PT Rifan Financindo · Rifan Financindo · Rifanfinancindo

Suhu Politik Panas, Wajib Pajak Menyesal Repatriasi Harta

pt rifan financindo berjangka pekanbaru

Sebagian pengusaha memilih mengkonversi menjadi deklarasi | pt rifan financindo berjangka pekanbaru

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat, hingga batas waktu untuk merealisasikan repatriasi atau akhir Maret 2017, dana yang sudah masuk ke dalam negeri dalam rangka repatriasi senilai Rp 128,3 triliun.

Sementara itu, komitmen dana repatriasi pada program tax amnesty sebesar Rp 146,6 triliun. Dengan demikian masih ada Rp 18 triliun dana repatriasi dari wajib pajak (WP) yang telah menyampaikan, tetapi belum masuk laporan realisasi repatriasinya.

Sebagian pengusaha memutuskan tidak jadi membawa pulang hartanya ke Indonesia atau repatriasi melalui program tax amnesty.

Wakil Ketua Industri Keuangan Non Bank Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sidhi Widyapratama mengatakan, bahkan banyak di antara pengusaha yang sudah membawa hartanya ke Tanah Air menyesal telah melakukan repatriasi. Hal ini disebabkan kondisi sosiopolitik di Indonesia yang tengah berdinamika.

“Tentu sosiopolitik harus dijaga karena sangat mempengaruhi. Pengusaha banyak wait and see. Banyak yang menyesal telah repatriasi,” katanya pada sebuah seminar di Kwik Kian Gie School of Business, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Para pengusaha kemudian berpikir ulang untuk repatriasi harta. Sebagian dari mereka memilih mengkonversi menjadi deklarasi. “Maka dari itu, ada komitmen yang cukup besar, tetapi realisasinya masih sedikit,” kata Sidhi.

Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, minimnya repatriasi berkaitan dengan gonjang-ganjing politik di Tanah Air. Menurutnya, pada periode September hingga Desember ada sejulah pengusaha yang mengubah rencananya untuk repatriasi harta.

“Repatriasi seharusnya bisa lebih besar. Informasi dari private banker di Singapura, satu bank di Singapura kelola sekitar Rp 2.000 triliun uang WNI,” kata Yustinus.

Ia melanjutkan, masih belum semua komitmen repatriasi dibawa pulang. Bila kondisi di dalam negeri dianggap tidak kondusif, komitmen tersebut bisa saja dibatalkan meski dengan ongkos yang lebih mahal karena kena penalti.

“Begitu dana repatriasi masuk sistem perbankan, beberapa layer sudah tidak bisa diawasi. Itu malah akan jadi pendorong melakukannya (pembatalan). Penyelesaiannya ya politik. Dan ini buruk,” katanya.

Kegagalan pemerintah menjaga kondisi politik menurut Yustinus akan berdampak pada kepercayaan. “Pajak akan terganggu apabila politik gaduh. Reformasinya mungkin akan lebih lama stepnya. Bahkan insentif yang dulunya menarik, ketika ditawarkan sekarang tidak menarik lagi,” pungkasnya

Lanjut Yustinus, suhu panas politik juga bisa menekan investment rating Indonesia. Terlebih, apa yang terjadi di Tanah Air saat ini sudah mendapatkan perhatian kalangan internasional. Khususnya soal pasal-pasal yang sifatnya uncertain.

“Di Indonesia, orang yang punya jabatan dan power saja bisa kena ketidakpastian (dalam pasal-pasal tertentu), Bagaimana investor? Pesan ini akan mempengaruhi bisnis, repatriasi dan lain-lain akan terganggu, jelas terganggu,” ucapnya.

Pengamat: DJP Harus Kejar Wajib Pajak Tak Ikut Tax Amnesty | pt rifan financindo berjangka pekanbaru

Pengamat ekonomi dari Economic Action Indonesia Ronny P Sasmita menjelaskan salah satu indikator sulitnya target penerimaan pajak itu bisa dicapai adalah pemerintah baru saja selesai menjalankan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Artinya, DJP tak bisa lagi memeriksa dan memaksa wajib pajak yang selama ini nakal untuk membayar pajak.

“Nah, tugas atau solusi yang paling mungkin untuk DJP adalah fokus pada objek pajak yang selama ini tidak terkena atau yang tidak ikut program tax amnesty,” kata Ronny, Jumat (12/5/2017).

Penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 1.498,9 triliun pada 2017. Hanya saja, untuk mencapai target penerimaan pajak, pemerintah perlu kerja keras.

Selanjutnya, DJP juga harus mengawasi harta yang telah diikutsertakan pada program tax amnesty. Karena sebagaimana diketahui dalam program pengampunan pajak, banyak yang melaporkan harta yang bisa berkembang alias memberikan pendapatan bagi pemiliknya.

Ronny mencontohkan, harta berupa apartemen, rumah kontrakan, atau tanah, jika disewakan, maka akan memberikan pendapatan kepada pemiliknya. Itu menandakan ada penambahan potensi penerimaan pajak dari pemiliknya.

“Singkatnya, pemerintah di satu sisi memang harus mempercepat reformasi perpajakan agar bisa menciptakan kepastian dalam penyelenggaraan kinerja perpajakan yang kemudian berimbas kepada perbaikan penerimaan sektor perpajakan. Dan di sisi lain, pemerintah juga harus mampu memberikan terapi-terapi ekonomi untuk memuluskan lahirnya pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi,” jelas pria yang juga sebagai Staf Ahli Ekonomi di Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) itu.

Ronny memaparkan, dulu pemerintah pernah mengumumkan ada aset sekitar Rp 11.000 triliun yang bisa ikut tax amnesty atau pengampunan pajak. Namun, hasil program tax amnesty itu mencatat total harta yang dilaporkan Rp 4.855 triliun hingga 31 Maret 2017. Harta itu terdiri dari deklarasi harta di dalam negeri Rp 3.676 triliun, harta luar negeri Rp 1.031 triliun, repatriasi Rp 147 triliun.

“Oleh karena itu, saya menyarankan agar DJP mengejar sisanya untuk ditindaklanjuti,” tegas dia.

Fokus Kejar WP Tak Patuh | pt rifan financindo berjangka pekanbaru

Pemerintah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah untuk mengejar potensi pajak dari wajib pajak (WP) yang belum mengikuti maupun tidak sepenuhnya melaporkan harta maupun aset dalam program amnesti pajak. “Kita membuat aturannya supaya ada kepastian hukum bagi wajib pajak maupun aparat pajak, karena tidak rinci dijelaskan dalam UU,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, seusai rapat koordinasi mengenai pajak, di Jakarta, Rabu (10/5).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menambahkan aturan turunan ini segera diterbitkan karena ini akan memberikan kepastian bagi pegawai pajak yang ingin memeriksa lebih lanjut harta maupun aset para WP belum patuh. Sri Mulyani mengharapkan rancangan peraturan itu selesai sebelum semester II-2017 agar pelaksanaan dari Pasal 18 bisa efektif mendorong penerimaan pajak dari upaya pemeriksaan lebih lanjut.

Darmin menjelaskan aturan turunan ini akan berisi hal-hal lebih mendetail dari amanat Pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang akan memudahkan para pegawai pajak dalam mengejar kepatuhan para WP. Darmin memastikan aturan turunan ini akan memberikan penjelasan soal sanksi bagi kelompok WP yang sama sekali tak ikut amnesti dan WP yang telah ikut namun tidak melaporkan harta maupun aset seluruhnya.

Dengan demikian, tambahan penghasilan yang dimaksud dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pajak penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200 persen dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang bayar.

Dalam Pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dijelaskan wajib pajak yang telah memperoleh surat keterangan, kemudian ditemukan ada harta maupun aset yang belum maupun kurang diungkap dalam surat pernyataan maka harta maupun aset dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mengatakan kerja Tim Reformasi Perpajakan harus selesai tahun ini, mengingat pada tahun-tahun berikutnya upaya tersebut akan mengalami banyak tantangan. “Reformasi harus tahun ini. Kalau tahun depan, sudah tidak bisa karena lebih dari 100 pilkada dan semua anggota DPR sudah ancang-ancang untuk (pemilu anggota legislatif ) 2019,” kata Yustinus dalam seminar perpajakan, di Jakarta, Rabu pekan ini.

“Target utamanya rasio pajak meningkat menjadi 14 persen pada tahun 2020. Jadi, dalam tiga hingga empat tahun ke depan, target rasio pajak naik menjadi 14 persen dari sekarang 11 persen,” kata Yustinus. Yustinus mengatakan Tim Reformasi Perpajakan ingin memanfaatkan momentum pengampunan pajak supaya bisa melakukan perbaikan yang signifikan.

Sebagaimana diketahui, upaya reformasi perpajakan tersebut bertujuan mewujudkan sistem perpajakan ideal yang adil, transparan, dan akuntabel melalui kepatuhan pajak sukarela dan otoritas yang kredibel. Terdapat tiga pihak dalam tim reformasi sektor pajak, yaitu pemerintah, pengamat, dan penasihat.

pt rifan financindo berjangka pekanbaru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s