PT Rifan Financindo · Uncategorized

Sri Mulyani Sebut Banyak Orang Kaya Dunia Kemplang Pajak

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, negara-negara anggota G-20 | PT Rifan Financindo

sri-mulyani-sebut-banyak-orang-kaya-dunia-kemplang-pajak-ci9
PT Rifan Financindo 

Salah satu modus penghindaran pajak yang dilakukan adalah dengan menggeser profit dan menyimpan uang dari hasil kegiatannya ke negara suaka pajak (tax haven). Bahkan, data menyebutkan bahwa pada 2013 terdapat USD8,5 triliun harta masyarakat dunia khususnya yang berasal dari Eropa Barat dan Asia Pasifik yang ‘ngumpet’ di tax haven country.”Harta tersebut disembunyikan di Swiss, Hongkong, Singapura, Panama, Luxemburg, UEA,” kata Menkeu.Sri Mulyani mengungkapkan, negara seperti AS) juga sempat kebobolan karena warga negaranya banyak yang menyembunyikan hartanya di Bank UBS, Swiss. Akhirnya, pemerintah Negeri Paman Sam tersebut pun mendenda bank tersebut sebanyak USD700 juta dan meminta mereka untuk mengungkapkan lebih dari 5.000 wajib pajak yang menyimpan dananya di bank tersebut.

“Dari pengalaman tersebut, AS menerbitkan kebijakan FATCA dan pada 2010 mengharuskan semua lembaga keuangan asing untuk memberikan info tentang nasabah mereka yang warga negara AS. Ini menggambarkan negara semaju AS kesulitan mendapat info mengenai wajib pajaknya karena sangat mudah mendapatkan perlindungan dari tax haven di luar negeri,” tuturnya.Terdorong dari hal tersebut, negara-negara G-20 pun akhirnya menyepakati kebijakan untuk melakukan pertukaran informasi perpajakan. Kesepakatan ini telah mulai dideklarasikan sejak 2009.”Waktu itu kami dampingi Pak SBY sebagai Menkeu. Ini termasuk negara yang termasuk dalam kategori tax haven. Bagaimana supaya dilakukan kooperasi agar transparansi perpajakan dapat dilakukan,” ujar dia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, negara-negara anggota G-20 memiliki alasan kuat untuk melakukan kerja sama pertukaran informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).Hal tersebut dikarenakan banyak orang kaya di dunia yang melakukan praktik penghindaran atau pengemplangan pajak. Dia mengungkapkan, praktik penghindaran pajak ramai dilakukan sejak krisis keuangan global yang terjadi pada 2008.

Pada saat itu, negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa mengalami resesi dan ketidakpastian ekonomi. “Krisis keuangan global di 2008 menumbulkan dampak luar biasa di negara maju terutama AS dan Eropa yang berbentuk ketidakpastian ekonomi, resesi, dan ketidakpastian dunia,” katanya dalam rapat kerja dengan Komis XI DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Menurutnya, situasi tersebut memaksa negara untuk menggenjot penerimaan pajak guna memperbaiki keuangan mereka pascakrisis. Sayangnya, pengumpulan pajak ini mengalami hambatan karena banyak masyarakat yang justru memanfaatkan momen krisis untuk menghindar dari kewajibannya membayar pajak.”Mobilisasi sumber daya domestik dari pajak mengalami hambatan, tentu juga karena krisis itu sendiri yang menyebakan kelesuan ekonomi dan meningkatnya penghindaran pajak,” imbuhnya.

Sri Mulyani beberkan pentingnya keterbukaan informasi pajak dunia | PT Rifan Financindo

“Jadi karena adanya kondisi keterbatasan akses perpajakan. Jadi perhatian dunia karena menggerus basis penerimaan pajak hampir semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang,” ungkapnya.Melihat kondisi tersebut, negara-negara berinisiatif melakukan suatu pengawasan pajak untuk mengumpulkan perpajakan agar instrumen fiskal mampu menjadi instrumen yang efektif dalam melakukan pembiayaan sektor keuangan dan stimulus ekonomi.

“Negara-negara bahu membahu mencari cara untuk mengatasi ini dengan mengeluarkan kebijakan untuk penghindaran pajak, baik dari perundangan domestik, atau perjanjian bilateral secara kolektif,” jelasnya.Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Melalui aturan ini, Direktur Jenderal Pajak (DJP) berwenang mendapatkan akses informasi keuangan nasabah. Mulai dari rekening, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya.

Aturan tersebut sekaligus menjadi payung hukum dalam pelaksanaan Automatic Exchange of Indivation (AEOI) atau pertukaran indivasi perpajakan secara otomatis antar negara yang akan berlaku efektif pada 2018 mendatang.Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Rapat kali ini membahas mengenai Perpu No 1 tahun 2017 yang akan digunakan sebagai landasan mengikuti AEOI pada tahun 2018. Ani, sapaan akrab Sri Mulyani menjelaskan latar belakang keikutsertaan Indonesia dalam AEOI (Automatic Exchange Of Information).

AEOI adalah sistem yang mendukung adanya pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara pada waktu tertentu secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan, kepada negara residen wajib pajak.”Jadi, krisis keuangan global di 2008 menimbulkan dampak luar biasa di negara maju terutama AS dan Eropa seperti ketidakpastian ekonomi, resesi, dan ketidakpastian dunia. Situasi tersebut mempengaruhi kemampuan negara dalam penerimaan pajak,” ujar Ani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/5).Menurut Ani, dampak krisis 2008 tersebut tidak hanya dirasakan oleh negara maju, namun dirasakan juga oleh negara berkembang seperti Indonesia. Krisis menyebabkan kelesuan ekonomi dan meningkatnya penghindaran pajak.

Sri Mulyani Diminta DPR Jelaskan Perppu Akses Informasi Keuangan | PT Rifan Financindo

Sri Mulyani menuturkan mobilisasi domestik dari pajak mengalami hambatan dan menyebabkan kelesuan ekonomi serta meningkatkan praktik pengelakan dan penghindaran pajak. “Ini juga karena keterbatasan akses informasi perpajakan secara internasional,” ucapnya.Hal ini, kata Sri Mulyani, menjadi perhatian dunia karena menggerus basis penerimaan pajak di negara maju dan berkembang. “Modusnya dengan menyimpan aset di negara suaka pajak atau tax haven.

” Karena itu, menurut dia, negara-negara di dunia serta organisasi internasional bahu-membahu mengatasi persoalan tersebut, termasuk Indonesia bersama anggota G20 lain.”Diperlukan kerja sama internasional, terutama kerja sama pertukaran informasi antar-otoritas perpajakan,” katanya. Kemudian pada 2009 lalu dideklarasikan langkah untuk transparansi perpajakan dan dikenal sebagai era berakhirnya kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan.

Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memberikan penjelasan terkait dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Rapat dimulai sekitar pukul 11.00 dan dipimpin Ketua Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Golkar, Melchias Markus Mekeng. Sri Mulyani hadir didampingi Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Sri Mulyani menjelaskan, latar belakang perppu tersebut diawali dari krisis keuangan pada 2008 lalu, yang menimbulkan kontraksi dan ketidakpastian perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Situasi itu kemudian mempengaruhi penerimaan pajak negara maju dan berkembang. “Ada keperluan yang semakin mendesak untuk mengumpulkan pajak sebagai instrumen positif dalam penyehatan keuangan agar menjadi sumber pendanaan negara,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Mei 2017.

PT Rifan Financindo 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s