reformasi 1998. Saat ini Freeport harus berhadapan dengan Pemerintah Indonesia yang dikomando seorang Joko Widodo.

Apes bagi Freeport, gertakannya terhadap Pemerintah Indonesia malah membikin investor khawatir. Harga sahamnya terus melemah. Jika Freeport diibaratkan sapi, maka sahamnya adalah ‘daging’ yang punya harga di pasaran.

Jokowi bersiap untuk menghadapi gertakan Freeport yang mengancam membawa masalah soal izin usaha dan ekspor mineral ke badan arbitrase internasional. Freeport bahkan memberi ultimatum 120 hari kepada Pemerintah Indonesia.

Tak hanya itu, Deutsche Bank juga memotong target harga ‘daging’ yang memiliki kode FCX ini, dari US$14 per potong, menjadi US$12,5 per potong.

Dalam beberapa bulan ke depan sesuai gertakan ultimatum, jika kisruh ini makin panas, maka kita mungkin bakal melihat kembali penurunan harga ‘daging’ Freeport di pasar modal AS.

Sejak awal bulan ini, harga ‘daging’ Freeport telah merosot 20,42 persen, dari US$16,65 per potong, menjadi US$13,25 per potong pada Jumat (24/2).

Bahkan, lembaga keuangan asal Jerman, Deutsche Bank, memangkas rating ‘daging’ Freeport, dari “tahan” menjadi “jual”. Istilahnya, ‘daging’ Freeport lebih baik dijual saja ketimbang disimpan.

Freeport Ancam ke Arbitrase, Ini Kata Perhimpunan Advokat Indonesia | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC

Presiden Direktur Freeport McMoran Inc Richard C Adkerson sebelumnya secara tegas mengatakan, akan membawa kisruh PT Freeport Indonesia (PT FI) dengan pemerintah Indonesia ke arbitrase jika tak kunjung menemukan kata sepakat terkait peralihan dan penerapan status kontrak karya.

“Kami merasakan ada penekanan oleh Freeport kepada pemerintah, dengan ada ancaman membawa ke arbitrase,” ujar Otto di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (27/2/2017).

Pernyataan bos besar Freeport tersebut pun menuai beragam tanggapan, salah satunya dari Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan usai bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Menurut mantan Pengacara Jessica Wongso ini, semestinya PT FI patuh terhadap peraturan yang dibuat pemerintah terkait perubahan status kontrak karya yang ditujukan ke PT FI.

Artinya, setiap perubahan peraturan yang diterbitkan pemerintah, PT FI harus mematuhinya, karena tambang yang mereka manfaatkan sumber daya alamnya berasal dari tanah air yang pengawasannya dilakukan secara langsung oleh pemerintah.

“Kami melihat di dalam perjanjian itu sendiri sebenarnya kan di dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Freeport harus mengikuti peraturan dari pemerintah dari waktu ke waktu,” tutur Otto.

Lebih jauh, pihaknya pun berencana menganalisa secara rinci isi perjanjian-perjanjian kontrak karya antara pemerintah dengan Freeport Indonesia agar terjadi kesepahaman dan tidak ada yang merugikan antara pihak Freeport dengan pemerintah.

“Bicara soal perjanjian, kami sedang menganalisis apakah Freeport yang sebenarnya melakukan breach of contract dengan adanya pelanggaran tersebut, antara lain lingkungan hidup dan sebagainya. Ini kami sedang teliti, dugaan ini akan kami buktikan dulu. Kalau ini strong sekali, kami akan lakukan upaya hukum,” pungkasnya.

Menurut Otto, meskipun perjanjian itu ada maka pemerintah itu kalau membuat aturan baru maka mereka harus mengikutnya. Jadi jangan dianggap aturan yang dibuat pemerintah itu sebagai pelanggaran terhadap kontrak.

“Karena ada ketentuan mengatakan bahwa itu harus diikuti. Apalagi ini menyangkut SDA, bumi dan air kan dikuasai negara. Jadi saya kira tidak bisa dikatakan adanya PP ini melanggar perjanjian yang sudah ada,” terangnya.

Freeport Harus Bangun Smelter Jika Keberatan Kontrak Baru di IUPK | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan bahwa PT Freeport Indonesia akan kembali berstatus Kontrak Karya (KK) jika keberatan dengan kontrak baru di Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Akibatnya, Freeport tidak bisa ekspor kecuali mineral dan tembaga sudah dimurnikan.

Jonan mengaku, Kementerian ESDM tidak menutup pintu bagi perusahaan tambang, termasuk Freeport yang mengajukan perpanjangan izin‎ ekspor dengan syarat mengubah status dari KK menjadi IUPK.

Perihal peraturan yang terkait dengan kementerian lain, eks Menteri Perhubungan ini siap menjembatinya.

‎”Kalau mau nego saya jembatani, tapi kan kewenangan tetap di kementerian keuangan dan BKPM,” tandas Jonan.

“Kita tidak mewajibkan KK jadi IUPK. Tidak apa kalau mau tetap KK, terserah. Konsekuensinya sudah harus membangun smelter sekarang. Itu ada di perjanjian kok,” ucap Menteri Jonan beberapa waktu lalu ketika sedang di Papua.

“Perpanjangan saya kasih kok kalau mengajukan, itu kan sesuai peraturan. Komitmennya 5 tahun bangun smelter, saya kasih izin ekspor, tapi harus diubah jadi IUPK. Tantangannya diubah jadi IUPK apakah semua persyaratan bisa diadopsi di IUPK, itu banyak Kementerian, terutama pajak dan itu di luar wewenang saya,” ucap dia.

Rifan Financindo

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s