Rifanfinancindo Berjangka

Belanja Kementerian Tumbuh 30,2 Persen

Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi belanja Kementerian Lembaga pada Januari 2018 telah mencapai Rp19,7 triliun | PT Rifan Financindo Berjangka

 

 

Rifanfinancindo Berjangka

 

Ia menambahkan penyerapan belanja Kementerian Lembaga ini juga didukung realisasi belanja pegawai sebesar Rp11,3 triliun, atau tumbuh 2,7 persen dan belanja barang Rp2,1 triliun, atau tumbuh 77,4 persen.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga memaparkan penyerapan belanja non Kementerian Lembaga sebesar Rp44,1 triliun atau tumbuh 3,8 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah pusat pada periode ini telah mencapai Rp63,8 triliun atau tumbuh 10,7 persen, dari periode sama tahun 2017.

Dalam periode ini, rencana pengadaan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercatat paling tinggi yaitu mencapai Rp20,7 triliun, diikuti Kementerian Perhubungan Rp4,5 triliun dan Polri Rp1,5 triliun.

“Total dari 10 Kementerian Lembaga terbesar, pagu yang sudah dikontrakkan mencapai Rp30,7 triliun atau 17,6 persen dari total belanja modal,” kata Sri Mulyani.

Menurut dia, perbaikan pola belanja modal dan bantuan sosial ini merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas APBN agar lebih produktif dalam mendorong kinerja perekonomian sejak awal tahun.

Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan belanja ini didukung oleh belanja modal yang telah mencapai Rp1 triliun, atau tumbuh 71,6 persen, serta bantuan sosial yang telah mencapai Rp5,3 triliun, atau tumbuh 122,2 persen.

“Pada Januari 2017, realisasi belanja modal hanya tercatat sebesar Rp600 miliar dan bantuan sosial sebesar Rp2,4 triliun,” katanya.

Sri Mulyani mengharapkan penyerapan belanja modal dapat lebih cepat lagi, apalagi kegiatan Kementerian Lembaga yang sudah dikontrakkan hingga pertengahan Februari 2018 telah mencapai Rp35 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi belanja Kementerian Lembaga pada Januari 2018 telah mencapai Rp19,7 triliun, atau tumbuh 30,2 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

“Pencapaian ini didukung oleh tumbuhnya belanja modal dan bantuan sosial dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” kata Sri Mulyani i Jakarta, Selasa (20/2/2018)

Utang Negara Saat ini Tercatat Rp3.958 Triliun! | PT Rifan Financindo Berjangka

 

Dengan realisasi ini, maka total utang pemerintah pusat tercatat mencapai Rp3.958,66 triliun yang terdiri dari penerbitan SBN Rp3.206,3 triliun dan pinjaman Rp752,38 triliun. Ia menambahkan posisi utang ini seiring dengan meningkatnya PDB Indonesia di 2017 sebesar Rp13.588,8 triliun menunjukan kemampuan utang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Posisi utang pemerintah sekitar 29 persen terhadap PDB ini tetap dijaga pada level yang aman dengan menjaga risiko atas nilai tukar dan perubahan suku bunga,” ujar Sri Mulyani.

( Baca : Sri Mulyani Ancam tak Berikan Anggaran pada K/L yang Sering Revisi DIPA )

Sri Mulyani memaparkan realisasi pembiayaan utang pada Januari 2018 tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp15,5 triliun dan pinjaman Rp5,9 triliun. “Penerbitan SBN neto sebesar Rp15,5 triliun atau 3,74 persen dari target ini bermanfaat untuk menutup defisit APBN yang telah tercatat Rp37,1 triliun,” katanya.

“Realisasi ini menurun dibandingkan pembiayaan utang pada 2017 sebesar Rp82,1 triliun,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi pembiayaan utang pada Januari 2018 telah mencapai Rp21,4 triliun atau 5,4 persen dari target APBN sebesar Rp399,2 triliun.

 

Sri Mulyani Revisi Insentif Pajak Bagi Investor, Ini Isinya | PT Rifan Financindo Berjangka

 

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, Presiden Jokowi juga meminta agar syarat-syarat untuk mendapatkan insentif ini dipermudah dan dipercepat. Dengan demikian, banyak investor yang bisa memanfaatkan insentif tersebut.

“Bapak Presiden minta agar proses minta tax allowance harus pasti, sederhana dan cepat. Karena tahun lalu hanya ada 9 (perusahaan) yang mendapatkan. Di 2016 ada 25, sebelumnya bahkan lebih sedikit. Jadi ternyata betul-betul tidak menarik. Karena tadi evaluasinya adalah ada sektor yang tidak tahu, ada yang sudah mendapatkan janji tapi tidak dipenuhi, ada yang tadinya mendapatkan fasilitas tertentu namun di dalam realisasi investasi tidak jadi diberikan,” jelas Sri Mulyani.

Dari pembahasan tadi diputuskan Bapak Presiden, jumlah kelompok industri penerima tax allowance harus diperluas. Dari PP 18/2015 dan PP 9/2016 yang mengatur tax allowance sampai saat ini ada 145 bidang usaha. Maka Bapak Presiden minta agar diperluas dan ditambahkan jumlahnya berdasarkan rekomendasi beberapa kementerian terutama Kemenperin, Kementerian ESDM, Kemenpar yang memiliki bidang industri yang ditambahkan,” ujar dia di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan mengeluarkan aturan terkait revisi insentif fiskal berupa tax allowance dan tax holiday. Perubahan ini diharapkan akan mendorong minat investasi di dalam negeri.

Sri Mulyani menjelaskan, untuk tax allowance, sebenarnya insentif ini telah ada sejak 10 tahun lalu. Insentif ini berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) Badan yang harus ditanggung oleh investor dengan besaran potongan hingga 30 persen.

 

Rifanfinancindo Berjangka

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s