Rifan Financindo Berjangka

Anggaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Diambil dari Mana?

Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah pusat sudah mengatur anggaran untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) | PT Rifan Financindo Berjangka

 

 

Rifan Financindo Berjangka

Namun, ternyata presiden memutuskan besaran THR bagi ASN tahun ini tak hanya sebesar gaji pokok, tetapi juga ditambah tunjangan-tunjangan lainnya. Karena itu, dipastikan ada perubahan angka dari yang sudah ditetapkan masing-masing daerah.

Bahtiar mengatakan, untuk membayar THR bagi ASN tahun ini, semua sumber yang memungkinkan akan digunakan, seperti dari kelebihan belanja pegawai, biaya tak terduga, ataupun menggeser kegiatan lain yang bisa ditunda dan tidak mendesak. “Yang pasti jangan menggeser kegiatan yang sudah dilelang,” katanya menegaskan.

Untuk mengganti pos anggaran yang akan digunakan untuk membayar THR, sambung dia, akan dilakukan di APBD Perubahan. Satu hal yang pasti, Bahtiar meminta ASN Kabupaten Indramayu tidak resah. Ia menjamin THR dan gaji ke-13 akan dibayarkan sesuai ketentuan. “Pokoknya akan dibayar sebelum Lebaran,” kata dia.

Namun, bagi beberapa daerah, penganggaran THR dan gaji ke-13 butuh upaya lebih. Dari Indramayu, Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Ahmad Bahtiar mengatakan, pihaknya perlu melakukan utak-atik APBD terkait pembayaran THR dan gaji ke-13.

“Kalau presiden sudah mengeluarkan peraturan pemerintah (PP), ya harus siap. Walaupun cukup berat memikirkan geser sana, geser sini, apa yang harus digeser,” ujar Bahtiar saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/6).

Bahtiar menjelaskan, sebenarnya pembayaran THR bagi ASN di Kabupaten Indramayu tidak ada masalah jika formulasinya sama seperti tahun lalu, yakni hanya berupa gaji pokoknya. Pemkab Indramayu pun sudah menganggarkannya sejak penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017.

Sumber pemberian THR dan gaji ke-13 bagi kepala daerah, anggota DPRD, dan PNS pemda dapat bersumber dari tiga hal. “Kalau anggaran THR dan gaji ke-13 belum disediakan daerah, kami (Kemendagri) memandu bahwa sumbernya itu bisa dari tiga unsur; bisa diambil dari anggaran belanja tidak terduga, kalau belum cukup juga bisa melakukan penjadwalan ulang kegiatan, dan kalau masih belum cukup juga ya mengambil uang yang tersedia di kas daerah,” kata Syarifuddin di Jakarta.

Syarifuddin menjelaskan, penjadwalan ulang kegiatan adalah menunda program kegiatan daerah yang belum prioritas. Dengan begitu, anggarannya bisa digunakan untuk memenuhi pemberian THR dan gaji ke-13 di daerah tersebut.

DAU ini merupakan dana yang dijadikan sumber gaji, tetapi daerah bisa menggunakan anggaran tersebut untuk tujuan lain. Oleh karena itu, keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis DAU, kata Menkeu, sudah sangat tepat.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin di Jakarta, Ahad (3/6), mengatakan, sumber anggaran untuk THR dan gaji ke-13 bagi kepala daerah, anggota DPRD, dan PNS dapat disesuaikan, khususnya bagi daerah yang APBD-nya tidak mencukupi.

Menkeu menjelaskan, meski pemerintah sudah menyiapkan pemberian tunjangan dengan formula terbaru dari tahun lalu, pemerintah pusat tidak langsung mengumumkannya jauh-jauh hari. Hal ini untuk menghindari inflasi jika diberitahukan lebih awal. Meski demikian, Sri Mulyani memastikan bahwa anggaran tunjangan ini sudah masuk dalam nota keuangan 2017.

“Artinya, alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13 itu ada di dalam UU APBN 2018,” ujar Sri Mulyani di Istana Negara, Senin (4/6). Dari mana anggaran pembayaran ini berasal? Menkeu mengatakan, dana untuk THR dan gaji ke-13 bagi aparattur sipil negara (ASN) dan pensiunan ASN diambil dari dana alokasi umum (DAU).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah pusat sudah mengatur anggaran untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13. Anggaran tersebut sudah disiapkan sejak tahun lalu lewat pembahasan APBN bersama DPR.

 Urus THR PNS Saja Bingung, Ditanya Jatah Honorer | PT Rifan Financindo Berjangka

Nah, anggaran yang disediakan itu kan hanya untuk gaji induk atau gaji pokok saja. Sama seperti sebelumnya. Sehingga begitu ada SE Kemendagri yang mengharuskan THR bagi PNS tidak hanya gaji induk namun harus juga dengan tunjangan keluarga dan tunjangan struktural, maka kami juga sedikit kebingungan. Bukan apa-apa, anggaran yang sudah disediakan tidak mencukupi,” sebut dia.

Dari perhitungannya, jumlah anggaran untuk membayar THR bagi seluruh PNS di lingkungan Pemkab Kuningan yang jumlahnya sekitar 13 ribuan, diperlukan anggaran sekitar Rp50,5 miliar termasuk di dalamnya untuk tunjangan.

“Tadinya kami hanya menghitung THR yang akan diberikan itu hanya mencakup gaji pokok saja, tidak dengan tunjangan. Perhitungannya ya mengacu kepada tahun sebelumnya. Dan angkanya sudah tertera di APBD 2018. Tapi sekarang berubah karena ada SE Kemendagri. Mau tidak mau pemkab harus menambah anggaran untuk pembayaran THR pegawainya. Setelah dihitung, kami harus menambah anggaran antara Rp7 miliar sampai Rp8 miliar guna membayar THR pegawai,” papar pejabat bertubuh tinggi besar tersebut.

Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan Apang Suparman menyatakan, sebenarnya tidak ada masalah bagi Pemkab Kuningan untuk membayar THR bagi seluruh PNS di lingkungannya. Alasannya, anggaran untuk THR sudah ada di APBD 2018. Tinggal bayar saja.

“Sudah ada. Sudah tercantum di APBD Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2018. Dananya juga sudah ada, tinggal SKPD mengajukan surat perintah membayar ke kami, maka gaji atau THR PNS bisa segera dicairkan,” jelas Apang kepada Radar Cirebon (Jawa Pos Group), Senin (4/6).

Namun yang menjadi kendala, kata Apang, anggaran yang sudah disediakan di APBD tahun 2018 dirasa bakal tidak cukup untuk membayar THR. Hal itu disebabkan adanya surat edaran dari Kemendagri di mana THR yang diberikan termasuk tunjangan keluarga dan tunjangan struktural.

Kenaikan THR (tunjangan hari raya) bagi PNS membuat sejumlah pemda kelimpungan. Mereka harus mengutak-atik ulang anggaran di APBD. Pemkab Kuningan, Jabar, misalnya, terpaksa nombok hingga miliaran rupiah.

Sebab, dalam anggaran APBD Kabupaten Kuningan, pemkab hanya mengalokasikan anggaran untuk gaji ke-14 atau THR berupa gaji induk atau gaji pokok saja. Tidak termasuk tunjangan keluarga dan tunjangan struktural. Alhasil dengan adanya SE Kemendagri yang mengharuskan pemerintah daerah membayar THR penuh plus kedua tunjang tersebut, keuangan pemda terbebani.

 

 

Anggaran THR PNS Bukan Sesuatu yang Tiba-Tiba | PT Rifan Financindo Berjangka

 

Dia menyebutkan Kemenkeu sudah melaksanakan UU APBN sesuai dengan yang selama ini didiskusikan dengan DPR dan sudah jadi aturan UU. “Jadi kita lakukan secara hati-hati, ” katanya.

Sri Mulyani menyebutkan jika ada daerah yang menyatakan tidak bisa membayar THR dan gaji ke-13 maka pihaknya akan melihat kembali karena seharusnya ada. “Saya sudah minta ke Dirjen Perimbangan untuk melihat daerah mana dan apa penyebabnya karena yang sudah ada DAU yang dialokasikan tahun 2018 menggunakan formula yang sudah memasukan dalam hal ini faktor THR dan gaji ke-13,” katanya.

Dia menyebutkan formula dan DAU juga sudah memasukkan tunjangan dan THR dan gaji ke 13. “Sudah masuk karena kan masak kita kaya gitu ‘ujug-ujug’, ini sudah masuk dalam APBN semua. Menkeu ini tidak tiba-tiba begitu ada ide langsung direalisasikan,” katanya.

Namun mengenai penganggarannya, lanjutnya, sudah dilakukan semenjak Nota Keuangan 2018 disampaikan oleh pemerintah tahun 2017.

( Baca : Tjahjo Heran Sumber THR dan Gaji Ke-13 PNS dari APBD Dikritik )

“Itu dibahas pemerintah bersama dewan. Artinya alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke 13 itu ada di dalam UU APBN 2018. Termasuk untuk daerah adalah dalam perhitungan DAU yaitu transfer yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah, formulasinya itu sudah memasukan perhitungan THR dan gaji ke-13,” jelasnya.

Dia menyebutkan DAU memang merupakan sumber keuangan bagi daerah untuk membayar meskipun daerah bisa menggunakannya juga untuk tujuan yang lain.

“Oleh karena itu keputusan Mendagri untuk memberikan juklak juknisnya itu sudah sangat jelas mengenai hal itu,” katanya.

Menkeu menyebutkan pemberian THR dan gaji ke-13 kepada PNS, anggota TNI/Polri, pensiunan PNS dan PNS daerah, bukan sesuatu yang ditetapkan secara tiba tiba.

“THR dan gaji ke-13 itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ditetapkan oleh kami, meskipun pengumumannya dilakukan menjelang Lebaran karena memang kami menghindari efek inflasi jika terlalu awal diumumkan,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah yang disusun pada tahun 2017 sudah memperhitungkan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 pada 2018.

“Perhitungan DAU yaitu transfer yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah, formulasinya itu sudah memasukkan perhitungan THR dan gaji ke-13,” kata Menkeu ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/6/2018).

Rifan Financindo Berjangka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s