PT Rifan Financindo · Rifan Financindo · Rifanfinancindo

Sri Mulyani: Perangi Kemiskinan Bukan Soal Ada Uang Atau Tidak

Anggaran pemerintah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan | PT Rifan Financindo Berjangka

PT Rifan Financindo Berjangka

Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, memerangi kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia bukan dilihat dari ada uang atau tidak. Melainkan ada tidaknya keinginan dari pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

“Kita semua baik di pusat dan daerah, kemampuan kita untuk memerangi persoalan kemiskinan dan kesenjangan bukan hanya masalah ada atau tidaknya uang, bahkan uang kita sekarang makin banyak,” kata Sri Mulyani di Auditorium Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Hal tersebut diungkapkannya di hadapan para kepala daerah yang mengikuti acara Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017 dan Knowledge Sharing Keberhasilan Kepala Daerah.

Baca: Sri Mulyani Populer di Twitter, Kenapa?

Pemerintah, kata Sri Mulyani, telah menjaga perekonomian negara dengan banyak upaya agar defisit tidak melebihi target. Pada 2016, perekonomian Indonesia penuh dihadapi ketidakpastian global yang memberikan dampak pada laju pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, pemerintah rela memangkas anggaran di 2016 sebagai upaya menjaga perekonomian nasional.

Pada 2016, anggaran dana desa sebesar Rp 46,9 triliun dan ditingkatkan pada tahun ini menjadi Rp 60 triliun. Dana ini, kata Sri Mulyani, bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan ekonomi di desa.

Untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan, pemerintah pusat juga mengalokasikan dana desa, kata Sri Mulyani sebagai upaya pemerintah membangun infrastruktur dasar yang sifatnya memberikan fasilitas dasar ke masyarakat, seperti infrastruktur jalan, air minum, sanitasi, jembatan, hingga Mandi Cuci Kakus (MCK).

Sri Mulyani menyebutkan, anggaran pemerintah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, pada APBN 2017 yang nilai belanjanya sebesar Rp 2.080 triliun, sekitar Rp 764 triliun dialokasikan ke daerah dalam bentuk DAU, DAK, DBH dan dana desa. APBN memiliki peran yang luar biasa penting sebagai instrumen meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui fungsi alokasi, memperbaiki kesenjangan melalui fungsi distribusi, dan APBN menjadi instrumen yang sangat penting ketika ekonomi mengalami gejolak melalui fungsi stabilisasi.

Namun sama seperti alat, kata Sri Mulyani, APBN merupakan alat instrumen kebijakan yang mana instrumen ini akan mampu berjalan efektif apabila dia kredibel dan memiliki kekuatan yang penuh. Oleh karena itu, APBN harus terus dijaga supaya kredibel dan memiliki kemampuan bertahan dalam kondisi apapun. Karena begitu instrumennya bermasalah, maka solusi yang harusnya disampaikan tidak akan terjadi, atau bahkan APBN bisa menjadi menambah masalah ekonomi.

Hal itu, kata Sri Mulyani, karena Indonesia krisis manajemen dan kepemimpinan, di mana tidak mampu mengelola dengan baik APBN sebagai instrumen menyamaratakan perekonomian.

“Saya mohon bersama kita tanggung jawab kepada masyarakat, memang kelihatannya belanja gampang, tapi ternyata tidak gampang. Belanja ngawur gampang, tapi belanja yang benar-benar baik memerlukan kemampuan perencanaan yang baik, tata kelola bidding process yang baik dan monitoring serta evaluasi,” tandasnya.

Hanya saja, dengan guyuran dana dan upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan di daerah masih belum maksimal.

“Jadi persoalannya adalah kemampuan kita mengelola resource untuk memerangi kemiskinan, sudah punya uang, ada masalah enggak bisa menyelesaikan, itu berarti kualitas kita tidak baik,” tambahnya.

Menurut dia, persoalan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ini sudah terjadi pada saat 10 tahun yang lalu saat menjadi menteri keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, hasilnya saat ini masih belum terasa besar.

Oleh karena itu, Mantan Direktur Bank Dunia ini mengimbau kepada pemerintah pusat dan daerah untuk sama-sama memerangi persoalan kemiskinan dan kesenjangan bukan lagi dari ada uang atau tidak. Akan tetapi, harus diikuti dengan peningkatan indeks kualitas manusianya atau perbaikan kualitas SDM.

Ini Strategi Sri Mulyani Kurangi Kemiskinan di Daerah | PT Rifan Financindo Berjangka

PT Rifan Financindo Berjangka

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati punya cara untuk dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia. Ia menilai, dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat belum optimal dalam mengurangi jumlah penduduk miskin.

“Kita lihat apa penyebabnya, satu, dari pemerintah daerah, dengan uang yang banyak ini tidak selalu bisa diterjemahkan menjadi program yang benar-benar bersentuhan dengan masyarakat,” sambungnya.

“Kalau dilihat dari data yang ada, jumlah transfer yang meningkat tidak disertai dengan penurunan dari jumlah penduduk miskin,” ungkap Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi anggaran dana desa sebesar Rp 60 triliun dengan bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

“Kita kerja sama dengan Menteri Pedesaan, kita menggunakan berbagai akselerasi untuk meningkatkan apa yang dinamakan pendamping agar dana desanya itu tidak waste,” tuturnya

Selain itu, ia mengatakan, pihaknya juga bakal melakukan berbagai pendekatan yang berbeda untuk setiap daerah. Sebab, kata dia, setiap daerah memiliki situasi yang spesifik, baik dilihat dari letak geografisnya, atau tingkat kapasitas penduduknya yang sedikit, mau pun jenis aktivitas penduduknya.

“Pesan saya adalah bahwa kita sudah meningkatkan transfer melalui berbagai macam channel, mulai dari provinsi, kabupaten, desa melalui DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusys), DBH (Dana Bagi Hasil), maka kita harus lihat apakah ini permasalahan instrumen atau persoalan kapasitas, atau government, atau tata kelola,” kata dia.

Sri Mulyani Ungkap Ada Kesia-siaan dari Utang yang Ditarik Pemerintah | PT Rifan Financindo Berjangka

PT Rifan Financindo Berjangka

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melihat ada tren bagus penggunaan anggaran pemerintah daerah, terutama belanja pegawai yang relatif menurun dan belanja modal infrastruktur membaik.

“Bayangkan kita punya silpa Rp 85 triliun, ini kira-kira apa sih masalah dari silpa ini?” ujar Menkeu saat membuka sosialisasi Transfer Daerah dan Dana Desa di Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Namun, di sisi lain, dia masih melihat adanya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang jumlahnya mencapai Rp 85 triliun. Anggaran itu seharusnya bisa terserap untuk pembiayaan pembangunan.

Defisit APBN terjadi lantaran belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, lebih besar dari pendapatan pemerintah itu sendiri. Bila tidak menambalnya, maka defisit anggaran bisa melebihi batas 3 persen yang tertuang di dalam UU APBN.

Namun, setelah menambah utang, anggaran justru tidak bisa diserap secara penuh oleh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Padahal, ucap Ani, ada utang dan ada bunga.

Padahal, pemerintah pusat sudah berutang hingga Rp 300 triliun pada 2016. Utang itu terpaksa diambil untuk menutupi defisit anggaran di APBN 2016.

Berdasarkan realisasi, defisit anggaran 2016 mencapai Rp 307,7 triliun atau 2,46 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit anggaran itu terjadi karena pendapatan negara hanya Rp 1.551,8 triliun.

Oleh karena itu, dia meminta kepada pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bisa menyerap anggaran dengan baik untuk kepentingan rakyat.

Berdasarkan realisasi, defisit anggaran 2016 mencapai Rp 307,7 triliun atau 2,46 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit anggaran itu terjadi karena pendapatan negara hanya Rp 1.551,8 triliun.

Selain itu, masih lemahnya harga komoditas dan belum optimalnya penerimaan perpajakan juga menjadi penyebab yang memengaruhi minimnya pendapatan negara. Namun, realisasi defisit anggaran tahun 2016 lebih kecil dari 2015 yang mencapai Rp 318,5 triliun atau 2,8 persen dari PDB.

Sementara itu, belanja negara sepanjang 2016 mencapai Rp 1.859 triliun. Masih minimnya pendapatan negara pada 2016 tidak terlepas dari rendahnya pertumbuhan ekonomi yang hanya 5 persen, lebih rendah dari asumsi APBN-P 2016 yang mencapai 5,2 persen.

Rifanfinancindo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s