Rifanfinancindo

Anggaran THR Naik 68,92% Ancam Ganggu Ekonomi, Ini Kata Sri Mulyani

Kenaikan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) | PT Rifan Financindo Berjangka

 

Rifanfinancindo

Menurutnya, kenaikan anggaran untuk THR dan gaji ke-13 yang mencapai Rp35,76 triliun atau lebih tinggi 68,92% dibandingkan pembayaran THR pada 2017 lalu diterangkan karena komponen yang ada tidak hanya gaji pokok. Melainkan juga ada tunjangan kinerja serta tunjangan lainnya.

Adapun rincian anggaran untuk THR dan gaji ke-13 yakni THR Gaji Rp5,24 triliun, THR Tunjangan Kinerja Rp5,79 triliun, THR Pensiun Rp6,85 triliun, Gaji ke-13 Rp5,24 triliun, Tunjangan Kinerja ke-13 Rp5,79 triliun, dan Pensiun/Tunjangan ke-13 sebesar Rp6,85 triliun

Dia menuturkan, alokasi anggaran pembayaran THR, gaji ke-13 dan tunjangan pensiun ke-13 untuk tahun 2018 ini sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018. “Ini sudah dibahas dan dengan persetujuan DPR,” tandasnya.

Kenaikan anggaran untuk membayar keseluruhan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13, dipastikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih lanjut Ia menekankan, hal ini lantaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menghitung dampak apa saja yang mungkin terjadi dengan kenaikan THR.

“Kita lihat saja nanti dan fokus pada stabilitas. Pertumbuhan kita lihat dari komponennya yakni konsumsi, investasi, terutama ekspor. Bersama Bank Indonesia, kita fokus pada stabilitas. Jangan sampai terganggu, semoga optimisme bisa dibangun,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

 

Pro kontra di balik kebijakan Jokowi memberi THR kepada para PNS | PT Rifan Financindo Berjangka

 

Khusus untuk gaji ke-13, pemerintah telah menetapkan akan memberikan sebesar gaji pokok satu bulan, tunjangan umum, keluarga, jabatan, dan kinerja.

“Dan pensiun ke-13 dibayarkan sebesar pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan.

Namun demikian, pemerintah THR kepada PNS ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak yang senang, namu tak sedikit pula yang menolak. Beberapa menilai kinerja PNS masih bobrok dan tak pantas menerima THR. Silakan klik selanjutnya.

“Kita berharap juga ada peningkatan kerja para ASN dan pelayanan publik secara keseluruhan,” sambung Jokowi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan sebetulnya pemberian THR bagi PNS sudah dilakukan sebelumnya. Yang berbeda pada tahun ini hanya pada ketentuan besaran THR.

“Yang berbeda dari tahun ini bahwa THR dibayarkan tidak hanya dalam bentuk gaji pokok, namun termasuk di dalamnya tunjangan keluarga, tunjangan tambahan dan tunjangan kinerja,” jelasnya.

PP ini menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk para pensiunan, penerima tunjangan seluruh PNS, prajurit TNI dan anggota Polri,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, pemberian THR dan gaji ke-13 bagi pensiunan PNS tidak pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Jokowi berharap, pemberian ini bisa menyejahterakan para pensiunan dan PNS di Hari Raya Idul Fitri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS). Dalam PP tersebut juga diatur tentang pemberian THR dan gaji-13 kepada pensiunan PNS.

 

 

 

THR PNS Dituding Kepentingan Politik, Apa Kata Sri Mulyani? | PT Rifan Financindo Berjangka

Oleh karena itu lanjut Ani,saat ini dirinya juga tengah mengajukan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) kepada DPR RI. Kerangka itu nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk pengusahaan APBN 2019.

“Kan itu selalu dibahas (THR) dalam APBN yang ini sekarang lagi dibahas mulainya,” ucapnya

“Dan kemarin sudah ditulis di dalam UU APBN yang sudah kita bahas selama ini, itu sudah dianggarkan, jadi selama ini sudah dibahas sejak tahun lalu,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga membuka peluang agar skema pemberian THR PNS dan swasta bisa diterapkan lagi pada tahun depan. Sebab menurutnya, THR pada tahun ini diyakini lebih besar manfaatnya dibandingkan tahun tahun sebelumnya.

( Baca : BKN Nilai Kenaikan THR dan Gaji ke-13 PNS Masih Wajar )

Apalagi menurutnya, kebijakan tersebut juga sudah tertera dalam APBN 2018. Seperti diketahui, pembahasan APBN 2018 juga melibatkan institusi DPR, artinya kebijakan pemberian THR PNS juga sudah melalui persetujuan dari anggota dewan.

Mendengar hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah anggapan tersebut secara tegas. Menurutnya, keputusan pemberian THR bukanlah kepentingan politik. Karena menurutnya, pemberian THR ini sudah terencana sejak jauh-jauh hari.

Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon mengkritisi kebijakan pemerintah yang memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya untuk kepentingan politis semata.

Apalagi Fadli Zon beranggapan jika upaya bagi-bagi THR kepada PNS itu hanya buang-buang uang saja. Tentunya hal tersebut sangat jauh berbeda dengan upaya pemerintah untuk melakukan penghematan besar-besaran.

 

Rifanfinancindo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s