Rifanfinancindo Berjangka

Jonan Akan Evaluasi Harga BBM Pada Maret 2018

(ESDM) akan mengevaluasi kembali harga BBM untuk jenis Premium dan Solar bersubsidi | PT Rifan Financindo Berjangka

 

 

  Rifanfinancindo Berjangka
Mantan Direktur Utama PT KAI tersebut mengaku bahwa harga minyak dunia yang tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.

Selama tahun lalu, realisasi penyaluran BBM Premium oleh Pertamina sebesar 7 juta kiloliter (kl) atau hanya 60% dari target 12,5 juta kl. Sementara penyaluran Solar mencapai 93%.

“Kami sudah beritahu Pertamina bahwa kewajiban distribusi BBM premium dan solar tetap harus dilaksanakan di seluruh Indonesia,” jelasnya.

“Pertengahan Maret nanti kami lihat, apakah perlu dilakukan penyesuaian atau tidak,” kata Jonan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (25/1).

Dalam APBN 2018, pemerintah mematok harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar USD 48/barel. Selain itu, pemerintah juga menyatakan tak ada kenaikan harga BBM ataupun tarif dasar listrik hingga akhir Maret 2018.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengevaluasi kembali harga BBM untuk jenis Premium dan Solar bersubsidi pada pertengahan Maret 2018.

Hal ini dilakukan seiring harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik di level USD 65/barel.
Saat ini, harga BBM jenis Premium ditetapkan Rp 6.450/liter dan solar bersubsidi Rp 5.150/liter. Harga tersebut hanya berlaku hingga 31 Maret 2018.

( Baca : Minyak Dunia Naik, Perlukan Harga BBM RI Disesuaikan? )

 

Harga Minyak Naik, Pemerintah Diminta Tak Bebani Pertamina | PT Rifan Financindo Berjangka

 

Menurut Enny, penyesuaian harga minyak dunia harus disikapi dengan mengerek anggaran subsidi BBM dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, ia melihat, sekalipun anggaran subsidi BBM dinaikkan, tak akan secara langsung membuat APBN terbebani. Hal ini karena pemerintah punya potensi penerimaan pajak dari sektor tersebut.

Cara lain, menurut dia, dengan mempertimbangkan kenaikan harga BBM yang dibayarkan masyarakat. Hanya saja, besaran dan waktunya harus benar-benar diperhitungkan dengan matang. Pasalnya, jika terlalu besar atau pada waktu yang tak tepat, justru berpotensi mengerek inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat.

“Dapat juga diambil kombinasi antara ketiga opsi di atas, yang penting jelas, sehingga masyarakat, dunia usaha, dan Pertamina bisa membuat perencanaan di tahun 2018,” pungkasnya.

Berdasarkan harga minyak mentah di pasar global, harga minyak mentah Brent berada di kisaran US$70,53 per barel pada akhir perdagangan kemarin. Sedangkan harga minyak mentah AS West Texas Intermediaries (WTI) yang berada di kisaran US$65,8 per barel.

Kedua, pemerintah ingin perusahaan pelat merah memiliki kinerja yang apik. Namun, bila terus ‘diutangi’, tentu akan mengganggu kinerja keuangan perusahaan.
Ketiga, Pertamina tengah membutuhkan kecukupan dana untuk mengucurkan investasi ke Blok Mahakam yang baru dikuasai.

“Pertamina mungkin bisa saja undang investor, tapi tetap harus pegang porsi investasi 30 persen. Blok Mahakam itu butuh US$1,5 miliar. Kalau keuntungannya tergerus, tidak bisa untuk investasi, lalu apa manfaatnya ambil Blok Mahakam itu?” katanya.
Untuk itu, Enny berharap pemerintah segera mencari jalan keluar agar tak memberatkan Pertamina untuk ikut memikul beban dari dampak kenaikan harga minyak ini.

Sekalipun tetap harus melibatkan Pertamina, ia berharap, tanggungan Pertamina tak besar. Hal ini bisa diupayakan dengan melakukan beberapa jurus secara bersamaan.

Pertama, pemerintah masih mempunyai utang subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Pertamina sebesar Rp20 triliun dari hasil audit 2016. Adapun utang tersebut akan dicicil dalam dua tahun ini, yaitu 2018 dan 2019.

“Kalau kemarin Pertamina memang tidak rugi, masih untung Rp27 triliun. Tapi karena tidak ada penyesuaian harga BBM, ‘tombokan’ subsidinya sudah Rp20 triliun,” ujar Enny di kantornya, Kamis (29/1).

Pemerintah diminta tak memaksa PT Pertamina (Persero) untuk ikut menanggung beban kenaikan harga minyak dunia di tahun ini. Pasalnya, hal ini dapat mengganggu kinerja keuangan dan bisnis perusahaan minyak dan gas (migas) nasional itu.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartanti mengatakan, ada beberapa hal yang membuat pemerintah tak boleh memaksa Pertamina menanggung beban selisih dari harga keekonomian BBM dengan harga yang dibayarkan masyarakat di tahun ini.

Harga Minyak Dunia Naik, Pertamina Tak Ubah Harga BBM PSO | PT Rifan Financindo Berjangka

Laba bersih juga berisiko turun dari prognosis perusahaan tahun lalu sejumlah US$ 2,2 miliar. Penurunan laba bisa terjadi apabila rata-rata harga minyak mentah Indonesia hingga Desember mendatang mencapai US$ 55 per barel. Desember lalu, ICP menyentuh US$ 60 per barel. “Itu saja yang bisa kami asumsikan. Kalau ICP bergerak-gerak, ya, kami harus hitung lagi,” ujar Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman pada pekan lalu.

Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mengatakan, jika laba tergerus, kemampuan investasi perusahaan bakal berkurang. Padahal Pertamina ditugasi merevitalisasi empat kilang serta membangun dua kilang baru.

Total kebutuhan pendanaan proyek mencapai US$ 45 miliar atau sekitar Rp 500 triliun. Angka ini setara dengan 90 persen nilai aset Pertamina sebesar US$ 50 miliar. Secara bertahap, kebutuhan modal Pertamina membangun kilang—yang salah satunya untuk memproduksi BBM—tahun depan akan mencapai US$ 5,7 miliar. Angka ini terus bertambah hingga di atas US$ 10 miliar mulai 2019.

Kondisi serupa juga terjadi pada bensin kelas Premium, yang tergolong BBM penugasan. Delta tertinggi terjadi pada April-Juni saat harga keekonomian bensin beroktan 88 ini mencapai Rp 7.600 per liter.

Adapun harga jual Premium di luar Pulau Jawa, Madura, dan Bali adalah Rp 6.450 per liter. Selisih harga untuk Solar nantinya ditanggung pemerintah. Sedangkan untuk Premium, selisih harga akan ditanggung Pertamina.

Berdasarkan kajian sementara Pertamina, jika harga BBM tidak berubah hingga akhir tahun, laba bersih perusahaan diperkirakan hanya US$ 2 miliar. Angka tersebut di bawah asumsi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2018 sebesar US$ 2,4 miliar.

Sebelumnya, Pertamina melaporkan, sepanjang Januari-Desember 2017, harga BBM jenis Solar di atas harga pemerintah. Bahkan pada Oktober hingga Desember lalu harga keekonomian Solar mencapai Rp 6.700 per liter atau lebih tinggi Rp 1.550 per liter dibanding harga pemerintah.

Kenaikan harga minyak mentah belakangan ini tak lantas membuat PT Pertamina (Persero) mengerek harga bahan bakar minyak atau BBM jenis pelayanan masyarakat (public service obligation/PSO). Perusahaan pelat merah itu akan menghormati keputusan pemerintah yang menetapkan harga BBM PSO tak berubah sepanjang Januari hingga Maret mendatang meskipun keuangan perseroan berpotensi terganggu.

“Harga sepanjang Januari, Februari, dan Maret kan sudah diputuskan. Jadi kami mematuhi keputusan pemerintah,” kata Direktur Pemasaran Pertamina Iskandar kepada Tempo, Senin, 22 Januari 2018. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memutuskan harga BBM jenis Premium Rp 6.450 per liter dan Solar Rp 5.150 per liter. Besaran ini tidak berubah sejak awal 2016 lalu.

Rifanfinancindo Berjangka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s