PT Rifan Financindo · Rifan Financindo · Rifanfinancindo

‘Negara Surga Pajak’ Ikut dalam AEol

rifan financindo

Indonesia melakukan AEol pada September 2017 | rifan financindo

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyatakan, era kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan secara internasional sudah berakhir. Pasalnya, sejumlah negara yang menjadi surga bagi penggemplang pajak ikut dalam komitmen keterbukaan informasi perbankan (Automatic Exchange of Information/AEoI).

Saat ini, terdapat 100 negara termasuk negara anggota G20 yang telah berkomitmen untuk melaksanakan pertukaran informasi perpajakan. Sebanyak 50 di antaranya melakukan AEol pertama kali pada September 2017 sedangkan Indonesia masuk di gelombang kedua yang akan melaksanakan pertukaran informasi perpajakan pada September 2018.

“Sisanya 50 negara melakukan AEol termasuk Indonesia pada September 2017,” imbuh dia.

“Dari negara yang sepakat AEoI ini, itu negara yang ada tax heaven unit-nya apa di Bahamas, British Virgin Island itu semua sudah ikut,” kata Agus, dalam jumpa pers penerbitan Perppu AEol, di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis 18 Mei 2017.

AEoI merupakan ketentuan global yang memungkinkan Indonesia bisa mengakses data perbankan warga negaranya di luar negeri dan sebagai timbal baliknya negara lain juga bisa membuka data perbankan warga negaranya di Indonesia.

Mantan Bos Bank Mandiri ini menuturkan, seluruh negara yang turut serta dalam pertukaran informasi perpajakan tersebut dapat memenuhi komitmennya melalui aturan perundangan tentang akses otoritas perpajakan dan standar pelaporan serta sistem transmisi pertukaran informasi.

Perppu tersebut dilengkapi dengan peraturan setingkat undang-undang atau Peraturan Menteri Keuangan yang secara jelas mengatur tata kelola dan akses informasi terhadap data nasabah. PMK tersebut menjadi salah satu syarat agar skema pertukaran informasi itu dapat diterapkan pada September 2018.

“Karena kalau semua patuh ini jadi agenda utama dari G20 maupun internasional organization. Karena kita enggak mau Indonesia patuh tapi negara lain tidak patuh. Itu sudah jadi prioritas,” ungkapnya. Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Sri Mulyani Pastikan Data Nasabah tidak Disalahgunakan | rifan financindo

Pemerintah memastikan data nasabah yang akan dipertukarkan dalam otomatisasi pertukaran informasi keuangan untuk perpajakan (AEoI) tetap mengedepankan kerahasiaan. Hal ini menyusul mulai berlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Sri berjanji akan merilis sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan turunan dari Perppu nomor 1 tahun 2017 yang sudah terbit sejak 8 Mei 2017 lalu. Aturan turunan sebagai penjelas dan aturan pelaksana kebijakan AEoI nantinya akan diterbitkan sebelum 30 Juni 2017, sesuai dengan batas waktu penerbitan aturan primer yang ditetapkan oleh Organisasi Kerja Sama Pembangunan (OECD).

Permintaan informasi keuangan oleh otoritas perpajakan kini bisa dilakukan tanpa persetujuan Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pertukaran informasi keuangan yang dilakukan oleh otoritas perpajakan Indonesia dengan otoritas perpajakan di 100 negara lain dunia melalui AEoI tidak akan disalahgunakan.

Selain itu, Sri melanjutkan, Kementerian Keuangan memastikan bahwa seluruh protokol yang diatur dalam PMK nantinya akan mengikuti standar internasional. Salah satunya, adalah batas saldo yang harus dilaporkan kepada otoritas pajak sebesar Rp 3,35 miliar.

Tak hanya itu, Sri juga meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan terutama Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan mekanisme whistle blowing system atau pelaporan pelanggaran oleh masyarakat atau nasabah yang merasa dicurangi oleh petugas pajak.

“Saya ingin yakinkan masyarakat, protokol yang akan diatur sangat ketat dalam PMK yang menjadi turunan Perppu. Sehingga informasi dalam kepentingan pajak tidak disalahgunakan,” jelas Sri.

Sri juga menyebutkan bahwa dalam PMK yang akan diterbitkan sebelum semester I 2017 berakhir tersebut, akan diatur sejumlah mekanisme dan protokol pertukaran informasi keuangan oleh petugas pajak. Ia berjanji untuk mengatur kewenangan petugas pajak yang memiliki akses terhadap data nasabah perbankan untuk tidak menyalahgunakan wewenang, termasuk untuk melakukan pemerasan terhadap wajib pajak.

“Kita siapkan taat kelola, pastikan seluruh petugas pajak yang memiliki akses data menjadi subyek disiplin internal. Informasi yang didapat tidak boleh untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk intimidasi terhadap wajib pajak,” jelas Sri dalam konferensi pers di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Kamis (18/5).

Darmin: era keterbukaan informasi pajak sedang terjadi | rifan financindo

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad memastikan pihaknya akan memberikan dukungan penuh atas pelaksanaan keterbukaan informasi keuangan dan siap melakukan sosialisasi terhadap para nasabah.

“Melalui pemahaman yang baik, tentu implementasi Perppu ini bisa berjalan baik. OJK tentu akan mendorong sosialisasi dan menambah pemahaman dengan pelaku industri,” katanya.

Ia menambahkan OJK akan terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam masa transisi ini, termasuk menyiapkan protokol agar tidak terjadi malpraktek maupun tindakan yang tidak sesuai, yang bisa merugikan industri keuangan maupun nasabah.

“Komunikasi terus berlangsung intens. Kita juga siapkan protokol untuk memberikan penjelasan, tidak hanya kepada industri tapi juga nasabah, karena kita juga ingin berperan dalam meningkatkan tax ratio,” ujar Muliaman.

Muliaman mengatakan kesiapan operasional teknis terkait implementasi AEOI bisa memberikan rasa aman kepada nasabah, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan serta ketidaknyamanan yang berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menambahkan hingga saat ini belum terlihat adanya dampak berlebihan dari terbitnya Peraturan hukum ini dari kalangan perbankan, karena likuiditas di sektor keuangan masih terjaga dengan baik.

“Semua dalam keadaan terkendali dengan baik. Saya merasa ini harus disukseskan, karena diantara negara berkembang, tax ratio Indonesia baru 11 persen, ini perlu diperbaiki. Kita tidak perlu menarik dana dari bank, mau ditaruh dimana kalau diluar juga otomatis menerapkan AEOI,” kata Agus.

Ia memastikan Bank Indonesia akan terus mengikuti perjalanan pelaksanaan AEOI, karena kebijakan ini memberikan manfaat positif bagi reformasi fiskal terutama kinerja penerimaan pajak, sehingga disiplin terhadap pengelolaan APBN tetap terjalin dengan optimal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan era keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan akan terjadi di seluruh dunia dan tidak ada tempat bersembunyi untuk penghindaran pajak.

“Kita tekankan bahwa keterbukaan informasi ini adalah level of playing field sedunia. Sehingga kalau anda tanyakan, kemana orang mau memindahkan rekeningnya? di negara lain juga sama aturannya,” kata Darmin dalam jumpa pers mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di Jakarta, Kamis.

Darmin mengatakan Indonesia berkomitmen untuk ikut serta dalam implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEOI) dan karenanya telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Perppu ini akan didukung oleh peraturan turunan, berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang akan memberikan penjelasan mengenai tata kelola maupun protokol implementasi AEOI, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan data nasabah bagi kepentingan pribadi.

“Saya kira ini penting, harus ada aturan main, bahwa siapapun aparat pajak, demi semua data terkait perpajakan seseorang atau perusahaan, wajib dirahasiakan. Sehingga kemungkinan penyalahgunaan, dikurangi atau dihilangkan sama sekali,” kata Darmin.

Ia menegaskan kerahasiaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan ini sangat penting, karena tidak boleh disalahgunakan, apalagi hal itu telah ditegaskan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan oknum pembocor rahasia bisa dituntut dengan hukuman pidana.

“Di UU KUP ada pasal yang mengatur bahwa petugas pajak wajib merahasiakan. Kalau dilanggar, pidananya ada,” ujar mantan Direktur Jenderal Pajak ini.

rifan financindo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s