PT Rifan Financindo · Rifan Financindo · Rifanfinancindo

Buka Akses Perbankan, KKP Dorong Sertifikasi Tanah untuk Pembudidaya Ikan

profil pt rifan financindo
Kementerian ATR/BPN apresiasi terhadap upaya KKP dalam memfasilitasi program “Sehatkan” | profil pt rifan financindo

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto di Jakarta mengemukakan bahwa langkah ini merupakan bentuk upaya konkrit Pemerintah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan.

Menurut Slamet, salah satu tantangan dalam menumbuhkembangkan usaha pembudidaya ikan adalah minimnya kemampuan para pembudidaya dalam mengakses permodalan dari berbagai lembaga pembiayaan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya terus memfasilitasi sertifikasi hak atas tanah bagi pembudidaya ikan melalui program “Sehatkan” dengan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sudarsono, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Bidang Ekonomi Pertanahan, menilai bahwa program ini sangat membantu upaya Pemerintah dalam pencapaian target nasional sertifikat tanah.

Sebagaimana diketahui Presiden Joko Widodo telah menetapkan target sertifikasi untuk tahun 2017 sebanyak 5 juta bidang. Terkait itu, pada tahun 2017, KKP mengusulkan sebanyak 11.000 bidang tanah untuk disertifikasi ke Kementerian ATR/BPN.

Nasem, salah seorang pembudidaya ikan bandeng di Kabupaten Indramayu, mengaku sangat terbantukan dengan program “Sehatkan” yang digagas pemerintah.

Menurutnya, sebelum adanya program ini, usahanya sangat sulit untuk mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan maupun pihak lain karena tidak memiliki sertifikat tanah, sehingga usaha yang ia geluti sulit berkembang. “Sekarang, melalui program ini semua telah diurus oleh Pemerintah”, kata Nasem.

Persyaratan akses kredit pembiayaan yang mewajibkan adanya jaminan/agunan dinilai memberatkan pembudidaya ikan skala kecil, apalagi selama ini mereka belum memiliki bukti sertifikasi kepemilikan tanah yang bisa dijadikan agunan.

Kondisi inilah yang menyebabkan realisasi skema pembiayaan untuk budidaya perikanan minim.

Sebagai gambaran, dari total penyaluran KUR pada 2016 yang sekitar Rp 94,4 triliun, sektor perikanan hanya menyerap sekitar 1,1 persen saja.

Untuk tahun ini, sektor perikanan ditargetkan mampu menyerap porsi pembiayaan minimal 15 persen dari KUR yang disalurkan untuk sektor produktif.

Lembaga perbankan selama ini masih menganggap usaha budidaya ikan itu masih “high risk” padahal faktanya tidak demikian.

Kegiatan usaha budidaya ikan lebih dari 60 persen merupakan kategori skala kecil yang sebenarnya membutuhkan upaya fasilitasi guna menumbuhkembangkan kapasitas usahanya, sehingga lebih profitable dan bankable.

Di sinilah peran Pemerintah dalam hal ini KKP untuk menjadi fasilitator bagi upaya pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui fasilitasi akses kemudahan sertifikasi hak atas tanah bagi pembudidaya ikan.

“Para pembudidaya ikan di Indonesia itu rata-rata memiliki bukti kepemilikan tanah hanya berupa girik, sehingga masih sulit untuk mengakses pembiayaan. Program fasilitasi “Sehatkan” ini akan membantu pembudidaya mendapatkan legalitas kepemilikan tanahnya, dan diharapkan akan meningkatkan posisi tawar pembudidaya ikan dalam mendapatkan akses permodalan, sehingga secara langsung dapat dimanfaatkan untuk penguatan kapasitas usaha,” kata Slamet.

Slamet menjelaskan, program “Sehatkan” terbagi menjadi 3 tahapan yaitu pra-sertifikasi, proses sertifikasi dan pasca sertifikasi.

KKP memiliki peran pada tahapan pra sertifikasi yaitu melakukan identifikasi dan verifikasi peserta; dan pasca sertifikasi yaitu monitoring dan evaluasi, penguatan kelembagaan, fasilitasi bagi kemudahan akses pembiayaan dari berbagai sumber yaitu kredit lunak perbankan (KUR), PKBL dan CSR dari BUMN dan Swasta, dan skame pembiayaan lainnya.

DPR Dukung KKP Fokus Kembangkan Budidaya Perikanan | profil pt rifan financindo

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto dalam sambutannya mengemukakan bahwa KKP akan terus mendorong kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis budidaya perikanan yang spesifik dengan potensi daerah.

Dimana kawasan-kawasan ini diharapkan akan menjadi penghela pergerakan ekonomi lokal, regional bahkan nasional.

Langkah ini menurutnya sangat penting untuk menjamin distribusi perekonomian secara merata terutama di wilayah perdesaan, apalagi saat ini angka gini ratio secara nasional masih cukup tinggi (Tahun 2016 angka gini ratio sebesar 0,4).

Salah satu penyebabnya adalah minimnya pendapatan yang diterima masyarakat, dimana nilainya masih dibawah standar kelayakan secara ekonomi.

“Perikanan Budidaya punya peran sangat penting dalam menurunkan angka ketimpangan ekonomi, melalui penciptaan alternatif usaha, yaitu paling tidak pendapatan masyarakat dari usaha budidaya ikan bisa digenjot hingga minimal Rp 3 juta per bulan,” ungkap Slamet.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan panen bersama ikan nila dan penyerahan bantuan dari KKP kepada 13 (tiga belas) kelompok pembudidaya ikan dan pakan mandiri di Kabupaten Banjarnegara dengan total nilai Rp 1,97 miyar, masing-masing yaitu bantuan bahan baku dan mesin pakan ikan senilai Rp 100 juta, bantuan pengembangan mina padi senilai Rp 1,47 milyar, bantuan usaha budidaya lele sistem bioflok senilai Rp 200 juta dan bantuan pakan mandiri sebanyak 1 ton senilai Rp 6 juta.

Diharapkan melalui bantuan ini akan mampu miningkatkan efisiensi produksi, menumbuhkembangkan kapasitas usaha, serta dapat menstimulus usaha cetak kawasan ekonomi berbasis one region, one commodity.

Komisi IV DPR RI mengapresiasi perkembangan kegiatan budidaya ikan di Kampung Nila Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Rabu (03/5/2017), yang secara nyata telah membantu perekonomian masyarakat.

Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pengembangan subsektor budidaya perikanan

Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, kedatangannya ke Desa Gumiwang, untuk melihat langsung sektor perikanan di Banjarnegara.

“Kami ingin melihat kondisi di lapangan. Sekaligus meminta sejumlah informasi atau aspirasi untuk meningkatkan sektor perikanan,” terangnya.

“Keberhasilan usaha budidaya ikan di Banjarnegara ini, secara langsung memicu spirit komisi IV untuk terus mendukung kegiatan para pembudidaya ikan di Indonesia,” ungkap Herman dihadapan perwakilan masyarakat pembudidaya ikan se-Kabupaten Banjarnegara .

DPR RI melalui komisi IV telah memberikan kado yang sangat berharga bagi upaya peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan, yaitu dengan telah ditetapkannya UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

“Ini sebagai kado yang kami persembahkan untuk masyarakat, dengan harapan akan mampu melindungi dan membuat masyarakat nelayan, petani garam dan pembudidaya ikan semakin berdaya,” pungkas Herman.

Triwulan I 2017, Nilai Produksi Budidaya Ikan Naik 37 Persen | profil pt rifan financindo

Volume produksi perikanan budidaya pada triwulan pertama tahun 2017 tercatat 3,97 juta ton, meningkat 3,11 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 3,85 juta ton.

“Pencapaian tersebut tidak terlepas dari strategi kebijakan dengan anggaran belanja tidak lagi diarahkan untuk mengikuti tugas dan fungsi (money follow function), tapi harus didasarkan pada prioritas program (money follow priority program),” kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto di Jakarta.

Adapun nilai produksinya mencapai Rp 30,9 triliun, naik 37 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 22,5 triliun.

Angka nilai tukar usaha pembudidaya ikan (NTUPi) pada akhir triwulan I 2017 sebesar 109,8, yang mengindikasikan bahwa usaha budidaya tergolong efisien.

Selain itu, revitalisasi tambak di 20 Kabupaten/Kota; program gerakan pakan mandiri melalui dukungan sarana dan prasarana pakan di 20 Kabupaten/Kota; pengembangan budidaya lele system bioflok di 60 Kabupaten/Kota; dukungan sarana dan prasarana produksi budidaya di 20 Propinsi; dan pengembangan budidaya laut lepas pantai (offshore aquaculture) di 3 lokasi antara lain di Pangandaran, Sabang, dan Karimunjawa.

“Perikanan budidaya memiliki nilai strategis yang komplek, mulai dari nilai ekonomi, sosial bahkan aspek geopolitik khususnya dalam memperkuat kedaulatan yang berbasis pada pendekatan kesejahateraan). Ini menjadi PR kita untuk benar-benar mengimplementasikan program prioritas perikanan budidaya secara efefktif dan efisien, sehingga berdampak pada percepatan pergerakan ekonomi nasional,” kata Slamet.

Slamet menambahkan, produksi ikan hias meningkat 7,47 persen dari 326,1 juta ekor menjadi 350,45 juta ekor dengan nilai produksi mencapai Rp 2,48 miliar.

Pada tahun 2017, program prioritas perikanan budidaya akan diarahkan untuk mendukung secara langsung pembangunan perikanan budidaya di 34 Propinsi dan mencover sebanyak 173 Kabupaten/Kota.

Program tersebut yaitu dukungan 100 juta ekor benih bagi pembudidaya di 34 Propinsi; revitalisasi KJA sebanyak 250 unit yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota; asuransi pembudidaya ikan untuk 3.300 hektar lahan di 13 Propinsi; pengembangan minapadi seluas 210 ha di 9 Kabupaten/Kota; dukungan escavator 48 unit di 22 Kabupaten/Kota.

profil pt rifan financindo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s