PT Rifan Financindo · Rifan Financindo · Rifanfinancindo

Begini Modus Selundupan Tekstil yang Buat Kesal Sri Mulyani

pt rifan financindo berjangka kantor pusat kota jakarta selatan, daerah khusus ibukota jakarta

DJBC menggagalkan penyelundupan barang tekstil yang seharusnya diekspor ke luar negeri | pt rifan financindo berjangka kantor pusat kota jakarta selatan, daerah khusus ibukota jakarta

“Pemerintah mendukung seluruh pelaku ekonomi agar betul-betul kompetitif di pasar Internasional, tapi ada perusahaan yang salah gunakan fasilitas itu untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan itu dengan mengambil uang negara,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Halaman Gedung Sutikno Slamet Kementerian Keuanga, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan telah berhasil menggagalkan penyelundupan barang tekstil yang seharusnya diekspor ke luar negeri.

Sri Mulyani tampak kesal. Bukan hanya karena berpotensi dirugikan sampai dengan Rp 118 miliar. Akan tetapi modus yang digunakan adalah dengan memanfaatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Eksor (KITE).

Produk-produk tekstil selundupan yang berhasil digagalkan DJBC adalah ekspor barang dalam PEB 4.038 role kain. Di mana, berdasarkan analisis inteliten Bea Cukai bekerja sama dengan PPATK, Ditjen Pajak, Irjen Kementerian Keuangan dan Kepolisian, PT SPL yang berlokasi di Bandung ini kedapatan hanya melakukan ekspor 583 roll kain.

Di mana, awalnya mengimpor bahan baku untuk dijadikan produk jadi, namun ketika sudah berupa produk jadi perusahaan yang bersangkutan malah menjualnya di dalam negeri dan hanya sebagian yang diekspor.

Modus yang memanfaatkan fasilitas ini juga dilakukan oleh perusahaan yang melakukan penyelundupan berupa curtain atau gorden, dan juga tempat produksi tekstil (TPT).

Fasilitas KITE merupakan berupa pemberian pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dan/atau cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuang ekspor.

Untuk modus TPT dilakukan oleh PT WS yang berlokasi di Bogor. Modus perusahaan ini membawa produk pakaian yang seharusnya untuk ekspor, namun kedapatan dibongkar di tengah jalan.

Guna memberantas tindakan tersebut, Sri Mulyani menginstruksikan kepada DJBC, Ditjen Pajak, untuk bekerja sama dengan Bakamla, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kepolisian.

“Kita instruksikan sesuai arahan presiden, agar melakukan pencegahan dan melindungi industri nasional,” tukasnya.

Untuk yang penyelundupan gorden dan kain, kata Sri Mulyani, modusnya mengurangi barang muatan dan menggantikan barang dengan plastik yang diisi oleh air yang kemudian dibungkus kembali dengan kain dan karton. Sehingga produksi berkurang namun berat muatan ekspor tetap sesuai. Praktik ini dilakukan oleh PT LHD yang merupakan perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat (KB) yang berada di wilayah Bandung. Khusus selundupan gorden nilainya Rp 7 miliar.

“Tindakan tadi ini kemudian dia isi dengan banyak sekali plastik berisi air. Kalau secara berat sepertinya sesuai dengan deskripsi roll kain,” tambahnya.

Sinergi Bea Cukai, Polri, PPATK, Ditjen Pajak Dan Itjen Kemenkeu Bongkar Penyelundupan Tekstil | pt rifan financindo berjangka kantor pusat kota jakarta selatan, daerah khusus ibukota jakarta

Pada konferensi pers yang digelar Rabu (03/05/2017), Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pelanggaran ekspor yang berhasil ditindak tidak hanya berupa pemberitahuan yang tidak benar pada dokumen PEB, namun juga berupa pembongkaran atau penimbunan barang tidak pada tempat yang ditentukan, seperti yang dilakukan PT WS, yang berlokasi di Bogor. Pada Sabtu (25/03/2017), petugas Bea Cukai berhasil menggagalkan laju lima unit truk milik PT WS yang mengangkut barang tekstil dan produk tekstil (TPT) dari KB, yang seharusnya ditujukan untuk diekspor, namun malah dibongkar di Pondok Gede, Bekasi. Atas penindakan ini, perusahaan dijerat Pasal 102A huruf d UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 karena membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin Kepala Kantor Pabean jo. Pasal 55 KUHP. Salah seorang tersangka berinisial KH turut diamankan oleh petugas.

Dijelaskan Sri Mulyani, penindakan terhadap TPT ilegal tidak henti-hentinya digencarkan. Hal ini merupakan rangkaian penindakan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Jokowi kepada Kementerian Keuangan, Bakamla, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kepolisian untuk mencegah dan memberantas praktik penyelundupan pakaian bekas serta ekspor dan impor TPT ilegal yang masih terjadi, dimana sebelumnya pada Jumat (2/10/2015), Bea Cukai Tanjung Priok dan Bea Cukai Jawa Barat juga berhasil mengungkap kasus impor tekstil ilegal PT KYH dan PT YI, yang berlokasi di Purwakarta, dengan modus membongkar barang impor di luar KB untuk langsung diangkut ke tempat lain dan dijual ke pembeli akhir tanpa membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Atas pelanggaran ini telah ditetapkan lima orang tersangka AMF, EWY, AF, JJ, dan PK. Tersangka dijerat dengan Pasal 103 huruf a UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Total potensi kerugian negara kurang lebih mencapai Rp2 Miliar.

Bea Cukai bekerja sama dengan PPATK, Ditjen Pajak, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan berhasil membongkar pelanggaran ekspor dengan modus pemberitahuan barang yang tidak sesuai dengan yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dilakukan oleh PT SPL yang berlokasi di Bandung. PT SPL melakukan ekspor barang dalam PEB dengan pemberitahuan 4.038 roll kain. Pada Rabu (29/06/2016), berdasarkan informasi dari Bea Cukai Jawa Barat dan hasil analisis intelijen Bea Cukai Tanjung Priok, dilakukan penindakan dengan hasil pemeriksaan hanya kedapatan 583 roll kain. Dari hasil penindakan ini, dilakukan audit investigasi oleh Bea Cukai dan dilakukan pengembangan bekerja sama dengan PPATK, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Perusahaan dijerat dengan Pasal 103 huruf a atau pasal 102 huruf f UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan hasil audit investigasi, potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh pelanggaran ini diperkirakan kurang lebih sebesar Rp118 Miliar. Atas kasus ini, telah ditetapkan dua orang tersangka, yaitu FL dan BS, serta telah dilakukan penyitaan terhadap 16 rekening bank, tanah dan bangunan, mesin tekstil, apartemen, dan polis asuransi.

Tidak berhenti sampai di situ, Bea Cukai Tanjung Priok bekerja sama dengan Kepolisian Resort Tanjung Priok, Bea Cukai Bandung, dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat berhasil menggagalkan upaya ekspor tekstil yang diberitahukan berupa curtain, namun setelah diperiksa petugas kedapatan berupa air dalam plastik yang kemudian dibungkus lagi dengan kain dan karton, pada Rabu (23/11/2016). Atas penelitian petugas, didapati bahwa ketiga kontainer tersebut adalah milik PT LHD, sebuah perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat (KB) yang berada di wilayah Bandung.

Perkiraan nilai barang kurang lebih Rp7 Miliar. Terhadap pelanggaran ini, telah ditetapkan satu orang tersangka YT, yang merupakan oknum perusahaan dimaksud. Tersangka dijerat dengan Pasal 103 huruf a dan pasal 102A huruf d UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan c.q. Bea Cukai berkomitmen untuk melakukan tindakan dalam mendukung industri TPT yang bersih, transparan, dan sesuai peraturan yang berlaku, serta mendukung iklim investasi yang baik dan mendorong ekspor produk manufaktur Indonesia dengan cara memberikan kemudahan prosedur bagi impor bahan baku yang selanjutnya akan diproduksi dan berorientasi ekspor. Dalam hal ini, komoditas TPT merupakan salah satu produk manufaktur utama yang direkomendasikan untuk peningkatan ekspornya.
Seiring dengan hal tersebut dan untuk menindaklanjuti secara teknis, Kementerian Keuangan c.q. Bea Cukai mengajak bersinergi beberapa Kementerian/Lembaga terkait antara lain:

1. Kementerian Perdagangan untuk mengadakan program subsidi agar menghasilkan TPT dengan harga terjangkau untuk daerah perbatasan dan pemenuhan kebutuhan TPT dengan kebijakan keran impor TPT dalam jumlah yang terbatas dan diawasi, serta untuk melaksanakan operasi pasar TPT ilegal.

2. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk mendorong fasilitas PLB agar dapat mengakomodasi kebutuhan UMKM.

3. Kementerian Sosial untuk memenuhi kebutuhan pakaian di perbatasan dengan melakukan pengumpulan pakaian bekas layak pakai untuk disumbangkan ke daerah yang kurang pasokan produk tekstil.

4. DJP untuk melakukan joint analysis, joint assistance, joint data (sharing), joint audit, dan joint collection bersama dengan Bea Cukai.

5. Bareskrim Polri dan Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga Kemendag melakukan edukasi dan penertiban terhadap TPT ilegal.

Sri Mulyani menegaskan bahwa penyempurnaan kebijakan prosedur importasi TPT membutuhkan komitmen bersama dari berbagai pihak sebagai bentuk kepedulian, keinginan, dan tekad bersama untuk mengembangkan industri TPT, menstabilkan harga TPT dalam negeri, dan untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Berdasarkan data penindakan secara nasional, di tahun 2015 hingga 2017 Bea Cukai telah berhasil melakukan penindakan terhadap 179 kasus penyalahgunaan fasilitas KB yang terjadi di beberapa daerah, antara lain di Bandung, Purwakarta, Cikarang, Semarang, Bekasi, dan Bogor. Bea Cukai juga berhasil menindak 358 kasus penyelundupan pakaian bekas (ballpress) pada periode 2015 hingga 2017. Penindakan terhadap ballpress tersebut termasuk dilakukan melalui patroli laut gabungan di perairan Selat Melaka dengan Operasi Gerhana yang melibatkan Kantor Wilayah Bea Cukai di seluruh pulau Sumatera dan didukung oleh Pangkalan Kapal Bea Cukai Tanjung Balai Karimun dan Batam. Untuk memperkuat Operasi Gerhana, Bea Cukai pun melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran impor dan ekspor di berbagai pelabuhan utama, khususnya komoditas TPT. Pada periode 2015 hingga 2017, Bea Cukai berhasil menindak 1.477 kasus pelanggaran ekspor impor TPT.

Hingga April 2017, Bea Cukai Ungkap 465 Kasus Tekstil Fiktif | pt rifan financindo berjangka kantor pusat kota jakarta selatan, daerah khusus ibukota jakarta

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama periode Januari hingga April 2017 berhasil menindak 465 kasus penyelundupan tekstil di berbagai wilayah Indonesia. Sementara selama 2016, DJBC berhasil menindak 551 kali, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 461 kasus.

Sementara itu, pada 2015-2017 DJBC berhasil melakukan penindakan terhadap 179 kasus penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat (KB) yang terjadi di beberapa daerah, seperti Bandung, Purwakarta, Cikarang, Semarang, Bekasi, dan Bogor.

“Ini sebagai arahan dari Bu Menkeu (Sri Mulyani) dan Presiden, kami langsung lakukan intensifikasi, pengawasan dan kerja sama dengan kepolisian PPATK dan Dirjen Pajak yang utama, dari sana kami dapat meningkatkan kinerja penindakan kami,” Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (3/5).

“Khusus untuk kawasan berikat, tahun kemarin kami sudah menindak 84 kasus, empat bulan pertama ini kami sudah lakukan penindakan sebanyak 38 kasus,” jelasnya.

Bea Cukai juga melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran impor dan ekspor di berbagai pelabuhan utama, khususnya komoditas tempat produksi tekstil (TPT). Pada periode 2015-2017 terdapat 1.477 tindakan terhadap kasus pelanggaran ekspor impor TPT.
“Untuk di Selat Malaka, tahun lalu menindak 161, naik 3 kali lipat dibanding 2015, dan empat bulan pertama ini kami sudah tangkap 150 penyelundupan pakaian bekas dengan nilai yang merepresentasikan kenaikan luar biasa di 2017 meskipun ini baru 4 bulan,” pungkasnya.

Sedangkan DJBC juga berhasil menindak 358 kasus penyelundupan pakaian bekas (ballpress) pada periode 2015-2017. Penindakan tersebut dilakukan melalui patroli laut gabungan di perairan Selat Malaka dengan Operasi Gerhana yang melibatkan Pangkalan Kapal Bea Cukai Tanjung Balai Karimun dan Batam.

pt rifan financindo berjangka kantor pusat kota jakarta selatan, daerah khusus ibukota jakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s