PT Rifan Financindo · Rifan Financindo · Rifanfinancindo

OJK Cabut Izin Usaha BPR Nusa Galang Makmur

LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi | PT Rifan Financindo Berjangka

PT Rifan Financindo Berjangka

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Dewan Komisioner Nomor: 8/KDK.03/2017 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Nusa Galang Makmur, telah mencabut izin usaha PT BPR Nusa Galang Makmur yang berlokasi di Jl Perintis Kemerdekaan No 88, Galang, Deli Serdang, Sumatera Utara, terhitung sejak 7 Maret 2017.

Dalam keterangan resmi LPS, terkait pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Nusa Galang Makmur, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar.

Dengan dikeluarkannya KDK pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

Baca: BI: Transaksi Hedging ULN Swasta Wajib di Dalam Negeri

Sementara itu, dalam rangka likuidasi PT BPR Nusa Galang Makmur, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.

Rekonsiliasi dan verifikasi akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

LPS mengimbau, nasabah PT BPR Nusa Galang Makmur tetap tenang dan tidak terprovokasi melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT BPR Nusa Galang Makmur. LPS juga berharap karyawan PT BPR Nusa Galang Makmur tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut.

Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses likuidasi PT BPR Nusa Galang Makmur akan diselesaikan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk LPS. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PT BPR Nusa Galang Makmur tersebut akan dilakukan oleh LPS.

LPS sebagai RUPS PT BPR Nusa Galang Makmur akan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. membubarkan badan hukum bank;
2. membentuk tim likuidasi;
3. menetapkan status bank sebagai ”Bank Dalam Likuidasi”; dan
4. menonaktifkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.

OJK cabut izin BPR di Medan | PT Rifan Financindo Berjangka

PT Rifan Financindo Berjangka

Lukdir Gultom, Kepala Kantor Regional 5, Sumatera Bagian Utara OJK pada laporannya menyampaikan, BPR Nusa Galang Makmur terlebih dahulu ditetapkan statusnya sebagai BPR dalam pengawasan khusus oleh OJK pada tanggal 19 Agustus 2016, karena rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) kurang dari 4%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mencabut izin Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kali ini, OJK menutup izin usaha PT BPR Nusa Galang Makmur yang berada di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Keputusan ini tertuang pada KDK Nomor 8/KDK.03/2017 tanggal 7 Maret 2017.

Untuk itu, OJK telah meminta BPR Nusa Galang Makmur untuk melakukan langkah-langkah (action plan) penyehatan agar rasio KPMM/CAR menjadi paling kurang 4% dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan status dalam pengawasan khususyaitu 19 Agustus 2016.

Penetapan status bank dalam pengawasan khusus disebabkan pengelolaan PT BPR Nusa Galang Makmur yang tidak memperhatikan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta diperburuk dengan penurunan Cash Ratio (CR). “Sehingga, saat ini BPR tidak dapat memenuhi standar kinerja keuangan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya, kemarin.

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Nusa Galang Makmur, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Samsu Adi Nugroho, Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada laporannya, dengan dikeluarkannya pencabutan izin usaha tersebut, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang.

Lanjutnya, dengan upaya-upaya penyehatan yang dilakukan oleh Pemegang Saham/Manajemen BPR sampai dengan berakhirnya batas waktu yang ditentukan tidak dapat memperbaiki kondisi BPR untuk memenuhi kriteria keluar dari status bank dalam pengawasan khusus yang harus memiliki rasio KPMM/CAR paling kurang 4% disertai dengan pernyataan ketidaksanggupan dari pemegang saham dalam menyehatkan BPR.

OJK Cabut Izin Usaha BPR di Sumut, Nasabah Diimbau Tetap Tenang | PT Rifan Financindo Berjangka

PT Rifan Financindo Berjangka

Kepala Kantor Regional 5, Sumatera Bagian Utara OJK, Lukdir Gultom menjelaskan, sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, BPR ini telah ditetapkan statusnya sebagai BPR Dalam Pengawasan Khusus (DPK) oleh OJK sejak tanggal 19 Agustus 2016 dikarenakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau Capital Adequacy Ratio (CAR) kurang dari 4 persen.

“Penetapan status bank dalam pengawasan khusus disebabkan pengelolaan yang tidak memperhatikan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta diperburuk dengan penurunan Cash Ratio (CR), yang menyebabkan hingga saat ini BPR tidak dapat memenuhi standar kinerja keuangan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/3/2017).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) cabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Galang Makmur, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No.88 Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terhitung 7 Maret 2017.

Pencabutan ini sesuai hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Maret 2017 dan telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 8/KDK.03/2017 tanggal 7 Maret 2017.

Atas hal tersebut, BPR Nusa Galang Makmur telah diminta untuk melakukan langkah-langkah (action plan) penyehatan agar rasio KPMM/CAR menjadi paling kurang 4 persen dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan status DPK yaitu 19 Agustus 2016.

Dengan pencabutan izin usaha PT BPR Nusa Galang Makmur, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Namun demikian, upaya-upaya penyehatan yang dilakukan oleh Pemegang Saham/Manajemen BPR sampai dengan berakhirnya batas waktu yang ditentukan tidak dapat memperbaiki kondisi BPR untuk memenuhi kriteria keluar dari status bank dalam pengawasan khusus yang harus memiliki rasio KPMM/CAR paling kurang 4 persen disertai dengan pernyataan ketidaksanggupan dari pemegang saham dalam menyehatkan BPR.

PT Rifan Financindo

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s