Rifan Financindo · Uncategorized

Ini permintaan Asosiasi Dapen pada DK OJK baru

Jelang masa uji kelaikan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan | Rifan Financindo

Gerai Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI
Rifan Financindo 

Suheri, Wakil Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) senada seirama dengan AEI. Menurut dia, iuran yang tidak tepat sering dialami pihaknya. Dia juga menyoroti penghitungan biaya yang ditetapkan OJK sebesar 0,45% dari total aset yang aktif maupun sudah mati.”Aset yang kadang sudah mati, masih harus dicatat, kena biaya. Kami bayar dimana-dimana,” ujar Suheri.

Dia juga meminta calon DK OJK tidak membuat aturan yang menyengsarakan anggota Dana Pensiun. Dia berharap DK OJK yang baru bisa memahami permasalahan di lapangan. Suheri berharap, DK OJK yang baru bisa lebih proaktif merespon permasalahan yang ada.”Kami berharap betul OJK bisa dipahami di lapangan. Bagaimana concern OJK bahwa industri ini mengalami permasaahan,”kata Suheri.

Terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi berharap Ketua DK OJK nanti berpihak pada industri yang dibawahi. Yang penting kata Bambang, pemimpin OJK tidak boleh punya kepentingan golongan.”Yang paling penting punya integritas tinggi, kompetensi tinggi dan tidak berpolitik,” ujar Bambang.

Jelang masa uji kelaikan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) menimbulkan asa bagi sejumlah pelaku industri keuangan. Salah satu industri yang berharap komisioner baru membawa industri keuangan ke arah lebih baik adalah Asosiasi Dana Pensiun.Asosiasi ini berharap, 14 calon DK OJK yang nantinya terpilih, bisa mendukung industri dana pensiun yang membuat industri ini kembali bertumbuh.

Komisi XI: Kalau Tidak Dekat dengan Penguasa, Jangan Harap Jadi Bos OJK | Rifan Financindo

Selain itu menurut perhitungan Tito OJK saat ini sebagai lembaga yang mengawasi pergerakan dana hingga Rp 17 triliun. Sebab OJK mengawasi seluruh industri jasa keuangan baik bank maupun non bank.Karena pengaturan dana yang begitu besar, Tito berharap posisi Dewan Komisioner OJK harus berasal dari pelaku pasar. Hal itu agar Dewan Komisioner OJK yang baru bisa mengerti dan menyikapi kondisi pasar dengan kebijakan yang tepat.Tito mencontohkan, negara-negara di Eropa seperti Inggris, Belanda dan Jerman lembaga seperti OJK pejabatnya diisi lebih banyak dari praktisi pasar.”Karenanya, jadi sangat penting pelaksanaannya semua OJK langsung berinteraksi dengan pasar. Mengetahui denyut jantung market menjadi sangat penting. Calon sekarang pun dari BI dan Departemen Keuangan.

Saya nggak tau itu yang paling tepat atau nggak. Tapi dunia lain itu kebanyakan praktisi,” tuturnya.Pemerintah telah menyerahkan 14 nama calon dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Nama-nama tersebut akan menjalankan fit and proper test yang nantinya akan tersaring menjadi 7 nama.Namun Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menyinggung daftar nama calon yang diajukan kebanyakan berasal dari karyawan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan. Menurutnya dewan komisioner OJK seharusnya lebih banyak berasal dari praktisi agar mengerti apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan industri jasa keuangan.

“Memang kalau di dunia itu, (pejabat lembaga seperti OJK) lebih dekat dengan pasar. Tapi kalau di Indonesia dekat dengan penguasa. Jadi kalau tidak dekat dengan penguasa, jangan harap bisa jadi anggota Dewan Komisioner OJK,” tuturnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/5/2017).Menurut Mekeng seharusnya anggota dewan komisioner OJK berisi campuran baik dari kalangan birokrat maupun praktisi pasar. Dengan begitu maka kebijakan yang tercipta dari OJK sesuai dengan kebutuhan negara tanpa menghilangkan kebutuhan pasar.

“Memang lucu di negara lain mixing antara industri dengan birokrat. Kalau disini semua birokrat yang belum tentu ngerti tentang pasarnya. Semua sistemnya, pokoknya harus begini. Makanya kalau kita lihat kapitalisasi pasar modal kita jauh dengan Thailand dan Singapura,” tukasnya.Sebelumnya Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio menegaskan, OJK merupakan lembaga yang sangat kritikal. Sebab selain memiliki wewenang untuk mengatur, mengawasi dan menyidik industri jasa keuangan ada pula kebijakan teknis yang harus dikeluarkan OJK.

Calon Bos OJK Harus Bisa Bedakan Pengawas dan Penguasa | Rifan Financindo

Selain itu Franky juga berharap, Dewan Komisioner OJK bisa membuat kebijakan yang tidak berbenturan dengan BEI yang juga regulator pasar modal. Sebab menurutnya UU OJK dan UU Pasar Modal sangatlah berbeda.”Jadi OJK lebih kondusifkan kondisi pasar modal dan mempermudah BEI melaksanakan promosi penarikan para investor dan para emiten baru. Saya kira itu yang kita harapkan,” tukasnya.Terakhir dia berharap, pemimpin OJK yang baru bisa mengubah ketentuan pungutan yang diterapkan. Sebab selama ini OJK pukul rata pengenaan biaya pungutan seperti pada perusahaan di sektor keuangan.

“OJK memberikan pungutan ke perusahaan keuangan baik listed di bursa maupun tidak. Tapi pungutan itu juga berlaku pada emiten tercatat yang bukan non bank seperti properti, manufaktur, pertambangan, perhotelan. Padahal perusahaan yang di sektor-sektor itu dan tidak listed di bursa tidak dikenakan pungutan. Jadi ini diskriminasi,” tagasnya.

Para emiten yang tergabung dalam Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) berharap Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru bisa benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pengawas seluruh industri jasa keuangan.Menurut Ketua AEI Franky Welirang, para anggota dewan komisioner OJK terkadang tidak bisa membedakan perannya sebagai pengawas atau penguasa. Meski dua hal itu sangat berbeda, namun terkadang terasa sama.”Artinya, kekuasaan OJK itu tentunya mengikuti aturan dan UU yang ada. Jangan dilanggar,” tuturnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Franky mencontohkan, saat ini OJK memiliki pengaruh atas penentuan Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Padahal BEI selaku regulator pasar modal juga merupakan sebuah perusahaan yang sahamnya juga dimiliki oleh para anggota bursa yang merupakan perusahaan sekuritas.”BEI adalah PT dan memiliki pemgang saham. Tapi yang menetukan segalanya OJK. Komisarisnya ditentukan OJK, pemegang saham nggak ada kuasa. UU PT kita ada di mana. Ini salah satu contoh. Saya kira itu salah satu saja. Kami mengharapkan anggota yang baru mengerti betul terhadap hal itu. Tidak semena-mena,” tegasnya.

Rifan Financindo 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s