PT Rifan Financindo · Rifan Financindo · Rifanfinancindo

KKP Perlu Dorong Kepastian Usaha Sektor Perikanan

rifanfinancindo

45 persen spesies ikan dunia, terdapat di kawasan perairan NKRI | rifanfinancindo

“Pelaku usaha perikanan memerlukan kepastian usaha ketimbang pembangunan fisik yang tak jelas manfaatnya,” kata pengamat sektor kelautan dan perikanan, Abdul Halim di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa 16 Mei 2017.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu lebih mendorong kepastian berusaha dalam pengembangan sektor perikanan dibandingkan mengerjakan proyek yang kurang bermanfaat secara meluas bagi masyarakat pesisir.

Abdul Halim yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu berpendapat, tanpa menghadirkan kepastian usaha, anggaran negara dinilai juga akan terbuang percuma dan tidak bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan nasional.

Menurut Abdul Halim, kepastian usaha bidang perikanan itu meliputi perizinan yang transparan, pelayanan pelabuhan yang prima, dan jaminan keterhubungan hulu dan hilir sektor kelautan.

Sebelumnya, KKP juga telah mendorong mahasiswa dan sarjana bidang ilmu perikanan agar mampu berkontribusi besar dalam menjawab tantangan sektor kelautan antara lain dengan menjadi wirausahawan perikanan andal.

Menurut Slamet, peran perguruan tinggi menjadi sangat sentral, terutama dalam menciptakan iptek yang inovatif dan mencetak lulusan bidang perikanan dan kelautan yang profesional dan berdaya saing.

“Sebagai basis utama sumber daya ekonomi maritim dengan potensi nilai ekonomi kelautan dan perikanan yang mencapai 1,2 triliun dolar AS per tahun, tentunya menjadi peluang besar bagi bangsa ini untuk dapat memanfaatkannya secara optimal,” kata Dirjen Perikanan Budi Daya KKP Slamet Soebjakto.

Ia meyakini lulusan perikanan akan tetap menjanjikan karena masih banyak kebutuhan SDM untuk mengeksplorasi sumber daya kelautan dan perikanan. Slamet mencontohkan pada subsektor perikanan budi daya. Saat ini pemanfaatan potensi baru sekitar 1,3 juta hektare (ha) atau sekitar 7,41 persen dari total potensinya.

Indonesia juga memiliki keunggulan antara lain dalam keragaman spesies ikan yang tinggi, yaitu sekitar 45 persen spesies ikan dunia, terdapat di kawasan perairan NKRI.

Apalagi, ujar dia, Pemerintah juga berharap sektor kelautan dan perikanan memberi kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Misalnya, pada 2019, produk domestik bruto (PDB) perikanan diproyeksikan berkontribusi sebesar 12 persen terhadap PDB nasional.

“Ini tentunya menjadi tantangan ke depan bagaimana sektor ini dapat memberikan kontribusi lebih besar lagi,” pungkas dia.

KKP harus dorong kepastian usaha sektor perikanan | rifanfinancindo

Sebagai regulato, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu lebih mendorong dan mewujudkan kepastian usaha sektor perikanan dibandingkan mengerjakan proyek yang kurang bermanfaat secara meluas bagi masyarakat pesisir.

Menurut dia, kepastian usaha perikanan itu meliputi proses dan daftar perizinan yang transparan, pelayanan pelabuhan yang prima, dan jaminan keterhubungan hulu dan hilir sektor kelautan.

“Pelaku usaha perikanan memerlukan kepastian usaha ketimbang pembangunan fisik yang tak jelas manfaatnya,” kata pengamat sektor kelautan dan perikanan, Abdul Halim, di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, KKP juga telah mendorong mahasiswa dan sarjana bidang ilmu perikanan agar mampu berkontribusi besar dalam menjawab tantangan sektor kelautan antara lain dengan menjadi wirausahawan perikanan andal.

“Sebagai basis utama sumber daya ekonomi maritim dengan potensi nilai ekonomi kelautan dan perikanan yang mencapai 1,2 triliun dolar Amerika Serikat per tahun. Ini peluang besar bagi bangsa,” kata Dirjen Perikanan Budi Daya KKP, Slamet Soebjakto.

Halim yang juga direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu berpendapat, tanpa menghadirkan kepastian usaha, anggaran negara dinilai juga akan terbuang percuma dan tidak bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan nasional.

Namun untuk menuju ke sana, anak bangsa yang tertarik memerlukan modal udaha, pendampingan, kejelasan skema perizinan, iklim usaha yang baik, dan masih banyak lagi hal lain terkait. Padahal pada 2019, kontribusi perikanan diproyeksikan sebesar 12 persen dari PDB.

Lobi cantrang karena komunikasi pengusaha-KKP macet | rifanfinancindo

Pengamat kelautan dan perikanan, Abdul Halim, menyatakan, penyebab lobi sejumlah pihak terkait larangan cantrang wajar karena jalur resmi komunikasi telah macet. Dalam hal ini komunikasi antara pengusaha perikanan tangkap dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai regulator.

“Lobi wajar dilakukan sepanjang tidak merugikan kepentingan masyarakat kelautan dan perikanan yang lebih besar,” kata Halim.

Sebelumnya, Pudjiastuti menginginkan para pengusaha perikanan tangkap untuk mendukung kebijakan pemerintah soal larangan pemakaian pukat jenis cantrang ini. Dia juga menyerukan semua pihak berhenti lobi di sana-sini agar kebijakan dia itu dibatalkan.

Menurut dia, di Jakarta, Selasa, lobi juga bisa dijadikan sebagai langkah untuk mendorong peta jalan menuju pembangunan perikanan berkelanjutan secara serentak, antara pelaku usaha dan KKP yang saat ini dipimpin Susi Pudjiastuti, seseorang yang sebetulnya berlatar pengusaha perikanan tangkap juga.

rifanfinancindo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s