Rifanfinancindo · Uncategorized

Laporan Keuangan 2016 Kemenhub Raih Opini WTP

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian | Rifanfinancindo

3976676411
Rifanfinancindo 

Kemudian, mengadakan pelatihan kepada jajaran pegawai di kantor pusat maupun satuan kerja terhadap penataan PNBP dan pengeolaan aset tetap, melakukan invetarisasi terhadap aset dan melakukan fungsi internal terhadap aparat dan pengawas internal pemerintah.”Selain itu, melakukan penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran, dan memberikan denda keterlambatan yang belum dikenakan. Dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait yang lalai menjalankan tugas dan fungsi yang kuarang optimal dalam melakukan pengendalian,” jelas dia.Menhub Budi Karya menambahkan, pihaknya selelu berkomitmen untuk menyelesaikan temuan-temuan tersebut yang tentunya sesuai dengan rekomendasi dari BPK.

“Diharapkan langkah-langkah yang diambil dapat mengotimalkan laporan keuangan kemenhub dan opini WTP terus berlanjut pada periode berikutnya,” pungkas dia.Sekadar informasi, penyerapan anggaran Kemenhub pada 2016 mencapai 82,68 persen atau mencapai Rp 31,7 triliun dari alokasi keseluruhan Rp 38,4 triliun. Serapan anggaran 2016 mengalami kenaikan 10,68 persen dibandingkan tahun anggaran 2015.Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan pada 2016.

Perolehan ini merupakan capaian empat kali beruntun sejak tahun 2013.Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya telah menerima dan menanggapi atas laporan hasil pemeriksaan anggaran Kemenhub pada 2016.Menurut dia, meskipun memperoleh WTP terdapat temuan-temuan dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Kemenhub 2016.”Permasalahan temuan permeriksaan diantaranya, pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penganggaran belanja yang belum sesuai ketentuan. Kemudian, penataan aset dan persedian aset tetap.

Selain itu ada potensi kelebihan pembayaran, dan denda yang belum dikenakan,” ujar Menhub Budi Karya di Kantor Kemenhub Jakarta, Jumat (26/5/2017).Atas temuan tersebut, Kemenhub telah menindak lanjuti temuan tersebut yang diantaranya dengan melakukan penyetoran ke kas negara.Selain itu, Menhub Budi Karya akan melakukan koreksi terhadap laporangan keuangan 2016 bersama jajaran pegawai Kemenhub sesuai dengan rekomendasi dari BPK.Tidak hanya itu, Menhub Budi Karya telah menyiapkan aksi-aksi untuk menindak lanjuti temuan-temuan dari BPK. Aksi tersebut diantaranya, menerbitkan Instruksi Menteri Perhubungan kepada jajaran Kemenhub untuk menindak lanjuti temua sesuai dengan rekomendasi BPK.

Saran Darmin Agar Tak Ada Lagi Kementerian Kena Disclaimer | Rifanfinancindo

“Kadang-kadang itu sebenarnya kalau tidak WTP berarti sudah melanggar, belum tentu, tetapi misalnya sesuatu yang direncanakan kemudian pelaksanaannya tidak bisa menjelaskan secara persis, tapi bukan berarti tidak salah, siapa tahu ada yang salah, kira-kira seperti itu,” ungkapnya.Mantan Gubernur Bank Indonesia ini menegaskan, urusan laporan keuangan sebagai tanggung jawab atas pelaksanaan APBN menjadi urusan yang memerlukan SDM yang sesuai, agar penyusunannya sesuai dengan aturan yang berlaku.”Urusan APBN merupakan urusan yang memerlukan spesialis untuk melakukan pencatatan, agar comply terhadap aturan main,” pungkasnya.

Diketahui, BPK memastikan, dari 84 K/L yang dilakukan audit, 73 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menjadi WTP atau 84% dari total.Sedangkan sisanya, yaitu 8 K/L mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian atau 9%, lalu 6 K/L mendapat disclaimer atau Tanpa Menyatakan Pendapat (TMP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menuturkan beberapa cara agar laporan keuangan kementerian lembaga (LKKL) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).”Untuk bisa dapat WTP berarti semua pro pengeluaran itu mengikuti azas-azas dari pelaksanaan anggaran,” kata Darmin di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Jumat (26/5/2017).Darmin menyebutkan, bagi seluruh K/L baik yang mendapatkan WTP juga harus tetap melakukan perbaikan, salah satunya dengan menindaklanjuti temuan-temuan rekomendasi dari BPK pada laporan keuangan masing-masing K/L.

Laporan Keuangan Tak Disclaimer Jaminan Bebas Korupsi | Rifanfinancindo

“Dalam kesempatan ini dengan WTP tidak berarti laporan keuangan dalam hal ini Kemenhub betul-betul bebas dari kesalahan,” tutur Agung di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Jumat (26/5/2017).Agung mencontohkan, ada beberapa kelemahan di pengendalian internal salah satunya di Kementerian Perhubungan. Misalnya, sistem pengendalian pendapatan terutama dalam PNBP di Direktorat Jenderal Laut dan Direktorat Jenderal Udara belum memadai dan sistem pengendalian aset yang juga dinilai belum memadai.

“Sistem pengendalian aset pada penataan usaha persedian Rp 10,37 miliar pada 4 Satker di 3 Eselon I belum memadai,” ujar Agung.Selain itu, BPK juga menemukan ketidakpatuhan dalam pengelolaan PNBP sekurang Rp 544,27 juta pada 3 Satker Badan Layanan Umum belum memadai. Selain itu ada potensi kelebihan bayar pekerjaan sebesar Rp 15,05 miliar pada empat eselon I untuk pekerjaan yang belum dibayarkan sepenuhnya.

Dalam hal ini, BPK berharap Kementerian Perhubungan dapat menindaklanjuti temuan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Perhubungan. BPK mencatat dari 2004 sampai 2016 ada 367 temuan dan 768 rekomendasi BPK terhadap Kementerian Perhubungan dengan nilai Rp 1,84 triliun dan US$ 1,02 juta. Dari 768 rekomendasi, Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti 622 rekomendasi atau 81% dengan nilai Rp 526,78 juta dan US$ 166,8 ribu.Sedangkan sebanyak 144 rekomendasi atau 18,75% dari total rekomendasi Rp 1,31 triliun dan US$ 855.000 dalam proses. Kemudian ada dua temuan lainnya yang tidak bisa ditindaklanjuti dengan alasan yang bisa terima.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merampungkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2016.Sedikitnya ada 3 opini yang diberikan BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun 2016 ini, antara lain wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), dan disclaimer atau tidak menyatakan pendapat.Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna mengungkapkan, opini WTP yang diberikan BPK kepada Kementerian Lembaga (K/L) tidak serta merta membuat laporan keuangan bebas dari kesalahan.

Rifanfinancindo 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s