Rifanfinancindo Berjangka

Biar Tak Kena Masalah Usai Beli Rumah, Perhatikan Hal Ini

(BPKN) mengingatkan masyarakat untuk lebih jeli sebelum membeli rumah | PT Rifan Financindo Berjangka

 

Rifanfinancindo Berjangka

Ardiansyah melanjutkan, yang perlu diperhatikan sebelum membeli rumah khususnya di kawasan perumahan adalah memastikan pengembang telah mengantongi izin resmi dari pihak terkait.

“Nah izin pengembang biasanya terkait banyak hal, baik izin penggunaan lahan, rencana tata ruang lahan atau wilayah di kabupaten dan kota termasuk izin mendirikan bangunan. Jadi ini harus dicek oleh calon konsumen,” papar Ardiansyah.

Memang agak rumit ya, karena tidak semua konsumen paham persis seperti apa ketentuan yang ada di republik ini,” Kata Ardiansyah, di Kantor BPKN, Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Ketua BPKN Ardiansyah Parman meminta kepada masyarakat untuk berhat-hati sebelum membeli rumah. Alasannya, sudah banyak terjadi konsumen terbelit masalah dengan pengembang usai melakukan kontrak jual beli rumah. Mulai dari masalah yang cukup sederhana hingga yang sangat pelik.

Saran Ardiansyah kepada konsumen, yakni sebelum membeli rumah sebaiknya dipahami ketentuan yang diberlakukan pemerintah dalam kepemilikan tempat tinggal.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengingatkan masyarakat untuk lebih jeli sebelum membeli rumah. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya masalah di kemudian hari.

Soal DP Rumah hingga Pembangunan Belum Jadi | PT Rifan Financindo Berjangka

Sementara itu, untuk kasus perumahan yang besar dan melibatkan banyak pihak seperti perbankan hingga merugikan banyak konsumen, maka BPKN akan menyerahkan kepada pihak terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kalau terkait ketidakpatuhan bank dalam memenatuhi UU maka sanksinya diberikan ke bank sesuai diatur OJK. Tapi kalau terkait tata ruang di Pemda kita dorong ke Ombudsman. Tapi kalau masuk pidana kami dorong ke kepolisian,” tukasnya.

Kalau ditanya apa aja? macam-macam. Mulai dari service charge, pengembalian DP, IPKL, sampai air minum, air bersih, bervariatif (aduannya). Poinnya sebagian besar dari 10 kasus ini kasus persengketaan apa yang dijanjikan dan apa yang terjadi. Jadi itu yang masuk BPKN setengah dari 20 itu kasus perumahan,’ jelasnya.

Adapun langkah yang dilakukan BPKN dalam menyikapi pengaduan konsumen tersebut yakni mempertemukan di antara kedua belah pihak antara konsumen dan pengembang.

“Kami mendorong proses kegiatan usaha yang fair, jujur, adil dan seimbang. Kalaupun ada persoalan kayak ini, kami akan membawa duduk persoalannya dan melihat pelanggarannya,” ucap dia.

Menurutnya, 10 pengaduan mengenai perumahan ini memiliki keluhan yang berbeda-beda. Ada yang mengenai pembangunan yang belum jalan hingga pengembalian uang muka (Down Payment/DP).

“Sejak September hingga saat ini ada 20 pengaduan yang masuk ke kantor BPKN. Dari 20 ini ada sebanyak 10 jadi sekitar 50% dari terkait perumahan, baik yang sifatnya horizontal maupun vertikal,” ungkapnya di Kemendag, Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyatakan, ada sebanyak 20 pengaduan yang diterima pihaknya dari konsumen. Aduan ini terhitung sejak September 2017 hingga pertengahan Januari 2018.

Koordinator Komisi Advokasi BPKN Rizal E Halim mengatakan, pengaduan ini terdiri dari banyak sektor di antaranya adalah perumahan yang paling banyak mendapatkan aduan konsumen yaitu sekitar 50% dari total aduan.

BPKN Minta Konsumen Lebih Teliti Saat Beli Rumah | PT Rifan Financindo Berjangka

 

Lebih kurang 355 unit rumah yang telah melakukan pembelian dengan fasilitas KPR melalui BRI dan BTN maupun tunai tiba-tiba dikejutkan dengan pemberitahuan dari Bank Maybank Indonesia yang menyatakan bahwa pengembang perumahan Violet Garden menjadikan tanah perumahan sebagai jaminan kredit modal kerja.

Sejak aduannya masuk pada 20 September 2017, BPKN mengklaim telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada BTN, BRI, dan PT Nusuno Karya selaku pihak pengembang di awal tahun ini.

Tiga rekomendasi yang diberikan BPKN tersebut yaitu meminta agar BTN dan BRI menghentikan sementara proses penagihan, meminta agar urusan dokumen sertifikat rumah warga perumahan Violet Garden segera diselesaikan, serta mengimbau kepada warga untuk menunda pembayaran sampai adanya jaminan.

( Baca : Membuka keterisolasian Papua )

Adapun kewajiban pengembang perumahan tersebut sesuai dengan Perjanjian Perikatan Jual Beli Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 dan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2011, serta Pasal 8, 9, dan 10 dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kasus terkait perumahan yang belum lama ini ditangani BPKN sendiri ialah menindaklanjuti aduan penghuni perumahan Violet Garden yang terletak di Bekasi Barat, Jawa Barat.

Biasanya regulasinya sudah clear, tapi para pihak di pasar yang menerjemahkannya berbeda-beda,” ucap Rizal.

“Pengawasan harus dilakukan, sehingga otoritas jangan melepas begitu saja. Tupoksi dari regulator ialah melakukan pengaturan tapi juga harus mengamankan kebijakan dan aturan tersebut,” tambah Rizal.

BPKN pun lantas menekankan agar pengembang perumahan mampu memberikan informasi secara jelas, benar, dan jujur kepada konsumennya.

Selain mendorong edukasi terhadap konsumen, BPKN juga menegaskan perlunya pengawasan kepada pihak pengembang. Ardiansyah mengatakan bahwa BPKN siap untuk bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait sehingga sistem pengawasan dapat lebih digalakkan.

Masih dalam kesempatan yang sama, Koordinator Bidang Advokasi BPKN Rizal Halim mengungkapkan bahwa kasus biasanya muncul karena adanya maladministrasi. Rizal pun tidak menampik apabila maladministrasi bersumber dari adanya kelalaian dalam mengawasi transaksi.

Berdasarkan data yang dihimpun dari September 2017 sampai dengan sekarang, setidaknya ada 10 aduan terkait masalah perumahan yang telah diterima BPKN. Keluhannya pun beragam, mulai dari masalah sertifikat rumah, biaya iuran, sampai dengan kebutuhan mendasar seperti ketersediaan air bersih.

Menurut Kepala BPKN Ardiansyah Parman, perlu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap aspek-aspek yang terkait dengan transaksi pembelian rumah.

“Ada empat hal yang perlu diperhatikan saat bertransaksi, yakni pastikan sudah punya izin lokasi, ada sertifikat hak atas tanah, adanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), serta jaminan pembiayaan,” ucap Ardiansyah saat jumpa pers di kantornya, Jakarta pada Kamis (25/1/2018).

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengimbau agar konsumen lebih teliti saat membeli rumah di kawasan perumahan. Pasalnya, tidak sedikit kasus yang muncul akibat ketidaksesuaian antara tawaran yang disampaikan oleh pengembang dengan kenyataannya di lapangan.

Rifanfinancindo Berjangka

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s